Waktu Mepet, DPRD Tak Bisa Revisi Perda untuk Bebaskan Pajak Tiket Asian Games

Kompas.com - 21/05/2018, 15:28 WIB
Stadion Patriot Candrabhaga yang tengah diperbaiki untuk persiapan Asian Games 2018. Kementerian PUPRStadion Patriot Candrabhaga yang tengah diperbaiki untuk persiapan Asian Games 2018.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Santoso mengatakan pihaknya tak bisa merevisi Perda untuk membebaskan pajak tiket Asian Games. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada waktu untuk melakukannya.

"Ya enggak keburu (revisi Perda), kan Asian games bulan delapan (Agustus). Enggak keburu saya kira," ujar Santoso ketika dihubungi, Senin (21/5/2018).

Menurut Santoso, Pemprov DKI Jakarta tak bisa membebaskan pajak sepenuhnya karena sudah diatur dalam perda, maksimum diskon pajak sebesar 50 persen. Diskresi gubernur tak bisa melangkahi perda dan berpotensi jadi tindak pidana jika dilanggar.

Santoso menyarankan Gubernur Anies untuk memberikan diskon pajak sebesar 50 persen sesuai Perda. Keputusan ini nantinya tak perlu dikonsultasikan dengan DPRD dan cukup dikeluarkan keputusan gubernur.

Baca juga: DKI Cari Terobosan untuk Bebaskan Pajak Tiket Asian Games

"Dipenuhi aja yang 50 persen. Karena ini hajat nasional, untuk masyarakat DKI dan nasional. Saya kira hal yang wajar lah kalau mengurangi diberlakukan maksimal," ujar Santoso.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya tengah mencari terobosan untuk membebaskan tiket Asian Games dari pajak.

"Saya lagi challenge teman-teman di DPRD temen-temen yang ada di Dinas, dan di Sekda maupun bironya untuk membantu karena ini Inasgoc akan berjuang untuk Asian Games yang 60 tahun sekali ada di Jakarta," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/5/2018).

Baca juga: Sandiaga Tegaskan Tak Ada Niat Ambil Untung dari Tiket Asian Games

Menurut Sandiaga, pihaknya sebenarnya ingin membebaskan pajak untuk mendukung perhelatan Asian Games. Sayangnya, Peraturan Daerah mengatur pajak hanya bisa didiskon maksimum 50 persen berdasarkan asas keadilan.

Adapun pembebasan pajak diminta oleh Panitia Asian Games (INASGOC). Palembang dan Jawa Barat telah memutuskan pembebasan pajak sepenuhnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontroversi Pernyataan Sekda DKI soal Banjir Dinikmati, Dinilai Tak Punya Empati hingga Tutupi Kesalahan Anies

Kontroversi Pernyataan Sekda DKI soal Banjir Dinikmati, Dinilai Tak Punya Empati hingga Tutupi Kesalahan Anies

Megapolitan
Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Demo Ojek Online di DPR, Menolak Pembatasan Jalan hingga Sweeping Pengemudi

Megapolitan
Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Kronologi Perampokan Toko Emas di Pasar Pecah Kulit, Mengasak 4 Kg Emas hingga Tembak Petugas Sampah

Megapolitan
BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

BMKG: Sabtu Pagi, Jakarta Hujan Lokal

Megapolitan
Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Kerugian Toko Emas Tamansari akibat Disatroni Maling Belum Dapat Pastikan

Megapolitan
Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Soal Banjir Dinikmati, PSI DKI Nilai Pernyataan Sekda Menyakiti Hati Masyarakat

Megapolitan
Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Lurah Pastikan Suplai Logistik Pengungsi Banjir Cipinang Melayu Memadai

Megapolitan
Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Polisi Kejar Perampok Bersenjata yang Satroni Toko Emas di Pasar Pecak Kulit

Megapolitan
Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Revitalisasi Monas dan Formula E, Ombudsman: Pejabat yang Rusak Cagar Budaya Bisa Dipidana

Megapolitan
Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Banjir Makin Tinggi, Warga Cipinang Melayu Kembali Penuhi Posko Pengungsian

Megapolitan
Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Masker Ilegal di Cakung Didistribusikan ke Rumah Sakit

Megapolitan
Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Ombudsman Minta Revitalisasi Monas dan Sirkuit Formula E Dimoratorium

Megapolitan
Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Banjir Lagi di Cipinang Melayu, Warga Mulai Mengungsi

Megapolitan
Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Saudi Larang Umrah Sementara, 48 Jemaah Asal Bekasi Batal Berangkat

Megapolitan
Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Drainase Buruk hingga Persoalan Mandeknya Normalisasi Bakal Jadi Prioritas Pansus Banjir Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X