Kompas.com - 06/04/2018, 20:29 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik berkomentar soal rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melarang mantan narapidana kasus korupsi ikut pemilihan legislatif. Menurut Taufik, seharusnya KPU cukup berpedoman pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"KPU kan bikin aturan harus berpedoman pada Undang-Undang, sudah itu saja. KPU itu kan posisinya pelaksana Undang-Undang," ujar Taufik ketika dihubungi, Jumat (6/5/2018).

Taufik sendiri mantan narapidana kasus korupsi. Ia terjerat kasus korupsi saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus  korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Baca juga : KPU Tanggapi Penolakan Bawaslu soal Larangan Mantan Koruptor Ikut Pileg 2019

Menurut Taufik, mantan narapidana kasus korupsi boleh ikut dalam pemilihan legislatif selama tidak pernah dicabut hak politiknya. Selain itu mantan narapidana juga harus mengemukakan pada masyarakat bahwa dia pernah dipenjara.

"UU Pemilunya membolehkan selama tidak dicabut hak politiknya, kemudian dia membuka. Kayak dulu saja, dulu juga kan begitu," kata dia.

Taufik mengacu pada Pasal 240 ayat 1 UU Pemilu yang menyatakan calon legislator tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Menurut Taufik, rancangan aturan yang dibuat KPU juga harus dikonsultasikan dengan DPR RI.  

KPU RI akan mengatur larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, pelarangan itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk pertama kalinya.

"Sebenarnya di undang-undang tidak ada mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan mau kami masukkan," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis kemarin.

Menurut Hasyim, mantan narapidana kasus korupsi tidak layak menduduki jabatan publik. Alasannya, orang seperti telah berkhianat terhadap jabatan sebelumnya.

Baca juga : KPU Sebut Larangan Eks Napi Korupsi Jadi Caleg sebagai Perluasan Tafsir UU



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

64 Petak Makam di TPU Rorotan Sudah Terisi

64 Petak Makam di TPU Rorotan Sudah Terisi

Megapolitan
Kejari Sudah Periksa 6 Orang soal Dugaan Korupsi Damkar Depok

Kejari Sudah Periksa 6 Orang soal Dugaan Korupsi Damkar Depok

Megapolitan
LPSK Diminta Lindungi Sandi, Anggota Damkar Depok yang Ungkap Dugaan Korupsi

LPSK Diminta Lindungi Sandi, Anggota Damkar Depok yang Ungkap Dugaan Korupsi

Megapolitan
Usai Tangkap Mahasiswa, Polisi Kejar Bandar dan Kelompok Pengedar Ganja di Kampus Jakarta

Usai Tangkap Mahasiswa, Polisi Kejar Bandar dan Kelompok Pengedar Ganja di Kampus Jakarta

Megapolitan
Mencoba Aplikasi SIM Online, Langsung Muncul 'RPC Timeout' dan Gagal Masuk

Mencoba Aplikasi SIM Online, Langsung Muncul "RPC Timeout" dan Gagal Masuk

Megapolitan
Dua Pohon Tumbang di Jakarta Barat akibat Hujan Deras, Salah Satunya Timpa Rumah

Dua Pohon Tumbang di Jakarta Barat akibat Hujan Deras, Salah Satunya Timpa Rumah

Megapolitan
Bawa Kasus Rizieq Shihab ke Pidana, Bima Arya: Agar Jadi Pembelajaran bagi Semua

Bawa Kasus Rizieq Shihab ke Pidana, Bima Arya: Agar Jadi Pembelajaran bagi Semua

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Frekuensi Kebakaran di Jakarta Turun berkat Sosialisasi lewat Pengeras Suara Masjid

Pemprov DKI Klaim Frekuensi Kebakaran di Jakarta Turun berkat Sosialisasi lewat Pengeras Suara Masjid

Megapolitan
Kritik Pembangunan Tugu Sepeda, Fraksi PDI-P DPRD DKI: Kerja Jangan Berdasarkan Mimpi

Kritik Pembangunan Tugu Sepeda, Fraksi PDI-P DPRD DKI: Kerja Jangan Berdasarkan Mimpi

Megapolitan
Polisi Telusuri Perusahaan Trading yang Diinvestasikan Pencuri 14 Iphone 11 Pro Max

Polisi Telusuri Perusahaan Trading yang Diinvestasikan Pencuri 14 Iphone 11 Pro Max

Megapolitan
Polisi Tangkap 7 Anak di Bawah Umur Pelaku Tawuran Sarung di Larangan

Polisi Tangkap 7 Anak di Bawah Umur Pelaku Tawuran Sarung di Larangan

Megapolitan
Gulkarmat DKI: Kelebihan Bayar Pengadaan Robot Damkar Sudah Dikembalikan 90 Persen

Gulkarmat DKI: Kelebihan Bayar Pengadaan Robot Damkar Sudah Dikembalikan 90 Persen

Megapolitan
Polisi: Pencuri 14 iPhone 11 Pro Max di Toko Ponsel Cengkareng Orang Kepercayaan Korban

Polisi: Pencuri 14 iPhone 11 Pro Max di Toko Ponsel Cengkareng Orang Kepercayaan Korban

Megapolitan
Makan Manis dan Berlebihan Saat Berbuka Bisa Sebabkan Hiperglikemia, Apa itu?

Makan Manis dan Berlebihan Saat Berbuka Bisa Sebabkan Hiperglikemia, Apa itu?

Megapolitan
Dicap Pembohong oleh Rizieq Shihab di Persidangan, Ini Respons Bima Arya

Dicap Pembohong oleh Rizieq Shihab di Persidangan, Ini Respons Bima Arya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X