Dividen Rp 37 Miliar dari PT Delta Dinilai Tak Signifikan Dibanding Total Pendapatan Pemprov DKI

Kompas.com - 10/04/2018, 08:57 WIB
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi KOMPAS.com/JESSI CARINA Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Delta Djakarta memang memberikan dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan salah satu pemegang saham.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan tahun lalu dividen yang diterima Pemprov DKI mencapai Rp 37 miliar.

Namun, jumlah tersebut dinilai tidak signifikan dengan total pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI yang mencapai Rp 40 triliun.

"Ya dividen memang bagian dari pendapatan. Kalau ditanya signifikan atau tidak, pendapatan Pemprov dari seluruh pendapatan berapa tuh? Rp 40 triliun," ujar Michael di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (9/4/2018).


Michael mengatakan rencana melepas saham PT Delta Djakarta Tbk pun sedang dikaji. Untuk melepas saham, harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca juga : Sandiaga: Ada Kajian-kajian Sebelum Kami Divestasi PT Delta

Michael mengatakan belum ada pembicaraan formal dengan dua lembaga itu terkait pelepasan saham PT Delta Djakarta.

Michael ditanya apakah pelepasan saham PT Delta Djakarta akan berdampak pada pendapatan Pemprov DKI. Dia mengatakan sumber PAD bukan berasal dari dividen PT Delta Djakarta saja.

"Dividen itu kan bagian dari investasi. Investasi Pemprov kan ada di BUMD juga, enggak hanya di Delta, banyak," ujar Michael.

Dengan kepemilikan saham hampir 30 persen, Pemprov DKI menempatkan pejabat mereka dalam jajaran komisaris PT Delta. Michael sendiri merupakan komisaris di perusahaan tersebut. Dari sisi PT Delta Djakarta, kata Michael, mereka hanya menunggu keputusan pemegang sahamnya.

Baca juga : Menunggu Realisasi Janji Anies-Sandi Jual Saham Bir yang Untungkan DKI

Adapun, pelepasan saham perusahaan bir tersebut merupakan janji Sandiaga dan pasangannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat berkampanye pada Pilkada DKI 2017.

Pemprov DKI memiliki saham sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta Tbk. PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. DKI sudah menanam saham di perusahaan itu sejak 1970.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Mantan Anggota Dewan BPJS TK Syafri Tak Tuntut Balik Rizky soal Tudingan Pemerkosaan

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X