KPAI: Guru Sekolah Sempat Ingatkan Remaja yang Hina Jokowi Hapus Videonya

Kompas.com - 24/05/2018, 19:03 WIB
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto hari ini, Kamis (24/5/2018) dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai pertimbangannya sebagai saksi kasus penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh RJ alias S (16) melalui sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial. Kompas.com/Sherly PuspitaKetua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto hari ini, Kamis (24/5/2018) dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai pertimbangannya sebagai saksi kasus penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh RJ alias S (16) melalui sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Susanto mengaku telah bertemu dengan RJ alias S (16), remaja yang terekam tengah melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Susanto mengatakan, guru sekolah S pernah mengingatkannya untuk segera menghapus video tersebut.

"Guru menyarankan video ini harus dihapus apalagi tidak beretika sehingga disarankan sesegera mungkin dihapus daei ponsel anak-anak itu," ujar Susanto di Mapolda Metro Jaya, Kamis (24/5/2018).

Menurut keterangan pelaku, video itu sebetulnya hanya digunakan untuk konsumsi pribadinya dan teman-temannya. Kepada Susanto pelaku mengaku terkejut mengetahui video tersebut kemudian menjadi viral.

"Saya tentu mengapresiasi yang telah dilakukan pihak sekolah. Tetapi kondisinya masih seperti itu tampaknya masih viral di publik," sebutnya.

Baca juga: KPAI Usulkan Remaja yang Hina Jokowi Disanksi Minta Maaf ke Publik

Untuk menyelidiki lebih jauh terkait kasus ini, polisi akan memeriksa lima teman pelaku yang diduga terlibat atau mengetahui proses pembuatan video tersebut mengingat video tersebut dibuat sekitar tiga bulan yang lalu di sekolah pelaku.

Susanto menilai perbuatan pelaku hanyalah bagian dari kenakalan remaja. Kepada polisi Susanto mengusulkan S tak dikenai hukuman pidana mengingat usianya yang masih di bawah umur. Ia mengusulkan S dikenai sanksi melakukan permohonan maaf kepada publik.

"Saya kira sanksi minta maaf ke publik itu merupakan sanksi yang sudah tepat dan proporsional. Karena kalau tidak sampaikan ke publik, saya khawatir anak lain lakukan hal sama. Hemat kami ini sudah proporsional bagi yang bersangkutan," ujarnya.

Baca juga: Remaja yang Hina Jokowi Lewat Video Mengaku Hanya Bercanda

Menurutnya, melalui hasil diskusi KPAI dan polisi, untuk anak usia 16 tahun sistem peradilan yang digunakan seharusnya adalah sistem peradilan anak. Ia meminta semua pihak melihat kasus ini secara utuh.

"Kita harus utuh lihatnya. Saya tadi dari bapak ibu kepolisian sudah ngobrol dari jauh, apa sebenarnya motif yang menjadi latar belakangi kenapa ananda RJ ini lakukan tindakan itu. Yang bersangkutan mengaku becanda mainan saja apalagi ini tantangan bagi ke-5 temannya sehingga melakukan tindakan itu," paparnya.

Susanto melanjutkan, pihaknya telah berkomunikasi secara langsung dengan pelaku dan menyatakan kesediannya untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada publik.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anak-anak yang Lakukan Pornoaksi Pura-pura Belajar Online untuk Mengelabui Orangtua

Anak-anak yang Lakukan Pornoaksi Pura-pura Belajar Online untuk Mengelabui Orangtua

Megapolitan
'Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?'

"Orang-orang Memang Pakai Masker, tapi Mengapa saat Ngobrol Malah Dilepas?"

Megapolitan
Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Pertamina Periksa Sampel Gumpalan Minyak di Pulau Pari

Megapolitan
Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Pemkot Jaktim Ingin Bangun Tugu Peti Mati untuk Ingatkan Bahaya Covid-19

Megapolitan
Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Terekam Kamera CCTV, Begini Detik-detik Penembakan Pria di Kelapa Gading

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi: Tidak Usah Demo, Lagi Covid-19

Megapolitan
Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Cekcok di Pesawat, Pimpinan KPK Nawawi Pomolango Laporkan Putra Amien Rais ke Polisi

Megapolitan
Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Mendiang Kadis Parekraf di Mata Anies dan Ariza: Pribadi yang Baik serta Berdedikasi

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Pemprov DKI Diminta Sediakan Banyak Alternatif Pengganti Kantong Plastik

Megapolitan
Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Fakta Kantor BMKG Ditutup Sementara akibat Covid-19: WFH Diterapkan, Peringatan Dini Bencana Tetap Berjalan

Megapolitan
Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Ada Sidang Tahunan di DPR, Polisi Buat Rekayasa Lalu Lintas

Megapolitan
PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Lagi: Positivity Rate 8,7 Persen, Kini CFD Ditiadakan

Megapolitan
Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Fakta-fakta Pengusaha Pelayaran Tewas Ditembak di Kelapa Gading

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 34, Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi Capai 682

Megapolitan
Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Pembangunannya Sempat Terhambat, Jalur DDT Manggarai-Cikarang Diharapkan Rampung 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X