Enam Hal Menarik Soal Rumah DP 0 Rupiah di Pembahasan RPJMD DKI

"Sekarang ini dalam catatan kasar kita, kita udah bisa dari KLB ini hampir 20 hektar. Kalau Kepala Daerah cepat terima ini, di tangan udah 20 hektar dari kewajiban, bisa kita tunjuk di daerah pinggiran," kata Saefullah.

Kompensasi KLB atau kompensasi yang dibayarkan karena menambah lantai bangunan ini sempat menuai kontroversi semasa pemerintahan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Saat itu, Ahok menggunakannya untuk membangun infrastruktur publik seperti sejumlah rusun dan Simpang Susun Semanggi.

4. Sebagian besar tidak dibangun DKI

Target menyediakan 250.000 unit rusun ini, akan dibagi menjadi 50.000 per tahun selama lima tahun. Pemprov DKI hanya membangun 14.564 unit rusunawa dengan APBD. Rusunawa juga dibangun oleh pemerintah pusat melalui APBN seperti Rusunawa Pasar Rumput dan Rusunawa Pasar Minggu sebanyak 3.222 unit.

Baca juga : Rusun DP 0 Rupiah Klapa Village Bisa Dipesan Mulai April 2018, Ini Syaratnya...

Sementara rusun DP 0 untuk penghasilan Rp 4-7 juta, akan dibangun oleh BUMD dengan jumlah 9.772 unit per tahun. Tiga BUMD yang ditunjuk untuk membangun rusun yakni Sarana Jaya, Jakpro, dan Pasar Jaya. Adapun sisanya, diserahkan ke swasta untuk memenuhi.

"Jadi besarnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan market ini mendominasi untuk pemenuhan dari sisi supply side. Pendekatannya untuk kita di Pemprov, itu adalah meningkatkan customer capacity to borrow," kata Tuty.

5. Target dinilai terlalu tinggi

Meski Pemprov hanya membangun 14.000 unit per tahun, tetap saja jumlah ini dinilai terlalu tinggi. Apalagi jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemprov hanya mampu membangun 3.000 unit per tahun. Belum lagi kegagalan pemerintah membangun rusun tahun ini, yang membuat tahun depan pembangunan harus digandakan untuk menutup kegagalan tahun ini.

"Bagaimana meningkatkannya menjadi 50.000 unit? Maksud saya itu, jangan sampai nanti Pak Gubernur tidak mampu melaksanakan amanat Perda RPJMD. Kesalahan bukan hanya di kepala dinas nantinya, tetapi kita semua (salah) yang menyepakati RPJMD ini," kata anggota Komisi D DPRD Bestari Barus.

Baca juga : Pemprov DKI Akan Buat BLUD untuk Pasarkan Rusun DP 0

Rapat sempat diskors karena pihak Pemprov DKI Jakarta kesulitan meyakinkan DPRD bagiamana mereka bisa membangun 14.000 rusun dalam setahun. Sekretaris Daerah Saefullah akhirnya meyakinkan bahwa, mereka akan mengklaim rusun yang dibangun di era pemerintahan yang sebelumnya, sebagai rusunawa dalam program rumah DP 0.

"Jadi di rusunawa di angka 14.000-an itu ternyata tahun ini yang multiyears, ini kita akan selesai sebanyak 7.563 unit, 2018. Berarti 14.000 dikurangin 7.000 udah separuhnya. Jadi kalau dipasang angka 14.564 insya Allah bisa. Hanya tinggal 7.000," kata Saefullah.

Baca juga : Soal Rusun DP 0 Rupiah, Sandi Dapat Masukan dari Asosiasi Penghuni Rusun

6. Minta bantuan DPRD

Saefullah meminta bantuan DPRD untuk membantu mewujudkan janji kampanye Anies. Meski terkesan sulit, ia meyakinkan DPRD bahwa pihaknya berpasrah pada takdir.

"Saya closing, bahwa angka 250.000 ini adalah angka visioner yang kita harus bantu gubernur sampai seperti ini. Takdirnya nanti sampai berapa, itulah upaya kita," kata Saefullah.