Kompas.com - 24/04/2018, 18:20 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menyampaikan enam poin usulan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk menghentikan proyek reklamasi Jakarta secara keseluruhan.

Anggota KSTJ dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Tigor Hutapea menyatakan, poin pertama yang diusulkan ke Anies untuk menghentikan proyek reklamasi yakni menghapus pasal-pasal reklamasi di Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3), dan Raperda Tata Ruang Pantura.

Poin kedua, pihaknya meminta Anies mengatur kawasan Teluk Jakarta sebagai kawasan konservasi dan zona tangkap nelayan.

"Jadi, Teluk Jakarta harus disebutkan dalam Raperda nanti menjadi kawasan koservasi lingkungan yang harus diperbaiki, dan yang kita tahu, sudah tercemar. Kemudian, dijadikan zona tangkap nelayan," kata Tigor, kepada wartawan, di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

Baca juga : Empat Menteri yang Diperiksa soal Kasus Reklamasi...

Poin ketiga, pihaknya meminta Anies mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 137 Tahun 2017, yang mengatur Panduan Pancang Kota Pulau C, D dan G.

Kedua pergub tersebut disebut diterbitkan pada masa pemerintahan mantan Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Padahal, mudah saja pergub itu dicabut (Anies)," ujar Tigor.

Baca juga : Konsumen Pulau Reklamasi Cabut Gugatan terhadap Gubernur Anies

Keempat, melakukan pemulihan lingkungan hidup di Teluk Jakarta, termasuk pemulihan di pulau-pulau yang sudah terbentuk.

"Saya pagi dari sana, Pulau C, D dan G masih tercium baunya tidak enak. Karena aliran sungai dan laut masuk ke Teluk Jakarta. Ini kan harus dipikirkan," ujar Tigor.

Baca juga : Soal Reklamasi yang Dianggap Tidak Ada di RPJMD...

Kelima, pihaknya meminta Anies melakukan penegakan hukum berupa pemberian sanksi terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak memiliki izin di atas pulau D.

Terakhir keenam, memulihkan hak-hak masyarakat nelayan yang menjadi korban reklamasi, dengan menjamin keberlangsungan kehidupan lewat mendorong peraturan daerah turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Juni: Tambah 90, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 86.240

UPDATE 27 Juni: Tambah 90, Total Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 86.240

Megapolitan
Polisi Segel Kantor Pusat Holywings di BSD Buntut Promosi Miras Berbau Penistaan Agama

Polisi Segel Kantor Pusat Holywings di BSD Buntut Promosi Miras Berbau Penistaan Agama

Megapolitan
Ini Daftar 'Outlet' Holywings di Jakarta yang Dicabut Izinnya oleh Pemprov DKI

Ini Daftar "Outlet" Holywings di Jakarta yang Dicabut Izinnya oleh Pemprov DKI

Megapolitan
Sambangi Gereja di Kota Bekasi, Mensos Risma Salurkan Alat Bantu bagi Jemaat Penyandang Disabilitas

Sambangi Gereja di Kota Bekasi, Mensos Risma Salurkan Alat Bantu bagi Jemaat Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Kronologi Ibu Hamil Jadi Korban Begal di Depok, Berawal Jemput Suami Usai Cekcok

Kronologi Ibu Hamil Jadi Korban Begal di Depok, Berawal Jemput Suami Usai Cekcok

Megapolitan
UPDATE 27 Juni: Tambah 73 Kasus Covid-19 di Depok, 777 Pasien Dirawat

UPDATE 27 Juni: Tambah 73 Kasus Covid-19 di Depok, 777 Pasien Dirawat

Megapolitan
12 Sapi di Tempat Penjualan Hewan Kurban di Pasar Rebo Terindikasi PMK

12 Sapi di Tempat Penjualan Hewan Kurban di Pasar Rebo Terindikasi PMK

Megapolitan
Saat Pemuda Bakar Rumah di Jatinegara karena Dendam Ditegur Warga Sekitar...

Saat Pemuda Bakar Rumah di Jatinegara karena Dendam Ditegur Warga Sekitar...

Megapolitan
Promosi Miras Holywings Berbau Penistaan Agama yang Berujung Pencabutan Izin Usaha di Jakarta...

Promosi Miras Holywings Berbau Penistaan Agama yang Berujung Pencabutan Izin Usaha di Jakarta...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Disertai Petir-Angin Kencang Siang hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Jaksel dan Jaktim Berpotensi Hujan Disertai Petir-Angin Kencang Siang hingga Sore

Megapolitan
Buntut Panjang Kasus Promosi Miras Berbau SARA di Holywings hingga Izin Dicabut

Buntut Panjang Kasus Promosi Miras Berbau SARA di Holywings hingga Izin Dicabut

Megapolitan
Butuh 400 Kantong Darah Per Hari, PMI Jaksel Pastikan Stok Masih Aman

Butuh 400 Kantong Darah Per Hari, PMI Jaksel Pastikan Stok Masih Aman

Megapolitan
375 PMI Kembali Diberangkatkan ke Korea Selatan, Bekerja di Sektor Manufaktur dan Perikanan

375 PMI Kembali Diberangkatkan ke Korea Selatan, Bekerja di Sektor Manufaktur dan Perikanan

Megapolitan
Anies Ungkap Alasan Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta dengan Nama Tokoh Betawi

Anies Ungkap Alasan Ubah 22 Nama Jalan di Jakarta dengan Nama Tokoh Betawi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pantau Aktivitas Holywings di Wilayahnya Pasca Kontroversi Promosi Miras dengan Nama Muhammad-Maria

Pemkot Bekasi Pantau Aktivitas Holywings di Wilayahnya Pasca Kontroversi Promosi Miras dengan Nama Muhammad-Maria

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.