Pengacara: Tuntutan Mati terhadap Aman Abdurrahman Tak Sesuai Fakta Hukum

Kompas.com - 25/05/2018, 10:39 WIB
Terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman tiba di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi, Jumat (25/5/2018). Aman tampak dikawal polisi bersenjata laras panjang. KOMPAS.com/NURSITA SARITerdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman tiba di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi, Jumat (25/5/2018). Aman tampak dikawal polisi bersenjata laras panjang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum terdakwa kasus terorisme Aman Abdurrahman, Asrudin Hatjani, mengatakan, tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut umum (JPU) kepada kliennya tidak sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Asrudin menilai, jaksa tidak menjadikan fakta-fakta hukum tersebut sebagai dasar tuntutan mereka.

" Tuntutan hukuman mati (terhadap Aman) tidaklah sesuai dengan fakta-fakta hukum, tidak memakai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai dasar tuntutan," ujar Asrudin.


Hal tersebut disampaikan Asrudin saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (25/5/2018).

Baca juga: Pengacara: Tuntutan Hukuman Mati Tak Sesuai dengan Keterlibatan Aman

Asrudin menyebut, salah satu contoh fakta hukum tersebut yakni keterangan Aman saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan.

Asrudin menilai, jaksa sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Aman dalam tuntutannya.

"Keterangan terdakwa dan saksi yang meringankan tidak dipertimbangkan," kata Asrudin.

Aman Abdurrahman sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa.

Jaksa menilai, Aman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme.

Baca juga: Dentuman yang Terdengar Saat Sidang Aman Bersumber dari Drum yang Jatuh

Perbuatan Aman dinilai telah melanggar dua pasal yang menjadi dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer.

Dakwaan kesatu primer yakni, Aman dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sementara dakwaan kedua primer, Aman dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 7 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bekasi Sulit Sediakan 30 Persen Ruang Terbuka Hijau

Bekasi Sulit Sediakan 30 Persen Ruang Terbuka Hijau

Megapolitan
300 Personel Polantas Disiagakan di Sekitar Monas Selama Aksi 212

300 Personel Polantas Disiagakan di Sekitar Monas Selama Aksi 212

Megapolitan
BPOM: Obat Hexymer 2 yang Disita Polisi Seharusnya Tak Lagi Beredar Sejak 2016

BPOM: Obat Hexymer 2 yang Disita Polisi Seharusnya Tak Lagi Beredar Sejak 2016

Megapolitan
Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

Bangunan SMKN 24 Jakarta Rusak Berat, Atap 8 Kelas Roboh

Megapolitan
9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

9 Warga Batan Indah Diperiksa Kesehatannya, 2 Orang Terkontaminasi Radioaktif

Megapolitan
Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

Anies Ajak Murid-murid Sang Ibu Kirimkan Kisah sebagai Kado Ulang Tahun

Megapolitan
Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

Siap Dilamar, Eks Calon Independen di Pilkada Depok 2020 Akan Dekati Elite Parpol

Megapolitan
Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

Pemkot Tangerang Laporkan Wartawan Gadungan yang Buat Keributan di Sekolah ke Polisi

Megapolitan
Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

Ingin Jalanan Rusak Diperbaiki? Ini Cara Mengadu ke Bina Marga

Megapolitan
Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

Ada Aksi 212, Masyarakat Diimbau Hindari Kawasan Monas Agar Tak Kena Macet

Megapolitan
Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Pemprov DKI Klaim Sudah Sosialisasikan Pergub Larangan Kantong Plastik di 55 Pusat Perbelanjaan

Megapolitan
Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

Klinik yang Jual Jutaan Butir Psikotropika di Koja Sudah Beroperasi Selama Tiga Tahun

Megapolitan
Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

Tangkap Aulia Farhan, Polisi Duga Ada Artis Lain yang Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

Polisi Grebek Klinik Penjual 2,5 Juta Butir Psikotropika di Koja

Megapolitan
Kurangi Sampah di TPST, Anies Minta Masyarakat Olah 30 Persen Sampah di Lingkungan Sendiri

Kurangi Sampah di TPST, Anies Minta Masyarakat Olah 30 Persen Sampah di Lingkungan Sendiri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X