Ditanya soal Ratna Sarumpaet, Kadishub Tunjukkan Perda yang Dilanggar

Kompas.com - 04/04/2018, 10:46 WIB
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta, Andri Yansah seusai rapat evaluasi penghapusan Three in One di Kantor Dishubtarans pada Kamis (14/4/2016). Akhdi martin pratamaKepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta, Andri Yansah seusai rapat evaluasi penghapusan Three in One di Kantor Dishubtarans pada Kamis (14/4/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah ditanya tentang pelanggaran yang dilakukan aktivis Ratna Sarumpaet. Andri menjawabnya dengan cara menunjukkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi yang juga mengatur tentang parkir.

Menurut Andri, salah atau tidaknya yang dilakukan Ratna sudah tercantum dalam perda itu.

"Jadi yang mengatakan boleh atau tidak boleh, salah atau tidak salah, itu bukan Kadishub, tapi kata perda," ujar Andri melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (4/4/2018).

Baca juga : Mobilnya Diderek Dishub, Ratna Sarumpaet Marah dan Telepon Anies

Pada Pasal 62 ayat 3 dalam perda tersebut, tertulis:
"Terhadap Kendaraan Bermotor yang berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut:
a. penguncian ban Kendaraan Bermotor;
b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor".

Baca juga : Ini Alasan Ratna Sarumpaet Telepon Anies Saat Mobilnya Diderek Dishub

Aktivis Ratna Sarumpaet marah saat mobilnya diderek petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (3/4/2018).Bidik layar Instagram @lambe_turah Aktivis Ratna Sarumpaet marah saat mobilnya diderek petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Sementara itu, pada Pasal 95 ayat 1 tertulis bahwa pemerintah daerah bisa melakukan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu. Pada ayat 2, tertulis pelanggaran apa saja yang bisa dikenakan penindakan. Salah satu pelanggarannya adalah memarkir kendaraan di ruang milik jalan yang bukan fasilitas parkir.

Ketentuan mengenai larangan parkir di badan jalan juga diperkuat dalam Pasal 140 pada perda yang sama. Pada ayat 2 pasal tersebut tertulis, "Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpang kendaraan bermotor di ruang milik jalan".

Baca juga : Larangan Parkir Tak Harus Ada Rambu, Sandiaga Bilang Ratna Sarumpaet Melanggar

Perseteruan antara Ratna dan petugas Dishub berlangsung di Taman Tebet. Petugas Dishub menderek mobil Ratna karena parkir di badan jalan.

Ratna merasa tidak berbuat kesalahan karena tidak ada rambu larangan parkir di sana. Kepada petugas, Ratna bilang akan melaporkannya kepada Anies Baswedan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang: Jual Daging Sapi Mahal Enggak Laku, Kalau Murah Kami Rugi

Pedagang: Jual Daging Sapi Mahal Enggak Laku, Kalau Murah Kami Rugi

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Alat PCR Rusak, Sampel Swab Pasien Covid-19 di Tangsel Dikirim ke Laboratorium Lain

Megapolitan
Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Alat PCR Rusak, Labkesda Tangsel Tak Terima Sampel Terkait Covid-19 Mulai Hari Ini

Megapolitan
Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Satgas Covid-19 IDI: Menambah RS Covid-19 Tidak Menyelesaikan Masalah

Megapolitan
Kisah Penyintas Bom Thamrin: Berjuang Setelah Kehilangan Pekerjaan dan Masih Trauma

Kisah Penyintas Bom Thamrin: Berjuang Setelah Kehilangan Pekerjaan dan Masih Trauma

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Mogok Massal, Los di Pasar Kranji Bekasi Kosong

Pedagang Daging Sapi Mogok Massal, Los di Pasar Kranji Bekasi Kosong

Megapolitan
Jawaban Basarnas Soal Heboh Tanda SOS di Pulau Laki

Jawaban Basarnas Soal Heboh Tanda SOS di Pulau Laki

Megapolitan
Pasien Covid-19 yang Dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso Harus Siapkan Dokumen Ini

Pasien Covid-19 yang Dirujuk ke RSPI Sulianti Saroso Harus Siapkan Dokumen Ini

Megapolitan
Aksi Pelecehan Seksual di Kompleks Perumahan Isa Bajaj, Ada yang Pamer Alat Vital hingga Begal Payudara

Aksi Pelecehan Seksual di Kompleks Perumahan Isa Bajaj, Ada yang Pamer Alat Vital hingga Begal Payudara

Megapolitan
Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Hampir 100 Persen Terisi

Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RS Fatmawati Hampir 100 Persen Terisi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Barat Melonjak Dua Kali Lipat 2 Pekan Terakhir

Kasus Covid-19 di Jakarta Barat Melonjak Dua Kali Lipat 2 Pekan Terakhir

Megapolitan
Menanti Gebrakan Pemerintah Pusat di Tengah Kolapsnya RS Covid-19 di Jabodetabek

Menanti Gebrakan Pemerintah Pusat di Tengah Kolapsnya RS Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Pasien Antre, RSPI Sulianti Saroso Tambah Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Pasien Antre, RSPI Sulianti Saroso Tambah Ruang Perawatan Pasien Covid-19

Megapolitan
Update 20 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.651 Pasien Covid-19

Update 20 Januari: RS Wisma Atlet Rawat 4.651 Pasien Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, RS di Kota Bogor Kekurangan Ventilator

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X