Pedagang Jatibaru Mau Direlokasi Setelah Lebaran

Kompas.com - 03/04/2018, 18:12 WIB
Kelompok pedagang kaki lima Lapangan Jati Baru melakukan aksi demo di depan Kantor Ombudsman di Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018). Kedatangan mereka untuk memprotes kinerja Ombudsman terkait Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan dalam kasus PKL Tanah Abang. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKelompok pedagang kaki lima Lapangan Jati Baru melakukan aksi demo di depan Kantor Ombudsman di Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018). Kedatangan mereka untuk memprotes kinerja Ombudsman terkait Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan dalam kasus PKL Tanah Abang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan pedagang Jatibaru Raya, Tanah Abang, mendatangi kantor Ombudsman untuk mengutarakan pendapat terkait hasil rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta soal penataan PKL di Jatibaru Raya.

Perwakilan yang berasal dari Forum Pedagang Kreatif Lapangan Jatibaru Raya tersebut tiba bersama 200-an orang. Mereka diterima pihak Ombudsman.

"Kami diterima dengan baik oleh pihak Ombudsman. Saya kira hasilnya akan positif," ucap Giswar Anto Muda, perwakilan para pedagang saat ditemui Selasa (3/4/2018).

Salah satu yang ditekankan Giswar adalah mengenai waktu 60 hari yang diberikan Ombudsman kepada pemprov DKI terhadap kajian untuk merelokasi para pedagang di Jalan Jatibaru Raya. Para pedagang memprotes jangka waktu yang dinilai terlalu cepat.


Baca juga : Ombudsman: Ada 4 Malaadministrasi pada Penutupan Jalan Jatibaru

Giswar mengungkapkan, tidak ada masalah bagi pedagang jika harus direlokasi. Namun ada baiknya disesuaikan batas waktunya dengan kemampuan pedagang.

"Kita inginnya kalau mau relokasi setelah Lebaran. Ini kan mau puasa. Ini masalah perut, bukan masalah apa-apa. Kita orang lugu, tidak tahu hukum, tahunya bagaimana membayar biaya sekolah anak-anak dan isi perut," ucap Giswar.

Ombudsman RI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi Jalan Jatibaru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Kehadiran Ombudsman untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas  penutupan Jalan Jatibaru Raya.KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Ombudsman RI bersama Ditlantas Polda Metro Jaya mendatangi Jalan Jatibaru Raya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Kehadiran Ombudsman untuk memeriksa dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atas penutupan Jalan Jatibaru Raya.
Giswar meyakini keputusan untuk memberikan bagian jalan Jatibaru Raya kepada PKL merupakan komitmen dari Pemprov DKI kepada para pedagang. Para pedagang akan menerima solusi yang diberikan pemprov DKI karena hal tersebut merupakan komitmen dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga : Wakadishub: Jalan Jatibaru Nanti Juga Dibuka, Kan Enggak Ditutup Permanen

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Raya Dominikus Dalu sudah menjelaskan mengenai tenggat waktu 60 hari yang diberikan kepada pemprov. Ini agar segera ada kepastian untuk pelayanan publik.

"Kami pun yakin dengan sumber daya yang dimiliki pemprov DKI, nantinya dapat memberikan solusi positif yang diharapkan teman-teman pedagang. Dalam jangka waktu 60 hari ini kita menunggu respons dari pemprov DKI," ucap Dominikus.

Baca juga : Keliling Tanah Abang, Ombudsman Temukan Malaadministrasi Penutupan Jalan Jatibaru

Para pedagang yang berjumlah sekitar 200 orang kemudian membubarkan diri sekitar pukul 14.00 WIB, setelah mendapat penjelasan mengenai hasil pertemuan dengan pihak Ombudsman.

Kelompok pedagang kaki lima Lapangan Jati Baru melakukan aksi demo di depan Kantor Ombudsman di Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018). Kedatangan mereka untuk memprotes kinerja Ombudsman terkait Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan dalam kasus PKL Tanah Abang.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Kelompok pedagang kaki lima Lapangan Jati Baru melakukan aksi demo di depan Kantor Ombudsman di Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018). Kedatangan mereka untuk memprotes kinerja Ombudsman terkait Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan dalam kasus PKL Tanah Abang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kata Ahok soal Bus Zhong Tong yang Dulu Dia Soroti Kini Beroperasi Kembali

Ini Kata Ahok soal Bus Zhong Tong yang Dulu Dia Soroti Kini Beroperasi Kembali

Megapolitan
TPU Pondok Ranggon Kekurangan SDM untuk Pelayanan

TPU Pondok Ranggon Kekurangan SDM untuk Pelayanan

Megapolitan
Krisis Makam, TPU Pondok Ranggon Overload Pada Januari 2020

Krisis Makam, TPU Pondok Ranggon Overload Pada Januari 2020

Megapolitan
Nunung Akan Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Hari Ini

Nunung Akan Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Hari Ini

Megapolitan
Fraksi PAN Kritik Sanitasi Air di Jakarta Pada 2 Tahun Kepemimpinan Anies

Fraksi PAN Kritik Sanitasi Air di Jakarta Pada 2 Tahun Kepemimpinan Anies

Megapolitan
12 Klaim Keberhasilan Anies Selama 2 Tahun Pimpin Jakarta

12 Klaim Keberhasilan Anies Selama 2 Tahun Pimpin Jakarta

Megapolitan
Ketika Wiranto dan Kivlan Zen Disatukan Nasib, Berseteru dan Bersimpati di RSPAD

Ketika Wiranto dan Kivlan Zen Disatukan Nasib, Berseteru dan Bersimpati di RSPAD

Megapolitan
Catatan Fraksi PDI-P di 2 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Penanganan Banjir hingga Rumah DP 0 Rupiah

Catatan Fraksi PDI-P di 2 Tahun Kepemimpinan Anies, dari Penanganan Banjir hingga Rumah DP 0 Rupiah

Megapolitan
Anies Klaim Tingkat Kemacetan Jakarta pada 2018 Menurun dibandingkan 2017

Anies Klaim Tingkat Kemacetan Jakarta pada 2018 Menurun dibandingkan 2017

Megapolitan
Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

Evaluasi 2 Tahun Anies Jadi Gubernur, PKS Sebut Realisasi Rumah DP 0 Lambat

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Tanah Abang-Bogor Merupakan PHL Pemkot Jakarta Barat

Pelaku Pelecehan Seksual di KRL Tanah Abang-Bogor Merupakan PHL Pemkot Jakarta Barat

Megapolitan
Regulasi Sudah Dipermudah, Pemerintah Harap Banyak Kapal Pesiar Asing Masuk Indonesia

Regulasi Sudah Dipermudah, Pemerintah Harap Banyak Kapal Pesiar Asing Masuk Indonesia

Megapolitan
2 Tahun Pimpin Jakarta, Anies Klaim Bangun 4 Rumah Aman Anak dan Perempuan

2 Tahun Pimpin Jakarta, Anies Klaim Bangun 4 Rumah Aman Anak dan Perempuan

Megapolitan
Anies Masuki Masa Jabatan 2 Tahun Tanpa Wagub

Anies Masuki Masa Jabatan 2 Tahun Tanpa Wagub

Megapolitan
Kondisi Terkini Wiranto Setelah Insiden Penusukan Enam Hari Lalu

Kondisi Terkini Wiranto Setelah Insiden Penusukan Enam Hari Lalu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X