Aksi Timses soal Berpolitik di CFD yang Jadi Ujian Anies-Sandiaga...

Kompas.com - 08/05/2018, 08:40 WIB
Satpol PP DKI Jakarta memasang banner berisikan larangan pelaksanaan kegiatan partai digelar di kawasan Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB), Minggu (6/5/2018). KOMPAS.com/Sherly PuspitaSatpol PP DKI Jakarta memasang banner berisikan larangan pelaksanaan kegiatan partai digelar di kawasan Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB), Minggu (6/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Suhu politik menjelang pilpres 2019 kian memanas di DKI. Ruang-ruang publik yang selama ini bebas dari kegiatan politik, kini jadi panggung kampanye.

Kampanye oleh simpatisan ini mulai terlihat dua pekan lalu, tepatnya saat car free day (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) 29 April 2018.

CFD di kawasan MH Thamrin-Sudirman disusupi lautan orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden. Di pihak yang berseberangan, ada pula massa yang mengenakan baju putih bertuliskan #DiaSibukKerja.

Yang jadi masalah, beberapa orang pemakai kaus #2019GantiPresiden mengintimidasi Susi Ferawati, ibu rumah tangga yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja, hingga anaknya, D (5), menangis. Kasus ini tengah diusut Polda Metro Jaya.

Baca juga : Diperiksa Polisi, Ibu Berkaus #DiaSibukKerja di CFD Bawa Saksi Mata

Padahal, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa area car free day harus bebas dari kegiatan politik. Pasal 7 ayat (2) berbunyi, "HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut".

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (29/1/2018).

Gerindra DKI menolak

Sayangnya, Pergub ini tak efektif mencegah massa mengenakan kaus bermuatan politik. Yang menolak justru kubu penguasa DKI Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik yang berasal dari Partai Gerindra turut mengenakan kaus #2019GantiPresiden pada CFD 29 April 2018. Dia malah membela diri ketika diingatkan Sandiaga untuk tidak melakukannya lagi.


Baca juga : Ketika Nasihat Sandiaga soal CFD Tak Diindahkan M Taufik... 

"Emang kalau pakai kaus kenapa? Kalau saya olahraga gimana?" tanya Taufik di hadapan Sandiaga, Senin (7/5/2018).

Menurut dia, yang dilarang di Pergub itu sebenarnya adalah kegiatan oleh partai politik.

"Pergubnya apa? Pergubnya itu sebenarnya kegiatan partai politik, kalau saya sendiri boleh dong," kata Ketua DPD Gerindra DKI itu.

Aksi deklarasi akbar #2019GantiPresiden di selatan Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018)KOMPAS.com/YOGA SUKMANA Aksi deklarasi akbar #2019GantiPresiden di selatan Monas, Jakarta, Minggu (6/5/2018)

PKS gerakkan #2019GantiPresiden

Pekan berikutnya yakni pada 6 Mei 2018, massa #2019GantiPresiden berupaya  berpolitik di dekat arena CFD.

Mereka memanfaatkan momen CFD untuk mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden di dekat wilayah CFD, tepatnya di Patung Kuda.

Inisiatornya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Ia menyatakan, deklarasi relawan #2019GantiPresiden sah-sah saja lantaran tak berada di CFD.

Namun massa pesertanya yang mau tak mau melewati CFD, ada yang ngotot tetap memakai kaos hingga berdebat dengan Satpol PP yang memintanya berganti dengan kaos putih yang disediakan gratis.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/5/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (7/5/2018).

Ujian Anies-Sandiaga

Mardani Ali Sera duduk sebagai Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, sedangkan M Taufik adalah wakilnya.

Sandiaga memastikan tetap akan tegas kendati keduanya adalah orang dekatnya.


"Yang disanksikan (terkena sanksi) pihak yang bertanggung jawab. Kita enggak memandang bulu, kita akan tegas," ujar Sandiaga.

Baca juga : Ketika Nasihat Sandiaga soal CFD Tak Diindahkan M Taufik...

Namun malam harinya di lokasi terpisah, Sandiaga menyatakan melarang semua kaus yang bermuatan politik di ruang publik yang dikelola Pemprov DKI.

Baik yang berkaos #2019GantiPresiden atau relawan Jokowi yang senam di Monas dan Tugu Proklamasi.


Inisiator acara Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Alfred Sitorus memungut brosur berisi imbauan agar warga tak berkegiatan politik di area CFD, Minggu (6/5/2018).Kompas.com/Sherly Puspita Inisiator acara Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Alfred Sitorus memungut brosur berisi imbauan agar warga tak berkegiatan politik di area CFD, Minggu (6/5/2018).

Alfred Sitorus, inisiator CFD, menyesalkan pergeseran tujuan CFD yang terjadi akhir-akhir ini. Ia mengaku khawatir acara mingguan yang diinisiasi bersama sejumlah rekannya tersebut justru mengarah pada gerakan civil war (perang antar kelompok).


Baca juga : Kekecewaan Inisiator Saksikan CFD Melenceng dari Ide Awal... 

"Paling utama kita konsisten duduk bareng bersama-sama melihat car free day sebenarnya rohnya apa waktu dibangun. Jangan dicuekin, akhirnya CFD jadi civil war. Kami enggak mau car free day jadi civil war. Itu sangat kami sayangkan," ujarnya.

Ia juga meminta polisi dan pihak-pihak terkait untuk mengawasi pelaksanaan CFD agar tak bergeser dari ide semula.

Apalagi, Bawaslu menyatakan tak bisa menindak aksi politis itu lantaran belum memasuki masa pencalonan.

Kampanye di ruang publik, baik yang dilakukan oleh kawan dekat atau pihak yang berseberangan, kini jadi ujian Anies-Sandiaga di setiap akhir pekannya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Pedagang Pasar Kemiri Kembangan Utara Diminta Patuhi Imbauan Kurangi Aktivitas

Megapolitan
Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Mulai 12 April, Penumpang Transjakarta, MRT, LRT Wajib Pakai Masker

Megapolitan
18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

18 Orang Ditangkap karena Berkerumun Saat Ada Wabah Covid-19

Megapolitan
Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Sebanyak 139.288 Pekerja di Jakarta Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Abaikan Imbauan Pemerintah, Warga Padati Pasar Kemiri Kembangan Utara

Megapolitan
[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

[UPDATE]: Sebaran 1.071 Pasien Positif Covid-19 di 191 Kelurahan Jakarta

Megapolitan
Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Dapat Hak Asimilasi Dampak Covid-19, 130 Warga Binaan Lapas Salemba Bebas

Megapolitan
Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Ombudsman Jakarta Dukung Gubernur DKI Ajukan PSBB

Megapolitan
Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Jasa Marga: Kecelakaan yang Menewaskan Wakil Jaksa Agung merupakan Kecelakaan Tunggal

Megapolitan
Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Setelah Didata Pemprov DKI, Pendaftar Kartu Pekerja Akan Diverifikasi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Dampak Covid-19, Pemprov DKI Sebut 88.835 Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan

Megapolitan
Polres Jakbar Buat 'Warteg Peduli', Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Polres Jakbar Buat "Warteg Peduli", Salurkan Makanan Gratis untuk Warga Kurang Mampu

Megapolitan
1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

1.500 Hotel Tutup karena Covid-19, Pengusaha Minta Keringanan Pajak

Megapolitan
Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Anies Minta Masyarakat Tak Beli Masker Medis, Bisa Gunakan Masker Kain

Megapolitan
Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Besok, Jenazah Wakil Jaksa Agung Arminsyah Dimakamkan di TPU Pedongkelan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X