Ombudsman Panggil Anies karena Jalan Jatibaru Belum Dibuka

Kompas.com - 27/04/2018, 20:49 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait malaadministrasi penerbitan sertifikat di Pulau Pari kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIPelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait malaadministrasi penerbitan sertifikat di Pulau Pari kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan, pihaknya belum puas dengan jawaban yang diberikan Pemprov DKI tentang penataan kawasan Tanah Abang.

Atas dasar itu, Ombudsman akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk didengar keterangannya terkait penataan kawasan Tanah Abang.

"Kami panggil untuk minta penjelasan soal kebijakan penataan Tanah Abang karena belum sesuai dengan permintaan kami dalam LAHP yang kami sudah sampaikan 26 Maret 2018," ujar Dominikus kepada Kompas.com, Jumat (27/4/2018).

Dominikus menambahkan, Anies akan dimintai keterangan karena ada beberapa rekomendasi dari Ombudsman yang belum dijalankan Pemprov DKI soal penataan kawasan Tanah Abang. Salah satunya soal permintaan dibukanya Jalan Jatibaru Raya.

"Ya antara lainnya itu (pembukaan Jalan Jatibaru)," kata Dominikus.

Baca juga : Ombudsman Akan Panggil Anies Terkait Penataan Tanah Abang

Pemprov DKI telah mengirimkan jawaban atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang malaadministrasi di Tanah Abang ke Ombudsman pada Senin (23/4/2018) lalu.

LAHP Ombudsman berisi empat tindakan malaadministrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait dengan penutupan Jalan Jatibaru.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Baca juga : 4 Rencana untuk Pedagang Pasar Blok G Tanah Abang...

Laporan itu telah diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian pada 26 Maret lalu.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberi waktu 30 hari kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tindakan korektif, terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya itu.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Agar Tak Terpusat di Masjid, Wali Kota Tangerang Minta Mushala Juga Gelar Shalat Jumat

Agar Tak Terpusat di Masjid, Wali Kota Tangerang Minta Mushala Juga Gelar Shalat Jumat

Megapolitan
UPDATE Covid-19 4 Juni: Pasien Sembuh di Depok Bertambah 27 Orang, 6 Kasus Baru Muncul

UPDATE Covid-19 4 Juni: Pasien Sembuh di Depok Bertambah 27 Orang, 6 Kasus Baru Muncul

Megapolitan
UPDATE 4 Juni, Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi Mencapai 321, 255 di Antaranya Sembuh

UPDATE 4 Juni, Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi Mencapai 321, 255 di Antaranya Sembuh

Megapolitan
Fakta yang Terungkap dalam Kasus Pembunuhan oleh Aulia Kesuma, Terlampau Sadis hingga Dituntut Mati

Fakta yang Terungkap dalam Kasus Pembunuhan oleh Aulia Kesuma, Terlampau Sadis hingga Dituntut Mati

Megapolitan
Masih Zona Merah, 25 RW di Depok Ini Belum Bisa Transisi Menuju New Normal

Masih Zona Merah, 25 RW di Depok Ini Belum Bisa Transisi Menuju New Normal

Megapolitan
Shalat Jumat di Masjid Sudah Diperbolehkan, Ini Protokol Kesehatan yang Harus Diikuti

Shalat Jumat di Masjid Sudah Diperbolehkan, Ini Protokol Kesehatan yang Harus Diikuti

Megapolitan
Hari Pertama PSBB Transisi, Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Diprediksi Hujan

Hari Pertama PSBB Transisi, Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Diprediksi Hujan

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 20.00 WIB

Mulai Hari Ini, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 20.00 WIB

Megapolitan
Hiraukan Imbauan Penghuni Kos, ART Nekat Mudik, Dipaksa Isolasi Saat Kembali

Hiraukan Imbauan Penghuni Kos, ART Nekat Mudik, Dipaksa Isolasi Saat Kembali

Megapolitan
Wali Kota Depok: PSBB Proposional Bukan Berarti Euforia Aktivitas Kembali Bebas

Wali Kota Depok: PSBB Proposional Bukan Berarti Euforia Aktivitas Kembali Bebas

Megapolitan
Masjid Istiqlal Masih Tiadakan Shalat Jumat Selama PSBB Transisi Jakarta

Masjid Istiqlal Masih Tiadakan Shalat Jumat Selama PSBB Transisi Jakarta

Megapolitan
Aulia Kesuma dan Anaknya Dituntut Mati, Pengacara: Tuntutan Terlalu Sadis

Aulia Kesuma dan Anaknya Dituntut Mati, Pengacara: Tuntutan Terlalu Sadis

Megapolitan
Jam Operasional MRT Jakarta Masa PSBB Transisi Pukul 5.00-21.00 WIB

Jam Operasional MRT Jakarta Masa PSBB Transisi Pukul 5.00-21.00 WIB

Megapolitan
PSBB Transisi, Toko di Jakarta Diterapkan Sistem Ganjil Genap, Begini Pengaturannya

PSBB Transisi, Toko di Jakarta Diterapkan Sistem Ganjil Genap, Begini Pengaturannya

Megapolitan
Mulai Jumat Ini, MRT Kembali Beroperasi Normal dan Buka Semua Stasiun

Mulai Jumat Ini, MRT Kembali Beroperasi Normal dan Buka Semua Stasiun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X