Kartu Pekerja Tak Laku, DKI Diminta Libatkan Serikat Pekerja untuk Sosialisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih proaktif menyosialisasikan dan mendistribusikan Kartu Pekerja untuk buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP).

Said menyebut Pemprov DKI Jakarta juga bisa melibatkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja dalam menyosialisasikan program itu.

"Ajak serikat pekerja dan Apindo, kalau perlu bekerja sama dengan serikat pekerja, proaktif mendatangi para pekerja berdasarkan pendataan pemerintah dan pendataan serikat pekerja," ujar Said saat dihubungi Kompas.com, Minggu (29/4/2018).

Baca juga : Sosialisasi Kartu Pekerja DKI Terbatas Sekali, Orang Tidak Mengerti

Said menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta bisa menyandingkan data buruh berpenghasilan UMP dengan data yang dimiliki serikat pekerja.

Setelah itu, Pemprov DKI dan serikat pekerja sama-sama mendatangi pabrik tempat para buruh itu bekerja.

"Itu jauh lebih efektif pasti. Saya berani jamin itu pasti diminati, bahkan berebut untuk mendapatkan Kartu Pekerja," kata Said.

Selama ini, Said menilai Kartu Pekerja hanya sebagai program pencitraan Pemprov DKI Jakarta. Jumlah kartu yang diproduksi dan didistribusikan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah buruh berpenghasilan UMP di Jakarta.

Selain itu, dia menilai sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta masih minim.

Kartu Pekerja yang menyasar para buruh berpenghasilan UMP ternyata tak laku. Sejak diluncurkan pada Januari 2018 lalu, baru 5.000 buruh yang menggunakannya.

"Per hari ini kalau enggak salah masih di angka 5.000. Sangat rendah. Total (buruh) 300.000," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Sabtu (28/4/2018).

Baca juga : KSPI: Kartu Pekerja DKI Sekadar Pencitraan, Tidak Tepat Sasaran

Sandiaga mengatakan, rendahnya serapan Kartu Pekerja boleh jadi karena tidak tepat kebutuhan. Ia juga menduga sosialisasi dan distribusinya buruk.

Sandiaga akan memanggil Koalisi Buruh Jakarta untuk mengatasi masalah ini.

Adapun Kartu Pekerja diluncurkan sebagai program peningkatan kesejahteraan buruh. Para buruh berpenghasilan UMP DKI bisa naik transjakarta gratis dan memperoleh subsidi daging sapi, ayam, telur, dan beras.