Kompas.com - 27/04/2018, 21:42 WIB
Anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Marthin, Nelson dan Tigor menyatakan usulan pemberhentian reklamasi Jakarta di gedung Lembaga Bantuan Hukum, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (24/4/2018). RIMA WAHYUNINGRUMAnggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Marthin, Nelson dan Tigor menyatakan usulan pemberhentian reklamasi Jakarta di gedung Lembaga Bantuan Hukum, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (24/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) kembali menggugat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara, untuk membatalkan surat keputusan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi Teluk Jakarta.

Kuasa Hukum KSTJ Nelson Nikodemus Simamora menyatakan, tim kuasa hukum telah menyiapkan sejumlah riset hukum untuk memperjuangkan gugatan tersebut.

"Sekarang kita lebih kuat gugatannya, karena kita sudah semakin banyak riset soal kelemahan-kelemahan daripada SK ini," kata Nelson, di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Baca juga : KSTJ Kembali Gugat SK Hak Guna Bangunan Pulau Reklamasi

Nelson menambahkan, pihaknya juga telah mengumpulkan banyak aturan-aturan hukum yang menyatakan bahwa SK tersebut bertentangan dengan hukum.

Dalam gugatannya, KSTJ meminta Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara untuk mencabut SK HGB Pulau D, serta menunda SK tersebut.

"Yang mengadili perkara ini, bisa memerintahkan tergugat pelaksanaan surat keputusan ini. Dalam artian, surat keputusan ini enggak berlaku sebelum ada putusan lain yang menganulir yang lebih tinggi," ujar Nelson.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga : KSTJ Sampaikan 6 Usul Penghentian Reklamasi Jakarta untuk Anies

Nelson mengatakan, hal itu dilakukan supaya pengembang tidak bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya di proyek pulau reklamasi tersebut.

"Biasanya setelah sertifikat keluar, ada IMB tuh. Kalau ada IMB, dia bisa bilang 'kita udah punya IMB kok, jangan dibongkarlah'. Jadi, ada prinsip keterlanjurannya dipaksakan," ujar Nelson.

Baca juga : KSTJ Pertanyakan Alasan Luhut Ingin Cabut Moratorium Reklamasi Pulau G

Siang ini, KSTJ mengirimkan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Sebelumnya, KSTJ mencabut gugatan mereka terkait HGB Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta pada Jumat (23/3/2018) lalu. Gugatan dicabut karena kesalahan penulisan nomor SK yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Klaim Angka Kematian Pasien Covid-19 Turun, Begini Faktanya

Pemprov DKI Klaim Angka Kematian Pasien Covid-19 Turun, Begini Faktanya

Megapolitan
Pengemudi BMW Kabur Setelah Isi Bensin Full Tank, Petugas SPBU Ganti Rugi Rp 602.000

Pengemudi BMW Kabur Setelah Isi Bensin Full Tank, Petugas SPBU Ganti Rugi Rp 602.000

Megapolitan
Polisi: Penimbunan Obat Pasien Covid-19 oleh PT ASA atas Motif Ekonomi Direktur dan Komisaris

Polisi: Penimbunan Obat Pasien Covid-19 oleh PT ASA atas Motif Ekonomi Direktur dan Komisaris

Megapolitan
Isi Bensin hingga Full Tank di SPBU Kodam Bintaro, Pengemudi BMW Langsung Kabur Tak Bayar Tagihan

Isi Bensin hingga Full Tank di SPBU Kodam Bintaro, Pengemudi BMW Langsung Kabur Tak Bayar Tagihan

Megapolitan
KAI Daop 1 Batasi Penumpang Kereta Jarak Jauh Usia di Bawah 12 Tahun

KAI Daop 1 Batasi Penumpang Kereta Jarak Jauh Usia di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Jakarta Mulai Vaksinasi Covid-19 Dosis 3 untuk Tenaga Kesehatan

Jakarta Mulai Vaksinasi Covid-19 Dosis 3 untuk Tenaga Kesehatan

Megapolitan
Kasus Penimbunan Obat Covid-19, Direktur dan Komisaris Utama PT ASA Ditetapkan Jadi Tersangka

Kasus Penimbunan Obat Covid-19, Direktur dan Komisaris Utama PT ASA Ditetapkan Jadi Tersangka

Megapolitan
Satgas Covid-19 Tangsel: Kasus Harian Melonjak karena Testing Kian Masif

Satgas Covid-19 Tangsel: Kasus Harian Melonjak karena Testing Kian Masif

Megapolitan
Depot Isi Ulang Oksigen di Setiabudi Kini Makin Sepi, padahal Sempat Gratis

Depot Isi Ulang Oksigen di Setiabudi Kini Makin Sepi, padahal Sempat Gratis

Megapolitan
Selidiki Dugaan Kartel, Polisi Cek Adanya Kesepakatan Harga Antarkrematorium

Selidiki Dugaan Kartel, Polisi Cek Adanya Kesepakatan Harga Antarkrematorium

Megapolitan
Ribuan Kader Dasawisma di Jakpus Dikerahkan Bujuk Warga Ikut Vaksinasi

Ribuan Kader Dasawisma di Jakpus Dikerahkan Bujuk Warga Ikut Vaksinasi

Megapolitan
Kecamatan Kembangan Miliki Tim Pemulasaraan Jenazah Korban Covid-19 di Tiap Kelurahan

Kecamatan Kembangan Miliki Tim Pemulasaraan Jenazah Korban Covid-19 di Tiap Kelurahan

Megapolitan
Pria Beratribut Ojol Curi Spion Mobil di Tebet

Pria Beratribut Ojol Curi Spion Mobil di Tebet

Megapolitan
Polisi: Warga yang Beli Tabung Oksigen dari Facebook ErwanO2 Tolong Lapor, Jangan Digunakan!

Polisi: Warga yang Beli Tabung Oksigen dari Facebook ErwanO2 Tolong Lapor, Jangan Digunakan!

Megapolitan
Pemkot Tangerang Janji Akan Tindak Oknum yang Lakukan Pungli Bansos

Pemkot Tangerang Janji Akan Tindak Oknum yang Lakukan Pungli Bansos

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X