Aksi Timses soal Berpolitik di CFD yang Jadi Ujian Anies-Sandiaga...

Kompas.com - 08/05/2018, 08:40 WIB
Satpol PP DKI Jakarta memasang banner berisikan larangan pelaksanaan kegiatan partai digelar di kawasan Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB), Minggu (6/5/2018). KOMPAS.com/Sherly PuspitaSatpol PP DKI Jakarta memasang banner berisikan larangan pelaksanaan kegiatan partai digelar di kawasan Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB), Minggu (6/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik menjelang pilpres 2019 kian memanas di DKI. Ruang-ruang publik yang selama ini bebas dari kegiatan politik, kini jadi panggung kampanye.

Kampanye oleh simpatisan ini mulai terlihat dua pekan lalu, tepatnya saat car free day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) 29 April 2018.

CFD di kawasan MH Thamrin-Sudirman disusupi lautan orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden. Di pihak yang berseberangan, ada pula massa yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja.

Yang jadi masalah, beberapa orang pemakai kaus #2019GantiPresiden mengintimidasi Susi Ferawati, ibu rumah tangga yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja, hingga anaknya, D (5), menangis. Kasus ini tengah diusut Polda Metro Jaya.

Baca juga : Diperiksa Polisi, Ibu Berkaus #DiaSibukKerja di CFD Bawa Saksi Mata

Padahal, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa area car free day harus bebas dari kegiatan politik. Pasal 7 ayat (2) berbunyi, "HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut".

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Gerindra DKI menolak

Sayangnya, Pergub ini tak efektif mencegah massa mengenakan kaus bermuatan politik. Yang menolak justru kubu penguasa DKI Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang berasal dari Partai Gerindra turut mengenakan kaus #2019GantiPresiden pada CFD 29 April 2018. Dia malah membela diri ketika diingatkan Sandiaga untuk tidak melakukannya lagi.


Baca juga : Ketika Nasihat Sandiaga soal CFD Tak Diindahkan M Taufik... 

"Emang kalau pakai kaus kenapa? Kalau saya olahraga gimana?" tanya Taufik di hadapan Sandiaga, Senin (7/5/2018).

Menurut dia, yang dilarang di Pergub itu sebenarnya adalah kegiatan oleh partai politik.

"Pergubnya apa? Pergubnya itu sebenarnya kegiatan partai politik, kalau saya sendiri boleh dong," kata Ketua DPD Gerindra DKI itu.

Aksi deklarasi akbar #2019GantiPresiden di selatan Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018)KOMPAS.com/YOGA SUKMANA Aksi deklarasi akbar #2019GantiPresiden di selatan Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018)

PKS gerakkan #2019GantiPresiden

Pekan berikutnya yakni pada 6 Mei 2018, massa #2019GantiPresiden berupaya  berpolitik di dekat arena CFD.

Mereka memanfaatkan momen CFD untuk mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden di dekat wilayah CFD, tepatnya di Patung Kuda.

Inisiatornya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia menyatakan, deklarasi relawan #2019GantiPresiden sah-sah saja lantaran tak berada di CFD.

Namun massa pesertanya yang mau tak mau melewati CFD, ada yang ngotot tetap memakai kaos hingga berdebat dengan Satpol PP yang memintanya berganti dengan kaos putih yang disediakan gratis.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/5/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/5/2018).

Ujian Anies-Sandiaga

Mardani Ali Sera duduk sebagai Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, sedangkan M Taufik adalah wakilnya.

Sandiaga memastikan tetap akan tegas kendati keduanya adalah orang dekatnya.


"Yang disanksikan (terkena sanksi) pihak yang bertanggung jawab. Kita enggak memandang bulu, kita akan tegas," ujar Sandiaga.

Baca juga : Ketika Nasihat Sandiaga soal CFD Tak Diindahkan M Taufik...

Namun malam harinya di lokasi terpisah, Sandiaga menyatakan melarang semua kaus yang bermuatan politik di ruang publik yang dikelola Pemprov DKI.

Baik yang berkaos #2019GantiPresiden atau relawan Jokowi yang senam di Monas dan Tugu Proklamasi.


Inisiator acara Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Alfred Sitorus memungut brosur berisi imbauan agar warga tak berkegiatan politik di area CFD, Minggu (6/5/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Inisiator acara Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Alfred Sitorus memungut brosur berisi imbauan agar warga tak berkegiatan politik di area CFD, Minggu (6/5/2018).

Alfred Sitorus, inisiator CFD, menyesalkan pergeseran tujuan CFD yang terjadi akhir-akhir ini. Ia mengaku khawatir acara mingguan yang diinisiasi bersama sejumlah rekannya tersebut justru mengarah pada gerakan civil war (perang antar kelompok).


Baca juga : Kekecewaan Inisiator Saksikan CFD Melenceng dari Ide Awal... 

"Paling utama kita konsisten duduk bareng bersama-sama melihat car free day sebenarnya rohnya apa waktu dibangun. Jangan dicuekin, akhirnya CFD jadi civil war. Kami enggak mau car free day jadi civil war. Itu sangat kami sayangkan," ujarnya.

Ia juga meminta polisi dan pihak-pihak terkait untuk mengawasi pelaksanaan CFD agar tak bergeser dari ide semula.

Apalagi, Bawaslu menyatakan tak bisa menindak aksi politis itu lantaran belum memasuki masa pencalonan.

Kampanye di ruang publik, baik yang dilakukan oleh kawan dekat atau pihak yang berseberangan, kini jadi ujian Anies-Sandiaga di setiap akhir pekannya.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APLI Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Beri Penghargaan untuk Nakes

APLI Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Beri Penghargaan untuk Nakes

Megapolitan
5 Persen dari Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Bergejala Berat dan Kritis

5 Persen dari Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Bergejala Berat dan Kritis

Megapolitan
Anies Klaim Pengendalian Wabah Covid-19 di Jakarta Sudah Membaik

Anies Klaim Pengendalian Wabah Covid-19 di Jakarta Sudah Membaik

Megapolitan
Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Megapolitan
Anies Sebut Kapasitas RS yang Terlampaui Berkontribusi terhadap Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman

Anies Sebut Kapasitas RS yang Terlampaui Berkontribusi terhadap Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman

Megapolitan
Tren Positivity Rate Turun, Anies: Jangan Cepat Menyimpulkan Covid-19 Segera Berakhir

Tren Positivity Rate Turun, Anies: Jangan Cepat Menyimpulkan Covid-19 Segera Berakhir

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Megapolitan
JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

Megapolitan
Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Megapolitan
Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Megapolitan
Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

Megapolitan
Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Megapolitan
Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Megapolitan
Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X