Kemendagri Singgung Pemprov DKI yang Tak Kunjung Raih Opini WTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo menyoroti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tiap tahun.

"Yang lebih khusus adalah kaitannya opini laporan keuangan DKI yang saat ini masih belum mendapat (opini wajar tanpa pengecualian) WTP. Ini jadi catatan kita bersama," ujar Hadi dalam musrenbang tingkat provinsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (11/4/2018). 

Pemprov DKI sudah bertahun-tahun mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK. Di bawah pemerintahan yang baru, Pemprov DKI berupaya meraih opini WTP.

Baca juga: Serahkan LKPD DKI ke BPK, Anies Harap DKI Dapat Opini WTP

Selain masalah itu, Hadi juga menyebutkan permasalahan lain di Jakarta.

"Gini rasio masih dalam kategori sedang. Kemacetan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama yang belum terselesaikan dan banjir masih sering terjadi di musim hujan," katanya. 

Angka partisipasi tenaga kerja, lanjutnya, juga mengalami penurunan. Selain itu, masih banyak sekolah yang belum memiliki akreditasi yang baik.

Baca juga: Penataan Sudirman Pakai Dana KLB Diyakini Tak Pengaruhi Target WTP

Kemendagri juga menyoroti tempat pembuangan sampah DKI Jakarta yang belum ada perkembangan. Tak hanya itu, kata Hadi, semua jalan juga harus dipastikan memiliki trotoar.

Hadi berharap, Pemprov DKI bisa menyelesaikan masalah ini. Dia pun menyinggung isi pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menceritakan tujuan pembangunan di Jakarta.

"Sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, kalau ini selesai dan menyentuh pada kehidupan masyarakat, maka betul-betul (mereka) mempunyai keberuntungan tinggal di Jakarta," ujar Hadi.