Teknologi ERP Harus Sudah Teruji, Dishub Tolak Saran KPPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, pihaknya menolak saran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait persyaratan teknologi electronic road pricing (ERP) yang akan diterapkan di Jakarta.

KPPU sebelumnya meminta Pemprov DKI merevisi Pergub soal ERP yang mengharuskan teknologi yang digunakan haruslah yang sudah teruji. KPPU meminta kata 'telah' diubah menjadi 'dapat'.

Konteks kata 'telah' dalam pasal itu maksudnya teknologi ERP yang digunakan telah dipakai di negara lain.

Andri menjelaskan hal itu dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Rabu (18/4/2018).

"Saya terus terang enggak mau, Pak. Kata 'telah' dengan kata 'dapat' itu beda. Terus kata-kata 'di dunia' juga dihilangkan, saya enggak mau. Kami menggunakan uang rakyat, Pak. Kalau ambil uang rakyat pakai teknologi abal-abal, mati kita," ujar Andri.

Baca juga : Teknologi ERP di Jalan Protokol, DKI Tak Mau Coba-coba

Pasal 15 Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik berbunyi, "Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perangkat pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik paling sedikit harus memenuhi kriteria telah digunakan dalam pengendalian lalu lintas melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik pada ruas jalan, koridor atau kawasan area perkotaan di dunia."

Dia mengatakan, ERP merupakan amunisi terakhir Dinas Perhubungan DKI untuk mengatasi kemacetan. Karena itu, teknologi yang digunakan tidak boleh sembarangan.

Andri menegaskan, teknologi yang digunakan dalam ERP harus sudah teruji di negara lain.

"Harus best practice and proven," ujar Andri.

Pergub Nomor 25 Tahun 2017 sudah pernah direvisi sebelumnya. Revisi tersebut juga berdasarkan permintaan KPPU yang ingin jenis teknologi ERP tidak ditentukan satu jenis saja.

Andri mengatakan pihak KPPU sudah menandatangani berita acara tentang pergub yang sudah disepakati itu. Dengan demikian seharusnya tidak ada masalah lagi terkait isi pergub.

"Waktu susun itu semua sudah paraf, sudah OK. Tiba-tiba datang surat dia (KPPU) minta kata 'telah' diganti 'dapat'. Saya terus terang enggak mau," ujar Andri.

 KPPU sebelumnya mengirimkan surat saran kepada Pemprov DKI Jakarta terkait pengadaan teknologi ERP. Kepala Bagian Humas KPPU Zulfirmansyah mengatakan dalam surat itu, pihaknya meminta Pemprov DKI merevisi Pergub soal ERP yang mengharuskan teknologi yang digunakan haruslah yang sudah teruji.

KOMPAS.COM/ADYSTA PRAVITRARESTU Gerbang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Uji coba penggunaannya dilakukan pada Selasa (15/7/2014).

"Kata 'telah' juga kami sarankan untuk diganti menjadi 'dapat' karena dikhawatirkan membatasi. Akan menjadi barrier dan dugaan persekongkolan tender," kata Zulfirmansyah pada 15 Maret lalu.

Persyaratan telah teruji di negara lain menurut Zulfirmansyah berpotensi memicu gugatan dari pihak yang kalah tender.

Tahun lalu, Pemprov DKI Jakarta juga menerima kritik dari KPPU. Pada masa Sumarsono menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, pergub ERP direvisi. Revisi dilakukan karena ada kritik KPPU.

Baca juga : Sandiaga: Tak Boleh Tunda Lagi, Penerapan ERP Maret 2019

Pergub ERP yang sebelumnya dinilai bisa mempersempit persaingan usaha. Sebab penerapan sistem ERP yang diatur hanya menggunakan metode dedicated short range communication (DSRC).

Ketua KPPU Syarkawi mengatakan, hal itu mempersempit peluang usaha karena vendor dengan teknologi lain tak bisa ikut lelang.