Inisiator Car Free Day: CFD Bukan untuk Politik Rebutan Kekuasaan

Kompas.com - 04/05/2018, 19:51 WIB
Diskusi Stop Politisasi CFD! Kembalikan ke Khittahnyadi Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DDiskusi Stop Politisasi CFD! Kembalikan ke Khittahnyadi Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kegiatan car free day ( CFD) yang setiap pekannya digelar di Jalan Sudirman-Thamrin diharapkan dapat menjadi arena kegiatan yang bersifat high politics, bukan low politics atau politik praktis.

Salah satu inisiator CFD Ari Mochamad mengatakan, high politics yang dimaksud adalah menggunakan arena CFD untuk menyosialisasikan program-program instansi pemerintah kepada masyarakat.

"Poinnya adalah bagaimana menjadikan Car Free Day sebagai arena untuk memobilisasi lalu memperoleh input perspektif masyarakat terkait gagasan-gagasan yang ada," kata Ari dalam acara diskusi 'Stop Politisasi CFD! Kembalikan ke Khittahnya'di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2018).

Baca juga : Politisasi di CFD, Polisi Sebut Tak Bisa Langsung Ambil Tindakan

Ia ingin arena CFD bebas dari kegiatan-kegiatan politik praktis jelang Pilpres 2019.

"Kita bicara politik dalam car free day, tapi bukan politik rebutan kekuasaan. Banyak program-program pemerintah yang bisa disampaikan di sana," katanya.

Untuk itu, Ari mengajak instansi-instansi Pemerintahan untuk memanfaatkan arena CFD. Menurutnya, arena CFD adalah wadah promosi yang sangat murah.

"Kementerian gunakanlah, itu biaya yang paling murah lho. Tidak perlu membuat kaos, tidak perlu membuat iklan di TV, tapi rutin menggunakan CFD," katanya.

Baca juga : Inisiator Sesalkan Ada Kegiatan Politik di CFD Sudirman-Thamrin

Ia menambahkan, kegiatan CFD awalnya dijadikan arena high politics untuk menyosialisasikan bus Transjakarta saat baru muncul pada 2003 lalu dan terbukti ampuh.

Sebelumnya, pada car free day 29 April 2018, terdapat lautan massa berjalan kaki dan bersepeda di CFD sembari memakai kaus dan topi dengan tagar #2019GantiPresiden. Selain itu, ada juga sejumlah warga mengenakan kaus putih bertuliskan tagar #DiaSibukKerja. 

Dalam sebuah video yang viral di media massa, ada aksi intimidasi yang dialami seorang ibu dan anaknya karena menggunakan salah satu kaus tersebut.

Sebenarnya, pelarangan kegiatan politik di area CFD telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang menyatakan area car free day harus bebas kegiatan politik.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

409 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang, Berikut Sebaran Wilayahnya

409 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Kota Tangerang, Berikut Sebaran Wilayahnya

Megapolitan
613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

613 Pengemudi Ojek di Jakarta Selatan Langgar PSBB

Megapolitan
Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Pantau Langsung Operasi Yustisi di Bogor, Kapolda Jabar Lihat Masih Banyak Warga Tak Pakai Masker

Megapolitan
Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Politisi PDI-P Kritik Pemprov DKI soal Kebijakan Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 yang Berubah-ubah

Megapolitan
Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Seorang Pria yang Bawa Sabu Ditangkap Saat Operasi Yustisi

Megapolitan
PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Ajak Pengusaha agar Bersedia Hotelnya Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Wali Kota Depok dan Wakilnya Cuti Kampanye 71 Hari, Pemprov Jabar Tunjuk Pejabat Sementara

Megapolitan
Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Keluh Kesah Mereka yang Tak Bisa Kerja dari Rumah Selama PSBB...

Megapolitan
Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Rekam Jejak Terpidana Mati Cai Changpan, Kabur 2 Kali dari Sel Tahanan

Megapolitan
Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Lihat Pelanggaran Protokol Kesehatan, Lapor ke Hotline Polisi 0822-1666-6911

Megapolitan
PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

PHRI: Protokol di Hotel untuk Isolasi Pasien OTG Akan Ketat seperti Wisma Atlet

Megapolitan
Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Selama Pengetatan PSBB, 211 Restoran di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Ruko di Kebayoran Baru Terbakar, 2 Mobil Pemadam Dikerahkan

Megapolitan
Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel, Kekayaan Rahayu Saraswati Senilai Rp 23,7 Miliar

Megapolitan
3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

3.000 Pasangan Bercerai di Jakut Setiap Tahunnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X