Dividen Rp 37 Miliar dari PT Delta Dinilai Tak Signifikan Dibanding Total Pendapatan Pemprov DKI

Kompas.com - 10/04/2018, 08:57 WIB
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Delta Djakarta memang memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu pemegang saham.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan tahun lalu dividen yang diterima Pemprov DKI mencapai Rp 37 miliar.

Namun, jumlah tersebut dinilai tidak signifikan dengan total pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI yang mencapai Rp 40 triliun.

"Ya dividen memang bagian dari pendapatan. Kalau ditanya signifikan atau tidak, pendapatan Pemprov dari seluruh pendapatan berapa tuh? Rp 40 triliun," ujar Michael di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (9/4/2018).

Michael mengatakan rencana melepas saham PT Delta Djakarta Tbk pun sedang dikaji. Untuk melepas saham, harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca juga : Sandiaga: Ada Kajian-kajian Sebelum Kami Divestasi PT Delta

Michael mengatakan belum ada pembicaraan formal dengan dua lembaga itu terkait pelepasan saham PT Delta Djakarta.

Michael ditanya apakah pelepasan saham PT Delta Djakarta akan berdampak pada pendapatan Pemprov DKI. Dia mengatakan sumber PAD bukan berasal dari dividen PT Delta Djakarta saja.

"Dividen itu kan bagian dari investasi. Investasi Pemprov kan ada di BUMD juga, enggak hanya di Delta, banyak," ujar Michael.

Dengan kepemilikan saham hampir 30 persen, Pemprov DKI menempatkan pejabat mereka dalam jajaran komisaris PT Delta. Michael sendiri merupakan komisaris di perusahaan tersebut. Dari sisi PT Delta Djakarta, kata Michael, mereka hanya menunggu keputusan pemegang sahamnya.

Baca juga : Menunggu Realisasi Janji Anies-Sandi Jual Saham Bir yang Untungkan DKI

Adapun, pelepasan saham perusahaan bir tersebut merupakan janji Sandiaga dan pasangannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat berkampanye pada Pilkada DKI 2017.

Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta Tbk. PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

JPO di Dekat Kantor Sudinhub Jakarta Utara Banyak Dilintasi Motor

Megapolitan
Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Sekda DKI: Kami Gamang, Galau Kuadrat, KUA-PPAS 2020 Belum Disepakati Sampai Sekarang

Megapolitan
Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Meski Dilaporkan ke Polisi, Ade Armando Tetap Bakal Kritik Anies

Megapolitan
Angkot 'Ngetem' di Bawah JPO Halte Busway, Jalan I Gusti Ngurah Rai Kerap Macet

Angkot 'Ngetem' di Bawah JPO Halte Busway, Jalan I Gusti Ngurah Rai Kerap Macet

Megapolitan
Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Warga Sekitar Setu Sawangan Manfaatkan Paku Air sebagai Pupuk

Megapolitan
Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Damkar Turun Tangan Bantu Ambilkan Ponsel Pengemudi Ojol yang Tercebur ke Selokan

Megapolitan
DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

DKI Jakarta Olah Air Laut Jadi Air Bersih di Pulau Payung

Megapolitan
12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Terancam Dipecat

Megapolitan
Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Panik Ada Razia Polisi, Pengendara Putar Balik dan Lawan Arus di Jalan I Gusti Ngurah Rai

Megapolitan
 52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

52 Usulan Raperda DKI Jakarta Dibahas, Mulai dari Penataan Kawasan BKT hingga Jalan Berbayar

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Pemprov DKI Anggarkan Rp 100 M Bangun Instalasi Pengolahan Air Laut di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Dinas Pendidikan Sulit Bujuk Warga yang Terdampak Penggusuran untuk Daftar Sekolah

Megapolitan
Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Puslabfor Polri Periksa Gedung SMK Yadika 6 yang Terbakar

Megapolitan
Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Beredar Kabar Putaran Poltangan dan Universitas Pancasila Ditutup, Dishub Pastikan Hoaks

Megapolitan
Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Ade Armando Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Meme Joker Anies Baswedan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X