Kadishub DKI: Tak Ada Bukti Permohonan Maaf Petugas Dishub ke Ratna Sarumpaet

Kompas.com - 04/04/2018, 13:17 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansah di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (2/2/2018). RIMA WAHYUNINGRUMKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansah di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Jumat (2/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah membantah petugas Dinas Perhubungan meminta maaf kepada Ratna Sarumpaet. Dia tidak mendapatkan informasi mengenai permintaan maaf itu.

Menurut dia, pernyataan mengenai itu hanya datang dari Ratna Sarumpaet saja. Meski demikian, Andri mengatakan, Ratna boleh-boleh saja mengklaim seperti itu.

"Boleh enggak dia ngomong gitu? boleh. Tapi ada bukti enggak bahwa ada permohonan maaf dari petugas Dishub ke dia? Enggak ada kan," ujar Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/4/2018).

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan Ratna yang meminta petugas Dishub mengantar mobil ke rumahnya sekaligus meminta maaf.

Baca juga : Anies Mengaku Tak Terima Telepon Ratna Sarumpaet

Selain itu, Andri juga merasa tidak pernah mendapat arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait mobil Ratna. Dia tidak mendapat telepon dari Anies maupun staf Anies.

Aktivis Ratna Sarumpaet marah saat mobilnya diderek petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (3/4/2018).Bidik layar Instagram @lambe_turah Aktivis Ratna Sarumpaet marah saat mobilnya diderek petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Selasa (3/4/2018).
"Sekarang begini, kalau dia katakan telepon A, B, C, itu kan baru kata dia. Faktanya saya enggak dihubungi sama Pak Gubernur, enggak dihubungin sama stafnya Pak Gubernur, tidak dihubungi oleh pejabat yang lain, tidak ada intervensi," ujar Andri.

Andri berjanji akan memeriksa masalah ini, khususnya tentang alasan mobil Ratna dikembalikan. Dia juga ingin memastikan apakah petugas Dishub benar mengantarkan mobil ke rumah Ratna.

Baca juga : Setelah Ratna Sarumpaet Telepon Anies, Mobil Dikembalikan dan Petugas Minta Maaf

Melalui kejadian ini, Andri sekaligus mengimbau kepada masyarakat bahwa ruang jalan merupakan milik negara yang digunakan untuk kepentingan umum. Masyarakat tidak boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadi dengan cara memarkir di badan jalan.

"Kalau saya lihat di filmnya (videonya), dia bukan (parkir) di bahu jalan lagi tapi di badan jalan," kata dia.

Baca juga : Ditanya soal Ratna Sarumpaet, Kadishub Tunjukkan Perda yang Dilanggar



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Megapolitan
Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

Megapolitan
Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Megapolitan
Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Megapolitan
Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Epidemiolog Sebut Penggunaan GeNose untuk Tes Covid-19 Terburu-buru dan Tabrak Prosedur

Megapolitan
Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Korsleting, Mobil Toyota Corolla DX Terbakar di Depan Rumah Cilandak

Megapolitan
Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Saat Anies Diminta Mundur oleh Kader Partai Pengusungnya

Megapolitan
27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

27 RS Menunggu Stok Plasma Kovalesen di PMI Kabupaten Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X