Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Fahri Hamzah dan Fadli Zon Diistimewakan, Kami Minta Kapoldanya Dicopot"

Kompas.com - 27/04/2018, 19:03 WIB
Sherly Puspita,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Front Penegakan Keadilan Sosial (F-PKS) meminta Polda Metro Jaya tidak memberi perlakuan khusus dalam mengusut kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Hal tersebut disampaikan perwakilan F-PKS setelah bertemu dengan kepolisian, di sela melakukan aksi unjuk rasa di Polda Metro Jaya, Jumat (27/4/2018). 

Pihak F-PKS bahkan meminta Kapolda Metro Jaya dicopot, bila ada perlakuan khusus dalam mengusut kasus tersebut. 

"Maka polisi saya terangkan di dalam, untuk panggil dan proses (Fadli dan Fahri), jangan diistimewakan, semua orang dimata hukum sama. Kami akan kawal kasus ini, kami tidak mau Fahri Hamzah dan Fadli Zon diistimewakan. Kalau diistimewakan, kami minta Kapoldanya dicopot," ujar Abdullah Kelrey, salah satu perwakilan F-PKS, Jumat (27/4/2018).

Baca juga : Tuntut Penyelesaian Kasus Fadli Zon-Fahri Hamzah, Sekelompok Orang Akan Demo di Polda Metro Jaya

Perwakilan F-PKS lainnya, Anyong mengaku, telah mendapatkan keterangan dari polisi mengenai progres penanganan kasus ini.

"Kasus yang dilaporkan Rizky pada bulan Maret lalu sedang dalam tahap penyelidikan. Mreka sedang bekerja, apabila kasus ini didapati unsur-unsur yang mendekati tindakan melawan hukum, akan diproses. Tapi yang terpenting adalah, kami harus mengapresiasi kinerja Polda dan kami sedang mengawal kasus ini," ujar Anyong.

Baca juga : Gelar Aksi di Polda Metro Jaya, Mahasiswa Sebut Fahri Hamzah Bapak Hoaks

Mereka berharap, sebelum memasuki bulan puasa, polisi sudah memanggil Fadli Zon dan Fahri Hamzah untuk dimintai keterangan.

"Agar tidak terjadi kegaduhan di bulan Ramadan dan ke depannya sampai selesai pemilu. Kami ingin bangsa ini dan situasi politik, bisa tetap terjaga sebagaimana mestinya," ujar dia.

Fahri Hamzah dan Fadli Zon dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik, Senin (12/3/2018).

Baca juga : Pedemo Minta Polda Metro Tak Terintervensi Tangani Kasus Fahri Hamzah-Fadli Zon

Keduanya dilaporkan karena me-retweet berita salah satu media yang menyebut ketua Muslim Cyber Army (MCA), merupakan seorang "Ahokers". "Ahokers" merupakan sebutan pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Meski telah lebih dari sebulan kasus ini bergulir, polisi belum memanggil keduanya. Melalui aksi demo yang digelar di Polda Metro Jaya hari ini, F-PKS menuntut Polda Metro Jaya segera mengusut kasus tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com