Selain Selter, DKI Juga Berikan 166 KTP dan 79 KK ke Warga Gusuran Kampung Akuarium

Kompas.com - 17/04/2018, 18:04 WIB
Rumah tenda warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu (14/4/2018). RIMA WAHYUNINGRUMRumah tenda warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu (14/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bukan hanya selter atau tempat tinggal sementara yang dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk warga Kampung Akuarium.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengembalikan status kependudukan warga Kampung Akuarium yang sebelumnya digusur.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi mengatakan, prosesnya sudah 100 persen.

"Kami sudah memberikan 166 KTP dan 79 Kartu Keluarga. Itu sebanyak selter-selter di sana, kami sudah berikan, baik di blok A, B, dan C," ujar Edison ketika dihubungi, Selasa (17/4/2018).


Baca juga: Kampung Akuarium Dibongkar dan Dibangun Kembali, Ini Kata Wali Kota

Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendataan sejak satu bulan lalu. Disdukcapil DKI melakukan pendataan sepanjang warga memiliki surat pengantar dari RT/RW dan diverifikasi lurah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri peringatan dua tahun penggusuran di Kampung Akuarium , Penjaringan, Jakarta, Sabtu (14/4/2018). Peringatan yang  bertajuk Dari Shelter Menuju Harapan Kampung yang Baru tersebut menampilkan pertunjukan warga kampung seperti musik dan tarian daerah.MAULANA MAHARDHIKA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri peringatan dua tahun penggusuran di Kampung Akuarium , Penjaringan, Jakarta, Sabtu (14/4/2018). Peringatan yang bertajuk Dari Shelter Menuju Harapan Kampung yang Baru tersebut menampilkan pertunjukan warga kampung seperti musik dan tarian daerah.
Edison mengatakan, warga yang mendapat KTP memang yang menempati selter-selter di sana.

"Jadi kami prinsipnya memberikan dokumen kependudukan kepada orang yang sudah ada pengantar RW yang punya dokumen kependudukan antar RT dan juga data lurah," ujarnya. 

Baca juga: Sandiaga Sebut Kemungkinan Bangun Rusunawa di Atas Kampung Akuarium

Pengembalian status kependudukan ini merupakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies memutuskan mengembalikan status kependudukan warga yang dulu terdampak penertiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Domisili mereka pada KTP dikembalikan ke tempat tinggal mereka semula.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) saat menerima simbolis desain rumah pada peringatan dua tahun penggusuran di Kampung Akuarium , Penjaringan, Jakarta, Sabtu (14/4/2018). Peringatan yang  bertajuk Dari Shelter Menuju Harapan Kampung yang Baru tersebut menampilkan pertunjukan warga kampung seperti musik dan tarian daerah.MAULANA MAHARDHIKA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) saat menerima simbolis desain rumah pada peringatan dua tahun penggusuran di Kampung Akuarium , Penjaringan, Jakarta, Sabtu (14/4/2018). Peringatan yang bertajuk Dari Shelter Menuju Harapan Kampung yang Baru tersebut menampilkan pertunjukan warga kampung seperti musik dan tarian daerah.
Misalnya, warga Kampung Akuarium di Jakarta Utara, domisilinya akan kembali didata Kampung Akuarium meski lokasi itu sudah ditertibkan Pemprov DKI.

Baca juga: Pembangunan Kampung Akuarium Tunggu Kesepakatan Warga

"Bagi semua tempat yang mana status kependudukannya bermasalah akibat penggusuran kemarin akan kami kembalikan. RT, RW dikembalikan, kemudian KTP, kartu keluarga dan lain-lain akan kami bereskan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (1/11/2017). 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X