Menanti Penataan Pulau Pari di Tengah Sengketa Lahan

JAKARTA,KOMPAS.com - Sengketa lahan yang melibatkan PT Bumi Pari Asri dan sejumlah warga di Pulau Pari masih berlanjut. Bupati Kepulauan Serib, Irmansyah, mendorong munculnya sebuah solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Solusi itu, kata Irmansyah, adalah dengan melakukan penataan dan pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan di Kepulauan Seribu. Ia menyebut, kawasan Pulau Pari akan menjadi model percontohan bagi pulau-pulau lainnya.

"Kalau terkait sengketa tanah di sana ada pihak-pihak terkait, dalam hal ini BPN. Terlepas dari itu, kami harapkan sudah ada pengembangan Pulau Pari," kata Irmansyah saat ditemui di kantornya, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: Bupati Kepulauan Seribu Dorong Sengketa Pulau Pari Diselesaikan di PTUN

Ia mengatakan, pihaknya akan menciptakan perkampungan wisata di Pulau Pari yang diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para turis. Di perkampungan itu, makanan yang higienis disediakan serta penduduknya ramah terhadap turis.

Ia menambahkan, penataan kampung tetap harus dilakukan walau Pulau Pari selama ini identik dengan wisata bahari atau maritim.

"Kalau kita contoh di Bali, mungkin orang datang ke Kuta atau Seminyak. Tetapi, orang juga datang ke kampung-kampungnya kan ke Ubud segala macam. Oleh karena itu kami akan bangun sedemikian rupa," kata Irman.

Gedung-gedung pertunjukkan seni juga akan didirikan di Pulau Pari. Harapannya, para turis dapat menyaksikan pertujukan kesenian di sana dan masyarakat bisa mempelajari kesenian lokal.

"Kami akan siapkan tempatnya, sehingga masyarakat di sana bisa kami latih, orang bisa nonton. Travelnya akan kami paketkan ketika datang ke sana wajib untuk nonton," kata dia.

Irmansyah berencana akan menggelar pertemuan dengan seluruh warga Pulau Pari guna memaparkan rencana penataan dan pengembangan Pulau Pari sebagai destinasi wisata.

Menurut dia, pertemuan itu penting dilakukan supaya seluruh elemen masyarakat Pulau Pari mengerti apa yang sedang dirancang pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

"Saya pikir masyarakat perlu tahu, sebenarnya bagaimana sih rencana atau konsep pengembangan dan penataan Pulau Pari itu. Kami terbuka saja, kami paparkan konsepnya supaya mereka bisa mendengar dengan baik. Kami berharap, tidak ada satu pun yang tidak hadir," kata Irmansyah.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Bupati Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Irmansyah saat ditemui di kantornya, Kamis (24/5/2018).

Bukan Prioritas

Wacana menggelar pertemuan guna membahas penataan dan pengembangan wisata Pulau Pari rupanya tidak direspon baik oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh permasalahan sengketa lahan.

Pengurus Forum Peduli Pulau Pari Edi Mulyono mengatakan, penataan dan pengembangan Pulau Pari sebagai destinasi wisata bukan hal yang dibutuhkan masyarakat, setidaknya untuk saat ini.

"Masyarakat Pulau Pari saat ini tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan masyarakat Pulau Pari adalah pemerintah membantu memfasilitasi hak atas legalitas tempat tinggal mereka," kata Edi.

Baca juga: Yang Dibutuhkan Warga Pulau Pari adalah Legalitas Tempat Tinggal Mereka...