Kompas.com - 09/04/2018, 15:52 WIB
Aktivis Ratna Sarumpaet mensomasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait kejadian penderekan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan terhadap mobil Ratna yang parkir di ruas jalan Taman Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (3/4/2018). KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAAktivis Ratna Sarumpaet mensomasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait kejadian penderekan yang dilakukan petugas Dinas Perhubungan terhadap mobil Ratna yang parkir di ruas jalan Taman Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa (3/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi B DPRD DKI Jakarta mendukung Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menegakkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Meskipun pada akhirnya Dishub mendapatkan somasi karena menegakkan perda tersebut.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi meminta Dishub menghadapi somasi itu.

"Bahwa kemudian ada yang protes, ada yang komplain, ya, dihadapi saja. Itu, kan, haknya warga untuk memprotes atau mengkritik yang dianggap merugikan, tetapi untuk Dishub sendiri harus menjalankan sesuai aturan," ujar Suhaimi ketika dihubungi, Senin (9/4/2018).

Suhaimi mengatakan, setiap warga memiliki hak untuk komplain atas kebijakan pemerintah. Somasi yang dilakukan Ratna adalah hal yang biasa. Dishub harus memberi jawaban atas somasi itu.

Baca juga: DPRD DKI Minta Dishub Jelaskan Mekanisme Derek kepada Ratna Sarumpaet

Meski demikian, Dishub harus tetap menjalankan tugas-tugas mereka seperti biasa. Penegakan perda tetap harus dilakukan sesuai prosedur.

"Dishub sendiri tidak boleh ragu-ragu menjalankan amanah aturan, jalani saja. Ada yang komplain hadapi juga, harus diberikan jawaban," ujar Suhaimi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aktivis Ratna Sarumpaet menyomasi Dishub terkait penderekan yang dilakukan petugas Suku Dishub Jaksel. Somasi terkait penderekan mobil Ratna yang parkir di ruas jalan Taman Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018).

Baca juga: Ratna Sarumpaet: Dishub Bantah, tetapi Mobil Saya Kok Dipulangi?

"Kami mengajukan klarifikasi dan somasi supaya kita belajar apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi, jangan tahu-tahu mengatakan semua, running text (di media) mengatakan semua yang ada di jalan harus diderek. Bisa sehari 700.000 mobil diderek, dong," ujar Ratna saat jumpa pers di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).

Dalam somasinya, Ratna meminta penjelasan permasalahan penegakan hukum peraturan daerah terkait penderekan yang dilakukan petugas Dishub DKI. Ratna meminta Dishub menjelaskan hal tersebut di koran dan berita berita nasional.

Baca juga: Kirim Somasi, Ratna Sarumpaet Minta Dishub DKI Minta Maaf

"Sebab, selama ini masalah penderekan mobil telah membuat banyak masyarakat menjadi korban," ujar Ratna.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Disdik DKI: Survei Kemendikbud Terkait Klaster Belajar Tatap Muka Keliru

Megapolitan
Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Saluran Air Mulai Dibangun 27 September, Jalan I Gusti Ngurah Rai Klender Akan Ditutup

Megapolitan
Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Pemkot Depok Targetkan 1,6 Juta Warga Sudah Vaksin Covid-19 pada Desember 2021

Megapolitan
Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Disdik Banten Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 akibat PTM di SMA di Kota Tangerang

Megapolitan
Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok Adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Mayat yang Ditemukan di Patoembak Depok Adalah Anggota TNI, Diduga Korban Pembunuhan

Megapolitan
Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak 'Nyampah' di Kali

Antisipasi Musim Hujan, Pemkot Depok Fokus Pangkas Pohon Tinggi dan Minta Warga Tak "Nyampah" di Kali

Megapolitan
Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Depok Satu-satunya Wilayah Jabodetabek Tak Punya BPBD, padahal Rentan Bencana

Megapolitan
Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Atasi Banjir di Klender, Saluran Air Sepanjang 878 Meter Akan Dibangun di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Hari Ini, Polisi Periksa Ahli Pidana Jelang Gelar Perkara Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Cegah Banjir, Pemkot Jakut Bangun 3 Waduk sebagai Kolam Retensi

Megapolitan
Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Anies Minta Banjir di Jakarta Harus Surut dalam 6 Jam, Ini Penjelasan Wagub

Megapolitan
Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Anies Instruksikan Seluruh Wali Kota Antisipasi Banjir pada Musim Hujan

Megapolitan
Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Simpang Siur Data Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka di Jakarta

Megapolitan
Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Tidak Semua Bansos Dihentikan di Jakarta, Ini Program yang Masih Berlanjut

Megapolitan
Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Sebanyak 7.560 Nakes di Tangsel Belum Dapat Vaksinasi Booster

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.