Kompas.com - 03/04/2018, 11:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekitar 75 persen warga Rumah Susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, disebut menunggak biaya sewa bulanannya.

Hal itu diungkapkan Kepala Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Marunda Yasin Pasaribu saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/4/2018). Ia mengatakan, tunggakan tersebut telah mencapai angka miliaran rupiah.

"Memang benar kalau ada yang menunggak. (Angka) pastinya saya belum tahu berapa, tetapi kayaknya sepuluh koma sekian miliar-lah itu," kata Yasin.

Menurut Yasin, tingginya tunggakan sewa tersebut tidak melulu disebabkan rendahnya penghasilan para penghuni rusun. Ia menyoroti bahwa ada sejumlah penghuni rusun yang memang enggan membayar tagihan rusun.

Baca juga: Tunggakan Sewa di Rusun Marunda Capai Rp 10 Miliar

"Sebenarnya itu semua karena niat, kan? Kalau hitungannya dia merokok satu hari tiga bungkus, itu sudah hampir Rp 75.000, kan?" kata Yasin.

Yasin mengatakan, biaya sewa Rusun Marunda berkisar di angka Rp 150.000 per bulannya tergantung luas dan ketinggian lantai unit tersebut.

Ia menambahkan, jumlah tunggakan terbanyak oleh seorang warga mencapai angka Rp 30 juta.

"Itu sudah sekitar tiga tahun nunggak-nya," kata Yasin.

Suasana Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, Jumat (19/2/2016).Dian Ardiahanni/Kompas.com Suasana Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, Jumat (19/2/2016).
Hal itu dibenarkan seorang warga yang bernama Ida. Ia mengatakan, banyak warga yang menyepelekan pembayaran tagihan rusun. Akibatnya, tunggakannya semakin membengkak.

"Itu mah pada nyepelein aja, dikira murah sedikit-sedikit, tapi jadi gunung. Kalau saya mending dicicil sedikit demi sedikit tiap bulaannya. Kalau tiba-tiba langsung ditagih berapa juta, ya, langsung habis duit kita. Makanya dicicil saja sekalian menabung," katanya.

Baca juga: Tutupi Tunggakan, Penghuni Rusun Pulogebang Diberdayakan Membuat Batik

Isu pemutihan

Yasin menjelaskan, isu pemutihan atau pelunasan utang secara cuma-cuma yang sempat beredar di kalangan warga rusun membuat mereka semakin malas membayar tagihan.

Namun, isu pemutihan yang disebut berasal dari anggota DPRD tak kunjung terealisasi. Akibatnya, jumlah tunggakan warga semakin membengkak ditambah dengan denda atau bunga yang tidak sedikit.

"(Dendanya) itu tunggakan pertama, kedua, ketiga semakin besar, jadi semakin lama nunggak-nya, semakin besar dendanya. Dendanya ini sudah lebih besar dari pokok utang," kata Yasin.

Baca juga: Pengelola Sebut Penghuni Malas Bayar Sewa Rusun Marunda karena Isu Pemutihan

Yasin juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melempar wacana pemutihan tersebut. Menurut dia, hal itu tidak memberi keadilan bagi warga yang rutin membayar.

Bahkan, tak jarang pihak pengelola ingin melakukan penindakan terhadap warga rusun yang menunggak pembayaran. Namun, kegiatan itu selalu gagal dilaksanakan karena menimbulkan kegaduhan.

"Kami sudah kirim surat (peringatan) kesatu, kedua, ketiga, terkait hutangnya tidak terealisasi. Sebelum eksekusi sudah pada demo ke DPRD, ke Gubernur, ke mana-mana, sehingga akhirnya urung dilakukan," kata Yasin.

Baca juga: Tunggakan Rumah Susun di DKI Jakarta Mencapai Rp 35 Miliiar

Ilustrasi. Rusun Marunda, Jakarta Utara.Andri Donnal Putera Ilustrasi. Rusun Marunda, Jakarta Utara.
Akibatnya, UPRS hanya bisa memberikan peringatan tertulis kepada warga yang menunggak.

"Belum ada (langkah pengusiran), paling kami hanya bersurat. Prosedur untuk melakukan penindakan itu kita ada, eksekusinya yang belum," katanya.

Butuh dukungan

Menurut Yasin, pihaknya butuh dukungan dan perlindungan untuk melakukan pengosongan unit rusun bagi warga yang menunggak. Sebab, kata Yasin, secara aturan UPRS berhak memberikan sanksi tersebut.

"Saya ini posisinya serba salah. Makanya kalau saya didukung sesuai dengan aturan, ya, sudah kami tindak, tetapi kan banyak kepentingan di situ," kata Yasin.

Baca juga: Cara Efektif Pengelola Rusun Tambora Tagih Tunggakan Sewa Penghuni Rp 1,1 Miliar

Untuk itu, Yasin mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji budaya hidup masyarakat yang tinggal di rusun. Hasil kajian itu nantinya akan mejadi dasar untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi masalah tunggakan rusun.

Ia menambahkan, UPRS Marunda akan menerima segala hasil kajian tersebut, termasuk bila harus menertibkan para penghuni yang menunggak biaya sewa.

"Saya hanya menunggu, kalau instruksinya ditertibkan, ya, saya siap. Tapi, kan, harus ada solusi dan pendukung saya," kata Yasin.

Kompas TV Para penunggak tercatat merupakan penyewa dengan usia produktif. Sebaliknya, penyewa lansia menyetor pembayaran dengan lancar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.