Kompas.com - 08/05/2018, 08:40 WIB
Satpol PP DKI Jakarta memasang banner berisikan larangan pelaksanaan kegiatan partai digelar di kawasan Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB), Minggu (6/5/2018). KOMPAS.com/Sherly PuspitaSatpol PP DKI Jakarta memasang banner berisikan larangan pelaksanaan kegiatan partai digelar di kawasan Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB), Minggu (6/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik menjelang pilpres 2019 kian memanas di DKI. Ruang-ruang publik yang selama ini bebas dari kegiatan politik, kini jadi panggung kampanye.

Kampanye oleh simpatisan ini mulai terlihat dua pekan lalu, tepatnya saat car free day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) 29 April 2018.

CFD di kawasan MH Thamrin-Sudirman disusupi lautan orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden. Di pihak yang berseberangan, ada pula massa yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja.

Yang jadi masalah, beberapa orang pemakai kaus #2019GantiPresiden mengintimidasi Susi Ferawati, ibu rumah tangga yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja, hingga anaknya, D (5), menangis. Kasus ini tengah diusut Polda Metro Jaya.

Baca juga : Diperiksa Polisi, Ibu Berkaus #DiaSibukKerja di CFD Bawa Saksi Mata

Padahal, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa area car free day harus bebas dari kegiatan politik. Pasal 7 ayat (2) berbunyi, "HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut".

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gerindra DKI menolak

Sayangnya, Pergub ini tak efektif mencegah massa mengenakan kaus bermuatan politik. Yang menolak justru kubu penguasa DKI Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang berasal dari Partai Gerindra turut mengenakan kaus #2019GantiPresiden pada CFD 29 April 2018. Dia malah membela diri ketika diingatkan Sandiaga untuk tidak melakukannya lagi.


Baca juga : Ketika Nasihat Sandiaga soal CFD Tak Diindahkan M Taufik... 

"Emang kalau pakai kaus kenapa? Kalau saya olahraga gimana?" tanya Taufik di hadapan Sandiaga, Senin (7/5/2018).

Menurut dia, yang dilarang di Pergub itu sebenarnya adalah kegiatan oleh partai politik.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Lansia di Depok Lamban, Wali Kota: Banyak yang Takut karena 'Katanya, katanya'

Vaksinasi Covid-19 Lansia di Depok Lamban, Wali Kota: Banyak yang Takut karena "Katanya, katanya"

Megapolitan
Kisah Pemilihan Desain Lokomotif MRT, Hampir Berbentuk 'Jangkrik Tidur'

Kisah Pemilihan Desain Lokomotif MRT, Hampir Berbentuk "Jangkrik Tidur"

Megapolitan
Demi Cegah Kerumunan, Peserta Vaksinasi di Stadio Patriot Diharuskan Datang Sesuai Jadwal

Demi Cegah Kerumunan, Peserta Vaksinasi di Stadio Patriot Diharuskan Datang Sesuai Jadwal

Megapolitan
Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Naik Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Pemakaman dengan Protap Covid-19 di DKI Naik Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Megapolitan
Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakbar Tersisa 10 Persen

Ketersediaan Tempat Tidur ICU Pasien Covid-19 di Jakbar Tersisa 10 Persen

Megapolitan
Pemerintah Kota Bekasi Ajak Warga untuk Vaksinasi Massal di Stadion Patriot

Pemerintah Kota Bekasi Ajak Warga untuk Vaksinasi Massal di Stadion Patriot

Megapolitan
Nekat WFO dari Batas Ketentuan, Perkantoran di Jakarta Akan Disanksi Rp 50 Juta

Nekat WFO dari Batas Ketentuan, Perkantoran di Jakarta Akan Disanksi Rp 50 Juta

Megapolitan
Polisi dan TNI Gencarkan Patroli Prokes di Jakarta Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Polisi dan TNI Gencarkan Patroli Prokes di Jakarta Seiring Naiknya Kasus Covid-19

Megapolitan
Syarat dan Cara Pendaftaran Vaksinasi Masal di Stadion Patriot Bekasi

Syarat dan Cara Pendaftaran Vaksinasi Masal di Stadion Patriot Bekasi

Megapolitan
RSUD Depok: Seminggu Terakhir Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat Tajam

RSUD Depok: Seminggu Terakhir Jumlah Pasien Covid-19 Meningkat Tajam

Megapolitan
Pasien Covid-19 Melonjak, IDI Jakarta Minta Pemerintah Lunasi Utang ke Rumah Sakit

Pasien Covid-19 Melonjak, IDI Jakarta Minta Pemerintah Lunasi Utang ke Rumah Sakit

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Minta Warga Jakarta Habiskan Akhir Pekan di Rumah Saja

Kasus Covid-19 Melonjak, Anies Minta Warga Jakarta Habiskan Akhir Pekan di Rumah Saja

Megapolitan
Jakarta Darurat Covid-19, TNI-Polri Serahkan Data Kasus Positif ke Pemprov DKI Jakarta

Jakarta Darurat Covid-19, TNI-Polri Serahkan Data Kasus Positif ke Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
Meningkat Cepat, Keterisian RS di Depok untuk Pasien Covid-19 Sudah 80 Persen

Meningkat Cepat, Keterisian RS di Depok untuk Pasien Covid-19 Sudah 80 Persen

Megapolitan
Daftar Lengkap Lokasi, Syarat, dan Jadwal Vaksinasi Covid-19 di Jakarta

Daftar Lengkap Lokasi, Syarat, dan Jadwal Vaksinasi Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X