Ombudsman Panggil Anies karena Jalan Jatibaru Belum Dibuka

Kompas.com - 27/04/2018, 20:49 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait malaadministrasi penerbitan sertifikat di Pulau Pari kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIPelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait malaadministrasi penerbitan sertifikat di Pulau Pari kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu mengatakan, pihaknya belum puas dengan jawaban yang diberikan Pemprov DKI tentang penataan kawasan Tanah Abang.

Atas dasar itu, Ombudsman akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk didengar keterangannya terkait penataan kawasan Tanah Abang.

"Kami panggil untuk minta penjelasan soal kebijakan penataan Tanah Abang karena belum sesuai dengan permintaan kami dalam LAHP yang kami sudah sampaikan 26 Maret 2018," ujar Dominikus kepada Kompas.com, Jumat (27/4/2018).

Dominikus menambahkan, Anies akan dimintai keterangan karena ada beberapa rekomendasi dari Ombudsman yang belum dijalankan Pemprov DKI soal penataan kawasan Tanah Abang. Salah satunya soal permintaan dibukanya Jalan Jatibaru Raya.

"Ya antara lainnya itu (pembukaan Jalan Jatibaru)," kata Dominikus.

Baca juga : Ombudsman Akan Panggil Anies Terkait Penataan Tanah Abang

Pemprov DKI telah mengirimkan jawaban atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) tentang malaadministrasi di Tanah Abang ke Ombudsman pada Senin (23/4/2018) lalu.

LAHP Ombudsman berisi empat tindakan malaadministrasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait dengan penutupan Jalan Jatibaru.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum.

Baca juga : 4 Rencana untuk Pedagang Pasar Blok G Tanah Abang...

Laporan itu telah diberikan kepada Pemprov DKI Jakarta dan pihak kepolisian pada 26 Maret lalu.

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memberi waktu 30 hari kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tindakan korektif, terkait penutupan Jalan Jatibaru Raya itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah yang Ditemukan di Pulau Sangiang Belum Dipastikan Warga China

Jenazah yang Ditemukan di Pulau Sangiang Belum Dipastikan Warga China

Megapolitan
MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

MRT Jakarta Hadirkan Anjing Pelacak di Stasiun untuk Lacak Benda-Benda Mencurigakan

Megapolitan
Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Berbagai Festival Meriahkan Jakarta Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Keamanan di Stasiun MRT Jakarta Ditingkatkan atas Permintaan Polisi

Megapolitan
PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

PT Transjakarta Klarifikasi, Bus Transjakarta Zongtong Belum Beroperasi Setelah Ada Kasus Video Tak Senonoh

Megapolitan
RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

RS Polri Kesulitan Identifikasi Jenazah yang Diduga Warga China yang Tewas Selat Sunda

Megapolitan
Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Pipi, Pelipis, dan Kaki Pelajar SMP di Kembangan Luka Akibat Disiram Air Keras

Megapolitan
PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

PKL yang Jualan di Bahu Jalan Senen Khawatir Pendapatan Berkurang Jika Direlokasi

Megapolitan
DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

DPRD DKI Pesimistis APBD 2020 Rampung Sesuai Aturan Kemendagri

Megapolitan
Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Minim Penerangan, Warga Sulit Seberangi JPO Stasiun Pasar Minggu Baru di Malam Hari

Megapolitan
Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Bima Arya Pertimbangkan Maju sebagai Calon Ketua Umum PAN

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Pelaku Pelecehan Seksual Dikejar dan Ditangkap Korbanya di Kalideres

Megapolitan
WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

WNA Pemilik Salon Operasi Lipatan Kelopak Mata Ilegal di PIK Belajar dari Dokter di China.

Megapolitan
Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ketua DPRD DKI: Selama Pimpin Jakarta Kinerjanya Baik

Megapolitan
Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Pabrik Sepatu Hengkang, Pengangguran di Banten Berpotensi Naik Ratusan Ribu Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X