Pembatasan Jumlah Kartu Operator Seluler Bikin Diler Rugi Besar

Kompas.com - 02/04/2018, 13:41 WIB
Kesatuan Niaga Seluler Indonesia (KNCI) yang merupakan perkumpulan para pedagang pulsa  menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Medan Merdeka Utara dan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (2/4/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKesatuan Niaga Seluler Indonesia (KNCI) yang merupakan perkumpulan para pedagang pulsa menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Medan Merdeka Utara dan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (2/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembatasan Jumlah Penggunaan Kartu Operator Seluler dikeluhkan para pedagang pulsa.

Abdul Kodir, salah satu diler penjual kartu perdana, mengatakan, sejak aturan itu diterapkan pemerintah, kerugian yang dialami sangat besar. Abdul mengatakan, biasanya dalam sepekan, dilernya bisa mengirim 5 hingga 10 kartu perdana untuk pedagang kecil, dan 5.000 hingga 10.000 kartu perdana untuk pedagang besar. Kini pengiriman berkurang lebih dari 50 persen.

Biasanya pengiriman dilakukan sepekan tiga kali, tetapi kini pengiriman tak menentu. Bahkan dalam seminggu, diler milik Abdul bisa tidak mengirim kartu perdana karena stok kartu di outlet langganannya masih menumpuk.

Baca juga: Pedagang Pulsa Tolak Aturan Jumlah Maksimal Penggunaan Kartu Operator

Abdul mengatakan, pembatasan penggunaan kartu perdana tersebut membuat kartu perdana yang dia miliki menumpuk.

"Kalau biasanya yang terjual Rp 1,4 miliar per bulan, semenjak aturan ada cuma Rp 393 juta bulan lalu (Maret). Coba lihat, Bang, ini dalam rupiah kartu perdana yang numpuk sampai Rp 6 miliar, rugi besar saya, Bang," kata Abdul saat ditemui Kompas.com di Monumen Nasional, (Monas) Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Abdul mengatakan, aturan yang dibuat pemerintah menimbulkan efek berantai. Aturan yang mewajibkan satu NIK (nomor induk kependudukan) hanya boleh menggunakan maksimal tiga kartu operator selular membuat pengguna mengurungkan niat untuk membeli.

Hal serupa dirasakan Yusuf, pemilik outlet menengah. Yusuf mengatakan, penerapan aturan itu membuat omzet yang dia dapatkan berkurang hingga 80 persen. Jika sebelum aturan diterapkan omzet yang didapatkan hingga Rp 5 juta, kini omzet yang didapatkan Rp 1,7 juta hingga Rp 1,9 juta.

"Waktu itu pernah dapat Rp 900.000," ujar Yusuf.

Ia mengatakan, lebih dari 50 persen omzet yang didapatkan berasal dari penjualan kartu perdana.

Untuk menolak aturan tersebut, Kesatuan Niaga Seluler Indonesia (KNCI) yang merupakan perkumpulan para pedagang pulsa menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan di Medan Merdeka Utara dan gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di Jalan Medan Merdeka Barat, Senin ini.

Yusuf mengatakan, massa berasal dari pedagang pulsa se-Jabodetabek hingga pedagang pulsa yang berasal dari Jawa Tengah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Kirim Bantuan Air untuk Pencari Suaka di Kalideres

Pemprov DKI Kirim Bantuan Air untuk Pencari Suaka di Kalideres

Megapolitan
Pengakuan Pemalak Sopir Truk di Sekitar Tanjung Priok, Berdiri 2 Jam Dapat Rp 50 Ribu

Pengakuan Pemalak Sopir Truk di Sekitar Tanjung Priok, Berdiri 2 Jam Dapat Rp 50 Ribu

Megapolitan
Alasan Tak Terduga di Balik Kisah Hilangnya Bocah Del Piero...

Alasan Tak Terduga di Balik Kisah Hilangnya Bocah Del Piero...

Megapolitan
Maju Pilkada 2020, Muhamad Siap Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Maju Pilkada 2020, Muhamad Siap Mundur dari Jabatan Sekda Tangsel

Megapolitan
Benyamin Davnie Optimistis Dipinang Partai Golkar untuk Maju Pilkada Tangsel

Benyamin Davnie Optimistis Dipinang Partai Golkar untuk Maju Pilkada Tangsel

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah Hari Ini, Bogor Hujan Ringan

BMKG: Jakarta Cerah Hari Ini, Bogor Hujan Ringan

Megapolitan
Kontroversi Pembangunan Kampung Akuarium dan Suara Pro Kontra dari DPRD DKI

Kontroversi Pembangunan Kampung Akuarium dan Suara Pro Kontra dari DPRD DKI

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kisah Hilangnya Del Piero Asal Cakung | Penangkapan Teroris di Tambun

[POPULER JABODETABEK] Kisah Hilangnya Del Piero Asal Cakung | Penangkapan Teroris di Tambun

Megapolitan
Cerita Djeni, Seorang Diri Gelapkan 62 Mobil Rental dalam Waktu 2 Bulan

Cerita Djeni, Seorang Diri Gelapkan 62 Mobil Rental dalam Waktu 2 Bulan

Megapolitan
Rentetan Penangkapan Terduga Teroris Setelah Peristiwa Penusukan Wiranto

Rentetan Penangkapan Terduga Teroris Setelah Peristiwa Penusukan Wiranto

Megapolitan
Sempat Rusak Ditabrak Truk, JPO dan Halte Transjakarta Grogol Sudah Diperbaiki

Sempat Rusak Ditabrak Truk, JPO dan Halte Transjakarta Grogol Sudah Diperbaiki

Megapolitan
Polisi Tangkap Para Pemalak Sopir Truk yang Keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok

Polisi Tangkap Para Pemalak Sopir Truk yang Keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok

Megapolitan
Prasetio Edi hingga Putri Zulhas Akan Diambil Sumpahnya Sebagai Pimpinan DPRD DKI Hari Ini

Prasetio Edi hingga Putri Zulhas Akan Diambil Sumpahnya Sebagai Pimpinan DPRD DKI Hari Ini

Megapolitan
Pengamat: Kebijakan Pemrov DKI Izinkan PKL Berjualan di Trotoar Tak Efektif dan Diskriminatif

Pengamat: Kebijakan Pemrov DKI Izinkan PKL Berjualan di Trotoar Tak Efektif dan Diskriminatif

Megapolitan
BEM SI Tegaskan Tidak Ada Aksi Demo Mahasiswa Hari Ini

BEM SI Tegaskan Tidak Ada Aksi Demo Mahasiswa Hari Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X