Aksi Unjuk Rasa, PKL Tanah Abang Akan Buka Lapak di Depan Kantor Ombudsman Siang Ini

Kompas.com - 03/04/2018, 09:53 WIB
Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala (kanan, bertopi merah) melakukan monitoring terhadap penataan PKL yang telah dilakukan Pemprov DKI di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018) Kompas.com/David Oliver PurbaKomisioner Ombudsman Adrianus Meliala (kanan, bertopi merah) melakukan monitoring terhadap penataan PKL yang telah dilakukan Pemprov DKI di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018)
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang yang tergabung dalam Forum Pedagang Kreatif Lapangan Jati Baru berencana menggelar demo di depan gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018).

Koordinator aksi, Giswar Ranto Muda, mengatakan, aksi akan digelar pada pukul 13.00.

"Benar kami pedagang akan melakukan aksi damai pada hari ini pukul 13.00 di kantor Ombudsman, Rasuna Said, Kuningan," ujar Giswar ketika dihubungi, Selasa.

Giswar mengatakan, aksi ini telah mendapatkan izin dari Polda Metro Jaya. Hal ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.


Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Anies Perhatikan Laporan Ombudsman soal Tanah Abang

"Ada (rencana aksi). Kami siapkan pengamanan. Ada dari Polres Jakarta Selatan dan di-back up Polda Metro Jaya," ujar Argo.

Dalam aksi kali ini, para pedagang akan membuka mimbar bebas bersama 500 PKL Jati Baru, Tanah Abang. Mereka pun akan menggelar dagangan di depan kantor Ombudsman dan diakhiri dengan pernyataan sikap PKL terhadap Ombudsman.

"Ombudsman tajam hanya kepada pedagang kaki lima, tetapi tumpul terhadap kasus korupsi Reklamasi dan Sumber Waras," kata Giswar.

Menurut Giswar, aksi ini digelar menyusul dirilisnya laporan hasil akhir pemeriksaan (LHAP) Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya beberapa saat yang lalu.

Baca juga: Lulung: Ombudsman Jangan Masuk Ranah Politis, Reklamasi Tidak Pernah Diawasi

"Iya benar (menanggapi LHAP). Intinya kami pedagang ingin melaporkan temuan-temuan jalanan yang ditutup, tetapi Ombudsman tidak melakukan laporan atau kajiannya. Pedagang menuntut keadilan," ujarnya.

Ombudsman menyebut ada empat malaadministrasi dalam kebijakan itu dan mengirimkan laporan penyelidikannya kepada Pemprov DKI.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X