Kompas.com - 07/05/2018, 09:36 WIB
Inisiator acara Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Alfred Sitorus memungut brosur berisi imbauan agar warga tak berkegiatan politik di area CFD, Minggu (6/5/2018). Kompas.com/Sherly PuspitaInisiator acara Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Alfred Sitorus memungut brosur berisi imbauan agar warga tak berkegiatan politik di area CFD, Minggu (6/5/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu inisiator car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Alfred Sitorus hanya bisa geleng-geleng kepala melihat debat antara seorang pria paruh baya berkaus dan bertopi #2019GantiPresiden dengan sejumlah srikandi Satpol PP pada Minggu (6/5/2018) pagi.

Pagi itu, petugas Satpol PP hendak memberikan kaus putih polos untuk pria tersebut ketika akan memasuki kawasan CFD. Pria tersebut menolak dianggap sedang berpolitik.

Baca juga : Kaus Putih untuk Menjaga CFD Bebas Kegiatan Politik... 

Tak hanya itu, Alfred juga mengingat kegiatan bernuansa politis yang terjadi pada CFD sebelumnya. Tepatnya pada tanggal 29 April 2018.

Saat itu, sekelompok orang berkaus #2019GantiPresiden dan kelompok lain berkaus #DiaSibukKerja sama-sama menggelar kegiatan untuk "memeriahkan" CFD yang berujung keributan.

Baca juga : Saat Inisiator CFD Saksikan Debat Satpol PP dengan Pria Berkaus #2019GantiPresiden ...

Alfred mengaku kecewa melihat pergeseran tujuan CFD yang terjadi akhir-akhir ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami selaku inisiator ada kekecewaan, tapi kami sepakat untuk mengembalikan roh CFD semula," ujarnya, Minggu.

Seorang pria berkaus #2019GantiPresiden merangsek masuk kawasan CFD Sudirman-Thamrin, Minggu (6/5/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Seorang pria berkaus #2019GantiPresiden merangsek masuk kawasan CFD Sudirman-Thamrin, Minggu (6/5/2018).

Ia bahkan mengaku khawatir acara mingguan yang diinisiasi bersama sejumlah rekannya tersebut justru mengarah pada gerakan civil war (perang antar kelompok).

"Paling utama kita konsisten duduk bareng bersama-sama melihat car free day sebenarnya rohnya apa waktu dibangun. Jangan dicuekin, akhirnya CFD jadi civil war. Kami enggak mau car free day jadi civil war. Itu sangat kami sayangkan," ujarnya.

Baca juga : Inisiator Tak Ingin CFD Jadi Ajang Civil War

Olahraga, seni, dan budaya

Ia berharap warga semakin mengerti bahwa acara CFD bertujuan untuk mengajak warga Jakarta dan di berbagai wilayah lain di Indonesia memiliki pola hidup sehat, mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya, serta memperbaiki lingkungan udara di perkotaan.

Hal ini telah terangkum dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Baca juga : Mengembalikan Car Free Day ke Tujuan Semula....

Ia juga meminta polisi dan pihak-pihak terkait untuk mengawasi pelaksanaan CFD agar tak bergeser dari ide semula.

"CFD di Jakarta ini menjadi contoh untuk daerah lainnya. Kalau di Jakarta saja sudah seperti ini (melenceng dari ide awal), bagaimana di daerah lain?" tuturnya.

Kompas TV Warga mempertanyakan pelarangan atribut politik saat ikut "Car Free Day".




Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Satpol PP Gadungan yang Tipu 9 Orang Modus Perekrutan Ilegal Raup Rp 60 Juta

Megapolitan
Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Sempat Mengaku Jadi Korban Pungli ke Mensos Risma, Warga Tangerang Kini Sebut Tidak Ada Oknum

Megapolitan
Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Pemkab Bekasi Salurkan Rp 111 Miliar BLT Dana Desa, Tiap Penerima Dapat Rp 300.000

Megapolitan
Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di  Penjaringan

Ini Lokasi Vaksinasi Dosis 2 AstraZeneca dan Sinovac di Penjaringan

Megapolitan
Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Polisi Gelar Pra-rekonstruksi Kasus Lansia Bunuh Istri di Jagakarsa, 16 Adegan Diperagakan

Megapolitan
Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Warga Meninggal hingga Berkecukupan Masih Terima Bansos di Kota Bekasi, Ini Penyebabnya

Megapolitan
Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Satpol PP Gadungan Juga Tipu Bibinya hingga Terlibat Proses Rekrutmen Ilegal

Megapolitan
Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Warga Utan Panjang yang Belum Disuntik Vaksin Covid-19 Tak Bisa Ambil Bansos

Megapolitan
Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Korban Penipuan Satpol PP Gadungan Diberi SK Pengangkatan Palsu

Megapolitan
Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Revisi Perda Covid-19 Masih Dibahas DPRD, Wagub DKI Harap Segera Disahkan

Megapolitan
PPKM Level 4, Pemohon di Kantor Imigrasi Tangerang Merosot hingga 90 Persen

PPKM Level 4, Pemohon di Kantor Imigrasi Tangerang Merosot hingga 90 Persen

Megapolitan
Kasus Dugaan Pengancaman Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Datangi Jerinx ke Bali

Kasus Dugaan Pengancaman Naik ke Tahap Penyidikan, Polisi Datangi Jerinx ke Bali

Megapolitan
Wagub DKI: Angka Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 di Jakarta Turun Lagi

Wagub DKI: Angka Keterisian Tempat Tidur RS Covid-19 di Jakarta Turun Lagi

Megapolitan
Begini Cara Lapor Penyalahgunaan Bansos Beras di Jakarta

Begini Cara Lapor Penyalahgunaan Bansos Beras di Jakarta

Megapolitan
Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Satpol PP Sebut Belum Ada Sanksi Pemblokiran KTP terhadap Pelanggar Prokes di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X