Hapus Video Remaja Hina Jokowi, KPAI Akan Berkoordinasi dengan Kemenkominfo

Kompas.com - 24/05/2018, 19:42 WIB
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto hari ini, Kamis (24/5/2018) dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai pertimbangannya sebagai saksi kasus penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh RJ alias S (16) melalui sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial. Kompas.com/Sherly PuspitaKetua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto hari ini, Kamis (24/5/2018) dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai pertimbangannya sebagai saksi kasus penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh RJ alias S (16) melalui sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menghentikan peredaran video remaja berinisial RJ alias S (16) yang menghina Presiden Joko Widodo.

"Kami segera berkomunikasi dengan Kominfo agar video viral bisa ditutup agar tidak jadi konsumsi publik," ujar Ketua KPAI Susanto di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (24/5/2018).

Jika video ini terus tersebar, maka akan menimbulkan berbagai hal negatif, termasuk psikologi pelaku yang masih di bawah umur.

Baca juga: KPAI: Guru Sekolah Sempat Ingatkan Remaja yang Hina Jokowi Hapus Videonya

"Video ini tidak boleh diviralisasi, tidak boleh terjadi," katanya. 

Susanto menilai perbuatan pelaku hanyalah bagian kenakalan remaja.

Kepada polisi, Susanto mengusulkan S tak dikenakan hukuman pidana mengingat pelaku masih di bawah umur.

Baca juga: KPAI Usulkan Remaja yang Hina Jokowi Disanksi Minta Maaf Tertulis ke Publik

Ia mengusulkan S disanksi meminta maaf secara tertulis kepada publik.

"Saya kira sanksi minta maaf ke publik itu merupakan sanksi yang sudah tepat dan proporsional. Kalau tidak sampaikan ke publik, saya khawatir anak lain lakukan hal sama," ujar Susanto. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maju Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Ingin Fokus Tingkatkan SDM

Maju Pilkada Tangsel 2020, Benyamin Ingin Fokus Tingkatkan SDM

Megapolitan
Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Megapolitan
Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X