Waktu Mepet, DPRD Tak Bisa Revisi Perda untuk Bebaskan Pajak Tiket Asian Games

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Santoso mengatakan pihaknya tak bisa merevisi Perda untuk membebaskan pajak tiket Asian Games. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada waktu untuk melakukannya.

"Ya enggak keburu (revisi Perda), kan Asian games bulan delapan (Agustus). Enggak keburu saya kira," ujar Santoso ketika dihubungi, Senin (21/5/2018).

Menurut Santoso, Pemprov DKI Jakarta tak bisa membebaskan pajak sepenuhnya karena sudah diatur dalam perda, maksimum diskon pajak sebesar 50 persen. Diskresi gubernur tak bisa melangkahi perda dan berpotensi jadi tindak pidana jika dilanggar.

Santoso menyarankan Gubernur Anies untuk memberikan diskon pajak sebesar 50 persen sesuai Perda. Keputusan ini nantinya tak perlu dikonsultasikan dengan DPRD dan cukup dikeluarkan keputusan gubernur.

Baca juga: DKI Cari Terobosan untuk Bebaskan Pajak Tiket Asian Games

"Dipenuhi aja yang 50 persen. Karena ini hajat nasional, untuk masyarakat DKI dan nasional. Saya kira hal yang wajar lah kalau mengurangi diberlakukan maksimal," ujar Santoso.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya tengah mencari terobosan untuk membebaskan tiket Asian Games dari pajak.

"Saya lagi challenge teman-teman di DPRD temen-temen yang ada di Dinas, dan di Sekda maupun bironya untuk membantu karena ini Inasgoc akan berjuang untuk Asian Games yang 60 tahun sekali ada di Jakarta," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/5/2018).

Baca juga: Sandiaga Tegaskan Tak Ada Niat Ambil Untung dari Tiket Asian Games

Menurut Sandiaga, pihaknya sebenarnya ingin membebaskan pajak untuk mendukung perhelatan Asian Games. Sayangnya, Peraturan Daerah mengatur pajak hanya bisa didiskon maksimum 50 persen berdasarkan asas keadilan.

Adapun pembebasan pajak diminta oleh Panitia Asian Games (INASGOC). Palembang dan Jawa Barat telah memutuskan pembebasan pajak sepenuhnya.