Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSPI: Kartu Pekerja DKI Sekadar Pencitraan, Tidak Tepat Sasaran

Kompas.com - 29/04/2018, 11:19 WIB
Nursita Sari,
Erwin Hutapea

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai Kartu Pekerja yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekadar pencitraan.

Sebab, jumlah kartu yang sudah diluncurkan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah buruh yang berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Said menilai, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta tidak mampu memproduksi Kartu Pekerja sesuai jumlah buruh yang berpenghasilan UMP.

"Bahasa saya ketidakmampuan dan (Kartu Pekerja) sekadar pencitraan lebih tepatnya mungkin. Jadi, tidak tepat sasaran," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

Said menjelaskan, jumlah buruh berpenghasilan UMP di DKI Jakarta mencapai 500.000 orang. Namun, dia mendapat informasi bahwa jumlah kartu yang telah diluncurkan baru sekitar 3.370-an.

Dia mendapatkan informasi itu dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sekitar dua pekan setelah diluncurkan.

"Dua minggu setelah launching, saya sampaikan, 'Pak Wagub, ini jangan pencitraan.' Jumlah menurut KSPI ada 500.000 buruh DKI yang berupah minimum," kata Said.

Baca juga: Kartu Pekerja DKI Tak Laku

Menurut Said, para buruh berpenghasilan UMP di DKI Jakarta sebenarnya berminat menggunakan Kartu Pekerja.

Namun, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI Jakarta hanya membagikan kartu tersebut kepada para buruh yang dipilih sesuai jumlah kartu yang ada.

"Orang-orang (buruh) tertentu yang dipilih dan dipilah. Orang yang dipilih ini boleh jadi adalah orang-orang yang tidak membutuhkan, padahal ada 500.000 orang yang membutuhkan," ucap Said.

Kartu Pekerja yang menyasar para buruh berpenghasilan UMP ternyata tak laku. Sejak diluncurkan pada Januari 2018, baru 5.000 buruh yang menggunakannya.

"Per hari ini kalau enggak salah masih di angka 5.000. Sangat rendah. Total (buruh) 300.000," tutur Sandiaga, Sabtu (28/4/2018).

Sandiaga mengatakan, rendahnya serapan Kartu Pekerja boleh jadi karena tidak tepat kebutuhan. Ia juga menduga sosialisasi dan distribusinya buruk.

Sandiaga akan memanggil Koalisi Buruh Jakarta untuk mengatasi masalah ini.

Adapun Kartu Pekerja diluncurkan sebagai program peningkatan kesejahteraan buruh. Para buruh berpenghasilan UMP DKI bisa naik transjakarta gratis dan memperoleh subsidi daging sapi, ayam, telur, dan beras.

Baca juga: Sandi Dapat Laporan dari Ketua KSPI, Kartu Pekerja Berdampak Baik untuk Buruh

Kompas TV Sejumlah buruh yang tergabung dalam KSPI menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com