Revitalisasi 3 JPO di Sudirman Tidak Gunakan APBD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan revitalisasi 3 Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Sudirman tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Yang jelas tidak APBD, kami lagi upayakan dengan pembiayaan yang lain," ujar Yusmada di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (2/5/2018).

Namun, Yusmada juga belum tahu berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merevitalisasi JPO Polda Metro Jaya, Gelora Bung Karno, dan Ratu Plaza itu. Yusmada mengatakan Dinas Bina Marga sedang merancang JPO tersebut terlebih dahulu.

Anggaran revitalisasi JPO tidak bisa diperkirakan. Sebab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum pernah membangun JPO dengan konsep seperti ini.

"Catat nih, belum pernah DKI membuat JPO yang konsepnya seperti itu," ujar Yusmada.

Baca juga : Dinas Bina Marga Klarifikasi Anggaran Rp 56 Miliar untuk Bangun 3 JPO

Meski demikian, Yusmada menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk merevitalisasi satu JPO standar membutuhkan anggaran sekitar Rp 6 miliar sampai Rp 7 miliar. Dengan demikian, anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi satu JPO di Jalan Sudirman pasti lebih tinggi dari itu.

Sebab konsep JPO akan dibuat lengkap dengan fasilitas pendukung seperti lift dan eskalator.

Adapun, beberapa hari ini anggaran 3 JPO di Sudirman-Thamrin sedang ramai dibicarakan. Sebab tertulis anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 56 miliar untuk 3 JPO.

Baca juga : DKI Mau Bangun JPO Kekinian di Sudirman-Thamrin, Bagaimana Nasib JPO Pasar Minggu?

Yusmada meluruskan bahwa angka Rp 56 miliar itu adalah anggaran yang dibutuhkan jika membangun JPO baru. Tiga JPO di Jalan Sudirman tidak akan dibangun baru tetapi direvitalisasi menjadi konsep yang diinginkan.

"Jadi harga yang ada di sana itu harga kalau kita asumsikan bangun baru. Nah itu kita akan evaluasi, kalau bangun baru kan terlalu lama," ujar Yusmada.