Sandiaga Dukung KPU Larang Mantan Narapidana Korupsi Ikut Pileg

Kompas.com - 24/05/2018, 11:06 WIB
Direktur Utama PD Dharma Jaya Johan Romadhon, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan mantan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati di Balai Kota, Rabu (23/5/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARDirektur Utama PD Dharma Jaya Johan Romadhon, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan mantan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati di Balai Kota, Rabu (23/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendukung Komisi Pemilihan Umum melarang mantan narapidana kasus korupsi mengikuti Pemilihan Legislatif 2019. Menurut dia, kebijakan itu bisa menjadi pesan kepada penerus bangsa agar jangan sampai terjerumus korupsi.

"Kami mendukung ini sebagai langkah tegas memastikan bahwa yang terpenting di generasi muda kita, kita harus bebas dari korupsi, kita harus antikorupsi," ujar Sandiaga, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (24/5/2018).

Sandiaga mengatakan, bebas korupsi adalah harga mati. Menurut Sandiaga, membebaskan lembaga negara dari tindakan korupsi juga bisa mempercepat pembangunan negara.

Baca juga: Eks Napi Korupsi Tetap Dilarang Ikut Pileg, KPU Siap Digugat ke MA

Dia pun meminta masyarakat untuk memberi dukungan kepada KPU atas hal ini. "Kalau negara ini mau bersih ke depan, mau membangun lebih cepat untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini, ya kita harus bebas korupsi," ujar Sandiaga.

"Mungkin itu putusan KPU yang perlu didukung oleh masyarakat juga," tambah dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Nihayatul Mafiroh membacakan kesimpulan RDP bahwa Komisi II DPR, Bawaslu, dan Kemendagri, menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5/2018) kemarin.

Baca juga: KPU Ubah Aturan soal Kewajiban Serahkan LHKPN pada Pileg 2019

Ketua Komisi II Zainudin Amali menambahkan, DPR beserta pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga telah bersepakat agar KPU berpedoman pada Undang-Undang Pemilu.

Dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g dinyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah berstatus sebagai narapidana.

Baca juga: Pernah Dibui, Taufik Tak Sejutu Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg

Dengan demikian, mantan narapidana korupsi pun bisa mencalonkan diri sebagai caleg.

Namun, Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Viryan Aziz menegaskan, KPU tetap berpegang pada rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2019.

"KPU tetap pada draf peraturan yang sudah dibuat. Kami tetap melarang mantan napi korupsi jadi caleg," ujar Aziz.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[VIDEO] Menelusuri Keberadaan Kafe Khayangan Tempat Eksploitasi Seksual Anak di Gang Royal

[VIDEO] Menelusuri Keberadaan Kafe Khayangan Tempat Eksploitasi Seksual Anak di Gang Royal

Megapolitan
Depok Minim Septic Tank, Paling Sedikit di Kecamatan Pancoran Mas

Depok Minim Septic Tank, Paling Sedikit di Kecamatan Pancoran Mas

Megapolitan
Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Serahkan Dua Nama Cawagub, Anies Harap DPRD Segera Proses Pemilihan Wakilnya

Megapolitan
Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Mal Cipinang Indah Masih Tutup karena Masalah Listrik, Ini Kata PLN

Megapolitan
Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Perebutan Kursi Wagub DKI Jakarta, Pertaruhan Koalisi PKS dengan Gerindra

Megapolitan
Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Polisi Sita 1 Ton Ganja Sejak Desember 2019

Megapolitan
Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Ini Jenis Pelanggaran yang Akan Tertangkap Kamera ETLE untuk Pengendara Motor

Megapolitan
Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Begini Desain Skybridge Penghubung Stasiun MRT ASEAN-Halte Transjakarta CSW

Megapolitan
Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Melihat Lokasi Eksploitasi Seksual Anak di Kawasan Lokalisasi Gang Royal

Megapolitan
Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Kelenteng Boen Tek Bio Siapkan 10.000 Hio untuk Sembahyang Saat Imlek

Megapolitan
MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

MRT-Transjakarta Terintegrasi, Anies Bilang Pembangunan di Indonesia Harus sebagai Kesatuan

Megapolitan
Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Berlaku Februari, Ini Lokasi Tilang Elektronik bagi Pengendara Sepeda Motor

Megapolitan
Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Jika Yasonna Tak Minta Maaf dalam Kurun 2x24 Jam, Ini yang Akan Dilakukan Warga Tanjung Priok

Megapolitan
Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Harga Cabai 'Meroket', Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati Mengaku Omzet Turun 40 Persen

Megapolitan
Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Gerindra Pastikan Usung Pradi Supriatna sebagai Wali Kota Depok di Pilkada 2020

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X