"Atlet yang Pindah ke Provinsi Lain Ya Sayang, Kompetisinya Kan Tak Sebanyak di Jakarta"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Olahraga dan Kepemudaan DKI Jakarta Ratiyono mengatakan atlet Jakarta memiliki hak untuk pindah ke provinsi lain.

Namun, dia menyayangkan hal itu karena menurutnya atlet tersebut bisa mendapat peluang lebih besar di Jakarta.

"Kalau dia pindah ke provinsi lain ya sayang, kompetisinya kan tidak sebanyak di Jakarta. Sebetulnya sebelum mereka pindah, mereka harus berpikir dulu dengan panjang," ujar Ratiyono ketika dihubungi, Selasa (3/4/2018).

Hal ini terkait keluhan KONI DKI terkait dana dari Pemprov DKI yang seret. Akibatnya, KONI DKI tidak memiliki dana pembinaan untuk atlet. Beberapa atlet pun mulai pindah ke provinsi lain. Ratiyono mengatakan bagaimana pun juga kompetisi yang paling banyak tetap ada di Ibu Kota.

Baca juga : Kadis Olahraga Pastikan Ada Anggaran Rp 20 Miliar untuk KONI DKI

Para atlet tidak akan mendapat kesempatan bertanding sebanyak di Jakarta jika pindah ke provinsi lain. Menurut dia, seharusnya keputusan untuk pindah provinsi tidak terjadi hanya karena masalah sesaat.

"Dia mau membela Papua ya enggak apa-apa. Cuma di Papua nanti pertandingannya rutin enggak? Jangan sampai gini, atlet DKI latihan di DKI, pelatihnya dari DKI, tahu-tahu dia membela Papua," ujar Ratiyono.

"Dia bela provinsi lain hanya karena kebutuhan sesaat, dia memperoleh iming-iming, kan tidak bagus. Walaupun nanti atlet itu kalau memang terbaik ya akan mewakili Indonesia juga," tambah dia.

Meski demikian, Ratiyono melihatnya sebagai hak pribadi para atlet. Mereka berhak memutuskan jalan untuk masa depan mereka masing-masing.

Baca juga : Dana Seret, DKI Terancam Kehilangan Atlet

Atlet yang sudah pindah untuk membela provinsi lain, kata Ratiyono, tidak akan ditarik kembali ke Pemprov DKI Jakarta.

Semua terserah para atlet. Begitu juga jika ada atlet luar daerah yang ingin berlatih di bawah naungan DKI Jakarta. Ratiyono mengatakan hal itu tidak dilarang.

"Jadi sifatnya sangat terbuka, jangan dihalang-halangi siapa pun yang ingin prospek masa depan. Hanya kewajiban kami melakukan pelayanan terbaik kepada atlet mana pun," ujar Ratiyono.

Terkait dana yang dibilang seret, Ratiyono menegaskan ada anggaran Rp 20 miliar untuk KONI DKI dalam APBD 2018. Dia meminta KONI rutin berkoordinasi dengan Dinas Olahraga dan Kepemudaan serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk pencairan dana itu.

Jelang pelaksanaan PON 2020 di Papua, KONI DKI dipusingkan dengan seretnya dana pembinaan yang berimbas pada banyaknya atlet yang berpindah ke daerah lain.

Hal itu diungkapkan oleh Djamhuron dari KONI DKI dalam acara rapat kerja Provinsi Persatuan Renang Seluruh Indonesia (Raker Prov PRSI) DKI. Dia menyebutkan, ketiadaan anggaran dari APBD DKI untuk tahun 2018 telah membuat beberapa cabang olahraga harus merogoh kocek sendiri sebagai dana operasional.

"Kami juga sudah banyak menerima permintaan dari para atlet untuk izin pindah ke daearah lain menyambut PON 2020 mendatang. Kami sayangkan, namun itu kan kebutuhan para atlet itu sendiri. Sementara dari Gubernur kami mendapat pesan untuk mencegah atlet DKI untuk pindah ke daerah lain. Bahkan kalau perlu, mereka yang sudah pindah ditarik kembali," ujar Djamhuron.