Program Penanganan Banjir Anies-Sandi Dipertanyakan DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta mempertanyakan program penanganan banjir Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pertanyaan itu disampaikan dalam rapat penyampaian pandangan umum Raperda tentang Rencanan Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 di Gedung DPRD DKI di Jalan Kebun Sirih, Senin (2/4/2018).

Fraksi Hanura, misalnya, menyebut dalam RPJMD yang disampaikan Anies beberapa hari lalu, tidak ada program penanganan banjir yang jelas.

"Kami tidak menemukan satu pun program pembangunan infrastruktur dalam hal penangan banjir lbu Kota secara spesifik. Sebagaimana kita selalu saksikan bersama bahwa Jakarta sampai saat ini masih belum terbebas dari banjir, bahkan masih menjadi bencana tahunan yang merugikan sebagian warga Jakarta terutama di wilayah-wilayah pinggir kali," kata anggota Fraksi Hanura DPRD DKI Syarifudin.

Baca juga: Banjir di Jakarta yang Jadi Ujian Anies-Sandiaga

Syarifudin menyampaikan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI yang menyebut pada Februari 2018 ada 100 RW yang terdampak banjir. Fraksi Hanura menilai banjir masih jadi masalah utama yang harus diselesaikan.

"Karena itu, pada kesempatan ini kami mempertanyakan komitmen dan keseriusan eksekutif meyelesaikan persoalan banjir di Ibu Kota. Kenapa Eksekutif tidak memprioritaskan penanganan banjir dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan?" tanya Syarifudin.

Fraksi Golkar juga menyampaikan hal yang sama soal kurangnya fokus Anies-Sandi dalam mengatasi banjir Jakarta dalam RPJMD. Fraksi Golkar mengusulkan agar normalisasi Ciliwung dilakukan.

"Fraksi Partai Golkar berpendapat agar kiranya selain pelebaran Sungai Ciliwung antara 50 sampai 100 meter, juga perlu pengerukan kedalaman sampai 5 meter," kata anggota Fraksi Golkar DPRD DKI, Ashraf Ali.

Golkar juga menyarankan agar warga yang selama bertahun-tahun dibiarkan tinggal di bantaran kali dipindah ke rusun yang dekat dengan lokasi awal.

Fraksi Gerindra yang merupakan partai pengusung Anies-Sandi meminta penjelasan program penanganan banjir yang lebih rinci dalam skema lima tahun ke depan.

"Pengendalian banjir di DKI di antaranya  pembangunan waduk, situ, embung, pembangunan tanggul, ataupun normalisasi sungai. Program normalisasi sungai perlu dijelaskan tahapan atau skemanya selama lima tahun dalam RPJMD 2017-2022, hal ini agar dilakukan lebih terintegrasi dan bukan sekedar kegiatan musiman menjelang banjir," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Fajar Sidik.