JAKARTA, KOMPAS.com - DPRD DKI menyampaikan pandangan umum terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 yang sebelumnya disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pengelolaan pesisir Jakarta menjadi salah satu hal yang dibahas dalam RPJMD.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti turunnya jumlah produksi ikan sejak 2015.
Baca juga: Polisi Periksa Ahok Terkait Proyek Reklamasi Teluk Jakarta
"Dalam pandangan awam Fraksi PPP, penurunan produksi ikan yang tajam tersebut, kemungkinan besar disebabkan banyak faktor, antara lain kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan yang melarang menggunaan cantrang sebagai alat penangkapan ikan," kata anggota Fraksi PPP Maman Firmansyah di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/4/2018).
PPP lantas mengapresiasi lomba di Festival Danau Sunter antara Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang renang melawan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang paddling.
Menurut PPP, di balik lomba itu ada lobi soal pengelolaan pesisir Jakarta.
Baca juga: Ini Alasan Polisi Akan Periksa Sofyan Djalil Terkait Reklamasi Teluk Jakarta
"Semoga lomba renang (Sandiaga-Susi) tersebut bukan hanya sekedar melampiaskan hobi, tetapi sebagai bentuk lobi tingkat tinggi dari gaya seorang wakil gubernur," ujarnya.
Maman kemudian menyinggung pembatalan reklamasi yang jadi janji Anies-Sandi.
PPP menuding pembangunan reklamasi yang berlangsung selama ini turut menurunkan produksi ikan nelayan teluk Jakarta.
Baca juga: Kata KPK soal Kedatangan Bos Pengembang Reklamasi Teluk Jakarta
"Oleh karena itu Fraksi PPP sangat mendukung pernyataan saudara gubernur yang tertuang dalam RPJMD ini untuk menghentikan proyek pembangunan reklamasi sebagai bentuk pelaksanaan janji seorang pemimpin pada rakyatnya," kata Maman.
Fraksi lain yang menyoroti reklamasi yakni PDI-P dan Nasdem.
Dua partai ini menilai perlu adanya dasar hukum yang jelas terkait kebijakan reklamasi.