KSTJ Sampaikan 6 Usul Penghentian Reklamasi Jakarta untuk Anies

Kompas.com - 24/04/2018, 18:20 WIB
Anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Marthin, Nelson dan Tigor menyatakan usulan pemberhentian reklamasi Jakarta di gedung Lembaga Bantuan Hukum, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (24/4/2018). RIMA WAHYUNINGRUMAnggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Marthin, Nelson dan Tigor menyatakan usulan pemberhentian reklamasi Jakarta di gedung Lembaga Bantuan Hukum, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (24/4/2018).


JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menyampaikan enam poin usulan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk menghentikan proyek reklamasi Jakarta secara keseluruhan.

Anggota KSTJ dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Tigor Hutapea menyatakan, poin pertama yang diusulkan ke Anies untuk menghentikan proyek reklamasi yakni menghapus pasal-pasal reklamasi di Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3), dan Raperda Tata Ruang Pantura.

Poin kedua, pihaknya meminta Anies mengatur kawasan Teluk Jakarta sebagai kawasan konservasi dan zona tangkap nelayan.

"Jadi, Teluk Jakarta harus disebutkan dalam Raperda nanti menjadi kawasan koservasi lingkungan yang harus diperbaiki, dan yang kita tahu, sudah tercemar. Kemudian, dijadikan zona tangkap nelayan," kata Tigor, kepada wartawan, di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

Baca juga : Empat Menteri yang Diperiksa soal Kasus Reklamasi...

Poin ketiga, pihaknya meminta Anies mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 137 Tahun 2017, yang mengatur Panduan Pancang Kota Pulau C, D dan G.

Kedua pergub tersebut disebut diterbitkan pada masa pemerintahan mantan Gubernur DKI dan Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

"Padahal, mudah saja pergub itu dicabut (Anies)," ujar Tigor.

Baca juga : Konsumen Pulau Reklamasi Cabut Gugatan terhadap Gubernur Anies

Keempat, melakukan pemulihan lingkungan hidup di Teluk Jakarta, termasuk pemulihan di pulau-pulau yang sudah terbentuk.

"Saya pagi dari sana, Pulau C, D dan G masih tercium baunya tidak enak. Karena aliran sungai dan laut masuk ke Teluk Jakarta. Ini kan harus dipikirkan," ujar Tigor.

Baca juga : Soal Reklamasi yang Dianggap Tidak Ada di RPJMD...

Kelima, pihaknya meminta Anies melakukan penegakan hukum berupa pemberian sanksi terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak memiliki izin di atas pulau D.

Terakhir keenam, memulihkan hak-hak masyarakat nelayan yang menjadi korban reklamasi, dengan menjamin keberlangsungan kehidupan lewat mendorong peraturan daerah turunan dari UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Dibuka Lagi, Pelayanan SIM di Daan Mogot Dipadati Ratusan Warga

Megapolitan
UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 30 Mei: Bertambah 100 Kasus, Total 7.153 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

PSBB Berakhir pada 4 Juni, Kabupaten Bekasi Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Megapolitan
Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Pemprov DKI: Banyak Permohonan SIKM untuk ART yang Ditolak

Megapolitan
Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Soal New Normal di Mal, Pengelola Siap Ikuti Aturan Pemerintah

Megapolitan
Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Kronologi 14 Warga Tambora Jadi ODP Covid-19 hingga Dukungan dari Tetangga

Megapolitan
Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Pengajuan SIKM Membeludak, Pemprov DKI: Banyak Warga yang Kurang Bijak

Megapolitan
Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Satpol PP DKI: Kami Tindak 97,8 Persen Laporan Pelanggaran PSBB

Megapolitan
Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Dua Pemuda Berboncengan Motor Tewas Setelah Menabrak Mobil

Megapolitan
7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

7 Pemudik Lolos Tanpa SIKM, Dishub Perketat Check Point di Jakarta Selatan

Megapolitan
Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Tunjangan PNS DKI Dipangkas 25 Persen, Mengapa THR TGUPP Tetap Penuh?

Megapolitan
Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Viral Unggahan Warga Jual Paket Bantuan Sembako di Facebook, Ini Penjelasan Penjualnya

Megapolitan
Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Pengalaman Dirut Baru Transjakarta Sardjono Jhony: Pilot, CEO Merpati, hingga Bos di Angkasa Pura I

Megapolitan
Polri Buka Kembali Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Polri Buka Kembali Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, STNK, dan BPKB

Megapolitan
Belasan Ribu Orang Langgar PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Belasan Ribu Orang Langgar PSBB di Jakarta, Total Denda Hampir Rp 600 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X