Sandiaga Diperintahkan Tak Komentari Penghapusan Syarat Kartu Imunisasi untuk Masuk SD - Kompas.com

Sandiaga Diperintahkan Tak Komentari Penghapusan Syarat Kartu Imunisasi untuk Masuk SD

Kompas.com - 18/05/2018, 19:33 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Senin (14/5/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota, Senin (14/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno enggan mengomentari Kartu Imunisasi Anak yang tidak menjadi syarat pendaftaran SD. 

Sandiaga mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan memberi penjelasan khusus mengenai hal ini.

"Ini saya diperintahkan untuk tidak memberikan penjelasan karena sedang disusun penjelasan lengkapnya dan akan disampaikan Pak Gubernur sendiri pada hari Senin," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018).

Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Anies-Sandiaga Tetap Wajibkan Kartu Imunisasi Jadi Syarat Masuk SD


Kabar mengenai Kartu Imunisasi Anak tengah ramai karena ada surat edaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Dalam surat itu, Kartu Imunisasi Anak dan Kartu Identitas Anak tidak menjadi syarat pendaftaran SD.

Kepala Bidang SD dan PKLK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Kanti Herawati mengatakan, anak-anak bisa melengkapi imunisasi mereka setelah masuk sekolah.

Baca juga: Kartu Imunisasi Anak Tidak Lagi Jadi Syarat untuk Masuk SD

"Jadi begini, kartu imunisasi itu nanti bisa dilakukan setelah anak masuk sekolah. Jadi nanti sekolah bisa kerja sama dengan puskesmas," ujar Kanti.

Kanti mengatakan, Dinas Pendidikan DKI tidak ingin memberatkan warga.

Jangan sampai, kata dia, persyaratan kartu imunisasi ini mempersulit masyarakat mendaftarkan anaknya.


Terkini Lainnya

Para Politisi dan Praktisi Media di Balik Persiapan Debat Jokowi-Ma'ruf

Para Politisi dan Praktisi Media di Balik Persiapan Debat Jokowi-Ma'ruf

Nasional
AS dan Inggris Gelar Latihan Gabungan di Laut China Selatan

AS dan Inggris Gelar Latihan Gabungan di Laut China Selatan

Internasional
Gagal Raih Adipura, Kadis Lingkungan Hidup Kota Bekasi Siap Mundur

Gagal Raih Adipura, Kadis Lingkungan Hidup Kota Bekasi Siap Mundur

Megapolitan
Andalkan Data Warga Miskin dari Dinsos, Bekasi Dukung PPDB Tanpa SKTM

Andalkan Data Warga Miskin dari Dinsos, Bekasi Dukung PPDB Tanpa SKTM

Megapolitan
Jenazah dengan Telinga dan Jari Terputus di Pamulang Diduga Korban Penganiayaan

Jenazah dengan Telinga dan Jari Terputus di Pamulang Diduga Korban Penganiayaan

Megapolitan
KPI Akan Panggil Stasiun TV yang Siarkan Visi Misi Jokowi dan Pidato Prabowo

KPI Akan Panggil Stasiun TV yang Siarkan Visi Misi Jokowi dan Pidato Prabowo

Nasional
Jubir: Prabowo Tak Akan Sudutkan Jokowi Saat Debat Capres

Jubir: Prabowo Tak Akan Sudutkan Jokowi Saat Debat Capres

Nasional
SBY Disebut Jadi Salah Satu Mentor Prabowo-Sandiaga Jelang Debat Capres

SBY Disebut Jadi Salah Satu Mentor Prabowo-Sandiaga Jelang Debat Capres

Nasional
Kemenkumham Sebut Oknum Sipir Pengedar Narkoba Sudah Lama Dipecat

Kemenkumham Sebut Oknum Sipir Pengedar Narkoba Sudah Lama Dipecat

Megapolitan
KPU Ingatkan Capres-Cawapres soal Pertanyaan yang Tak Boleh Diajukan Saat Debat

KPU Ingatkan Capres-Cawapres soal Pertanyaan yang Tak Boleh Diajukan Saat Debat

Nasional
Jenazah dengan Telinga dan Jari Terputus Ditemukan Pamulang

Jenazah dengan Telinga dan Jari Terputus Ditemukan Pamulang

Megapolitan
Kakinya Patah Saat Berlatih, Murid Yoga Dapat Kompensasi Rp 408 Juta

Kakinya Patah Saat Berlatih, Murid Yoga Dapat Kompensasi Rp 408 Juta

Internasional
Ini Cara Mengurus Sertifikat Layak Kawin untuk Warga DKI Jakarta

Ini Cara Mengurus Sertifikat Layak Kawin untuk Warga DKI Jakarta

Megapolitan
Pedagang Keluhkan Kenaikan Tarif Lahan di Pasar Induk Kramatjati

Pedagang Keluhkan Kenaikan Tarif Lahan di Pasar Induk Kramatjati

Megapolitan
Kompas TV Siarkan Langsung Debat Perdana Pilpres 2019

Kompas TV Siarkan Langsung Debat Perdana Pilpres 2019

Nasional

Close Ads X