Penyelidikan Malaadministrasi di Tanah Abang Perintah Ombudsman Pusat

Kompas.com - 28/03/2018, 17:13 WIB
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018). KOMPAS.com/IWAN SUPRIYATNAOmbudsman RI Perwakilan Jakarta Raya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Jalan Jatibaru Raya kepada Pemprov DKI Jakarta dan Kepolisian, Senin (26/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Dominikus Dalu pengatakan, penyelidikan terhadap dugaan malaadministrasi penataan Tanah Abang, Jakarta Pusat, merupakan perintah dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

"Laporan ini (dugaan maladministrasi penataan Tanah Abang) awalnya diserahkan kepada ORI," ujar Dominikus ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (28/3/2018).

Ia melanjutkan, karena Tanah Abang masuk dalam wilayah kerja Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, maka tugas penyelidikan tersebutbdiserahkan kepada pihaknya.

"Dan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya ini baru dibentuk dan diresmikan, Pak Anies juga hadir tanggal 10 Maret kemarin, maka diserahkan ke perwakilan Jakarta Raya. Jadi kami menanggapi laporan itu," ujarnya.


Baca juga : Ombudsman Yakin Pemprov DKI Lakukan Tindakan Korektif, jika Tidak...

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman perwakilan memiliki kedudukan yang sama dengan ORI.

Ombudsman RI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi Jalan Jatibaru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Kehadiran Ombudsman untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas  penutupan Jalan Jatibaru Raya.KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Ombudsman RI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi Jalan Jatibaru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Kehadiran Ombudsman untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas penutupan Jalan Jatibaru Raya.
Ia mengatakan kesetaraan antara ORI dan perwakilannya berkaitan dengan wewenang Ombudsman perwakilan dalam mengikat suatu pihak menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP).

"Yang dikeluarkan kemarin (Tanah Abang) LHAP bukan rekomendasi. Antara LHAP dan rekomendasi, masih jauh banget. Ombudsman perwakilan dapat mengikat DKI menindaklanjuti LHAP," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (27/3/2018).

Baca juga : Ombudsman RI: Ombudsman Perwakilan dan Pusat Punya Prinsip Sama dan Setara

Ombudsman menyebut konsep penataan Tanah Abang memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum. Ombudsman memberikan waktu selama 60 hari bagi Pemprov DKI untuk mengkoreksi kebijakan tersebut.

"Waktu kami mengeluarkan LHAP (laporan hasil akhir pemeriksaan) itu kami sudah mempertimbangkan matang-matang bahwa waktu yang kami berikan itu lebih dari cukup dan kami yakin Pemprov dapat melaksanakan tindakan korektif yang kami sampaikan," ujarnya Dominikus.

Baca juga : Sandiaga: Usulan-usulan Ombudsman Bagus, Saya Rasa Bisa Kami Kerjakan

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Baru Aksi Teror Abdul Basith, Berencana Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Bom

Fakta Baru Aksi Teror Abdul Basith, Berencana Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Bom

Megapolitan
Cerita tentang Affan yang Meninggal karena Tersambar Kereta, dari Izin Bermain Hingga Bertengkar dengan Ibu

Cerita tentang Affan yang Meninggal karena Tersambar Kereta, dari Izin Bermain Hingga Bertengkar dengan Ibu

Megapolitan
Fakta Nenek Arpah Ditipu Tetangga, Dibawa ke Notaris dengan Modus Jalan-jalan dan Tanah Dihargai Rp 300.000

Fakta Nenek Arpah Ditipu Tetangga, Dibawa ke Notaris dengan Modus Jalan-jalan dan Tanah Dihargai Rp 300.000

Megapolitan
Bus Zhong Tong dan Keyakinan Kembali Mengaspal di Jakarta...

Bus Zhong Tong dan Keyakinan Kembali Mengaspal di Jakarta...

Megapolitan
Rumah Terendam Permanen, Beberapa Warga Hengkang dari Kampung Apung

Rumah Terendam Permanen, Beberapa Warga Hengkang dari Kampung Apung

Megapolitan
Cuaca di Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Sepanjang Hari

Cuaca di Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Seandainya Kota Bekasi dan Jakarta Digabung...

Seandainya Kota Bekasi dan Jakarta Digabung...

Megapolitan
Simpan Sabu di Dalam Pembalut, Seorang Pemuda Ditangkap

Simpan Sabu di Dalam Pembalut, Seorang Pemuda Ditangkap

Megapolitan
Jual Sabu, Seorang Buruh Ditangkap Polisi

Jual Sabu, Seorang Buruh Ditangkap Polisi

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Pacarnya karena Tolak Berhubungan Badan

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Pacarnya karena Tolak Berhubungan Badan

Megapolitan
Dishub DKI Surati Pengurus Gedung Sediakan Fasilitas Pesepeda

Dishub DKI Surati Pengurus Gedung Sediakan Fasilitas Pesepeda

Megapolitan
Perencanan Peledakan Bom Molotov Dosen Nonaktif IPB Diadakan di Rumah Soenarko

Perencanan Peledakan Bom Molotov Dosen Nonaktif IPB Diadakan di Rumah Soenarko

Megapolitan
Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Penumpang Bus di Kalideres Diperiksa

Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Penumpang Bus di Kalideres Diperiksa

Megapolitan
Tepergok Korban, Maling Ditangkap Setelah Lukai Pasutri

Tepergok Korban, Maling Ditangkap Setelah Lukai Pasutri

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Sediakan Layanan Bike Sharing di Tempat Umum

Pemprov DKI Akan Sediakan Layanan Bike Sharing di Tempat Umum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X