Ditanya soal Ratna Sarumpaet, Kadishub Tunjukkan Perda yang Dilanggar

Kompas.com - 04/04/2018, 10:46 WIB
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta, Andri Yansah seusai rapat evaluasi penghapusan Three in One di Kantor Dishubtarans pada Kamis (14/4/2016). Akhdi martin pratamaKepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta, Andri Yansah seusai rapat evaluasi penghapusan Three in One di Kantor Dishubtarans pada Kamis (14/4/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah ditanya tentang pelanggaran yang dilakukan aktivis Ratna Sarumpaet. Andri menjawabnya dengan cara menunjukkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang juga mengatur tentang parkir.

Menurut Andri, salah atau tidaknya yang dilakukan Ratna sudah tercantum dalam perda itu.

"Jadi yang mengatakan boleh atau tidak boleh, salah atau tidak salah, itu bukan Kadishub, tapi kata perda," ujar Andri melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (4/4/2018).

Baca juga : Mobilnya Diderek Dishub, Ratna Sarumpaet Marah dan Telepon Anies

Pada Pasal 62 ayat 3 dalam perda tersebut, tertulis:
"Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut:
a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor".

Baca juga : Ini Alasan Ratna Sarumpaet Telepon Anies Saat Mobilnya Diderek Dishub

Aktivis Ratna Sarumpaet marah saat mobilnya diderek petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (3/4/2018).Bidik layar Instagram @lambe_turah Aktivis Ratna Sarumpaet marah saat mobilnya diderek petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Sementara itu, pada Pasal 95 ayat 1 tertulis bahwa pemerintah daerah bisa melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu. Pada ayat 2, tertulis pelanggaran apa saja yang bisa dikenakan penindakan. Salah satu pelanggarannya adalah memarkir kendaraan di ruang milik jalan yang bukan fasilitas parkir.

Ketentuan mengenai larangan parkir di badan jalan juga diperkuat dalam Pasal 140 pada perda yang sama. Pada ayat 2 pasal tersebut tertulis, "Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpang kendaraan bermotor di ruang milik jalan".

Baca juga : Larangan Parkir Tak Harus Ada Rambu, Sandiaga Bilang Ratna Sarumpaet Melanggar

Perseteruan antara Ratna dan petugas Dishub berlangsung di Taman Tebet. Petugas Dishub menderek mobil Ratna karena parkir di badan jalan.

Ratna merasa tidak berbuat kesalahan karena tidak ada rambu larangan parkir di sana. Kepada petugas, Ratna bilang akan melaporkannya kepada Anies Baswedan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Megapolitan
Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Megapolitan
Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Megapolitan
Tabrak Sepatbor Mobil Boks, Pengendara Motor Jatuh dan Tewas di Tempat

Tabrak Sepatbor Mobil Boks, Pengendara Motor Jatuh dan Tewas di Tempat

Megapolitan
Polisi Pastikan Perempuan yang Mesum di Halte Kramat Raya Bukan PSK

Polisi Pastikan Perempuan yang Mesum di Halte Kramat Raya Bukan PSK

Megapolitan
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Tangsel Siapkan Sanggahan hingga Alat Bukti

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Tangsel Siapkan Sanggahan hingga Alat Bukti

Megapolitan
Satpol PP: Penginapan AVA OYO di Pademangan Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan

Satpol PP: Penginapan AVA OYO di Pademangan Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Blok Makam Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Penuh, Pemprov DKI Terus Siapkan Lahan Baru

Blok Makam Jenazah Pasien Covid-19 Mulai Penuh, Pemprov DKI Terus Siapkan Lahan Baru

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Perempuan yang Berbuat Mesum di Halte Senen

Polisi Periksa Kejiwaan Perempuan yang Berbuat Mesum di Halte Senen

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X