Ombudsman Panggil Anies karena Jalan Jatibaru Belum Dibuka

Kompas.com - 27/04/2018, 20:49 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait malaadministrasi penerbitan sertifikat di Pulau Pari kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIPelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait malaadministrasi penerbitan sertifikat di Pulau Pari kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan, pihaknya belum puas dengan jawaban yang diberikan Pemprov DKI tentang penataan kawasan Tanah Abang.

Atas dasar itu, Ombudsman akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk didengar keterangannya terkait penataan kawasan Tanah Abang.

"Kami panggil untuk minta penjelasan soal kebijakan penataan Tanah Abang karena belum sesuai dengan permintaan kami dalam LAHP yang kami sudah sampaikan 26 Maret 2018," ujar Dominikus kepada Kompas.com, Jumat (27/4/2018).

Dominikus menambahkan, Anies akan dimintai keterangan karena ada beberapa rekomendasi dari Ombudsman yang belum dijalankan Pemprov DKI soal penataan kawasan Tanah Abang. Salah satunya soal permintaan dibukanya Jalan Jatibaru Raya.

"Ya antara lainnya itu (pembukaan Jalan Jatibaru)," kata Dominikus.

Baca juga : Ombudsman Akan Panggil Anies Terkait Penataan Tanah Abang

Pemprov DKI telah mengirimkan jawaban atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang malaadministrasi di Tanah Abang ke Ombudsman pada Senin (23/4/2018) lalu.

LAHP Ombudsman berisi empat tindakan malaadministrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait dengan penutupan Jalan Jatibaru.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Baca juga : 4 Rencana untuk Pedagang Pasar Blok G Tanah Abang...

Laporan itu telah diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian pada 26 Maret lalu.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberi waktu 30 hari kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tindakan korektif, terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

Megapolitan
Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Megapolitan
GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Megapolitan
Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Megapolitan
Sulit Dikenali, RS Polri Rekonstruksi Wajah Jenazah Pria Dalam Koper

Sulit Dikenali, RS Polri Rekonstruksi Wajah Jenazah Pria Dalam Koper

Megapolitan
Penabrak Dua Pengguna Skuter Listrik di Senayan Diduga Anak Orang Penting

Penabrak Dua Pengguna Skuter Listrik di Senayan Diduga Anak Orang Penting

Megapolitan
Petugas GrabWheel Ditempatkan di JPO Hingga Pukul 02.00 WIB, Sosialisasi Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Petugas GrabWheel Ditempatkan di JPO Hingga Pukul 02.00 WIB, Sosialisasi Aturan Penggunaan Skuter Listrik

Megapolitan
Kronologi Kecekalaan Mobil Camry dengan Skuter Listrik GrabWheel

Kronologi Kecekalaan Mobil Camry dengan Skuter Listrik GrabWheel

Megapolitan
Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba yang Ingin Merebut Senjata

Polisi Tembak Mati Pengedar Narkoba yang Ingin Merebut Senjata

Megapolitan
Ini Enam Kecelakaan Fatal yang Libatkan Skuter Listrik di Berbagai Negara dalam Setahun Terakhir

Ini Enam Kecelakaan Fatal yang Libatkan Skuter Listrik di Berbagai Negara dalam Setahun Terakhir

Megapolitan
Marak Skuter Listrik Melintas Jembatan Penyeberangan, Grab Pasang Tanda Larang Mengendarai GrabWheels di Setiap JPO

Marak Skuter Listrik Melintas Jembatan Penyeberangan, Grab Pasang Tanda Larang Mengendarai GrabWheels di Setiap JPO

Megapolitan
Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Polisi Imbau Skuter Listrik Tidak Digunakan di Jalan Raya

Megapolitan
Bekasi Punya Kapal Sampah, Kali Bekasi Akan Disekat

Bekasi Punya Kapal Sampah, Kali Bekasi Akan Disekat

Megapolitan
Asal Mula Warga Turunan Arab Penuhi Kawasan Condet

Asal Mula Warga Turunan Arab Penuhi Kawasan Condet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X