Mengenal Sistem Peradilan Pidana Anak dari Kasus Remaja yang Hina Jokowi

Kompas.com - 27/05/2018, 08:47 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/2/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/2/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penyelidikan kasus RJ alias S (16), remaja yang dituduh menghina dan mengancam Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya telah menemukan unsur pidana dari tindakan yang dilakukan RJ. Ia menyebut, RJ terancam hukuman 6 tahun penjara.

"Yang bersangkutan kami kenai Pasal 27 Ayat 4 jo Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang UU ITE. Ancamannya 6 tahun (penjara)," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Jumat (25/5/2018).

Selama proses penyelidikan hingga penyidikan, polisi tak sembarangan dalam memperlakukan RJ mengingat usianya yang masih di bawah umur.

Baca juga: Ulah Remaja S yang Menghina Presiden Jokowi Berujung Masalah Hukum

Polisi berpatokan pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam UU tersebut diatur berbagai hak anak dalam menjalani proses hukumnya.

Sejauh ini beberapa "perlakuan khusus" berkaitan dengan UU tersebut telah dikenakan kepada RJ. Berikut 6 hal tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dirangkum Kompas.com.

1. Identitas wajib diinisialkan

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU SPPA disebutkan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini menurut UU SPPA RJ dapat dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU SPPA disebutkan, identitas anak yang berkonflik dengan hukum wajib diinisialkan dalam berbagai pemberitaan media. Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 19

(1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Baca juga: Remaja yang Hina Presiden Jokowi dalam Sebuah Video Terancam Dibui 6 Tahun

2. Didampingi orangtua saat pemeriksaan

Dalam setiap tahapan hukumnya, RJ berhak didampingi oleh orangtua atau orang yang ia percaya. Hal ini tercantum dalam Pasal 23 ayat 2 UU SPPA sebagai berikut:

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI Terima 300 Aduan Perawat Terkait THR Lebaran

PPNI Terima 300 Aduan Perawat Terkait THR Lebaran

Megapolitan
Lagi, 3 Warga Lenteng Agung yang Pulang dari Mudik Lolos di Check Point

Lagi, 3 Warga Lenteng Agung yang Pulang dari Mudik Lolos di Check Point

Megapolitan
Curhat Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19, Panik hingga Berencana Lahiran di Rumah

Curhat Ibu Hamil di Tengah Pandemi Covid-19, Panik hingga Berencana Lahiran di Rumah

Megapolitan
Sebanyak 50 Pedagang Pasar Perumnas Klender Kembali Jalani Tes Swab Covid-19

Sebanyak 50 Pedagang Pasar Perumnas Klender Kembali Jalani Tes Swab Covid-19

Megapolitan
Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Anies Pangkas 25 Persen TKD PNS untuk Dialihkan Jadi Dana Bansos

Megapolitan
Seorang Positif Corona, 14 Orang yang Tinggal Serumah Diisolasi di Mushala

Seorang Positif Corona, 14 Orang yang Tinggal Serumah Diisolasi di Mushala

Megapolitan
Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Penularan Covid-19 Masih Terjadi di Depok, Warga Diminta Lebih Waspada

Megapolitan
Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Datang ke Pasar Malam Tanpa Masker, 10 Orang Didenda Satpol PP

Megapolitan
UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

UI Disuntik Rp 2,5 Miliar oleh Perusahaan Batubara untuk Produksi 100 Ventilator

Megapolitan
Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Pendatang Tanpa SIKM yang Dikarantina Harus Tes Covid-19 dengan Biaya Pribadi

Megapolitan
Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Apa Bedanya Bansos PSBB dan Bansos Program KSBB?

Megapolitan
Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Ini 4 Jalur PPDB 2020 untuk SD dan SMP di Kota Bekasi serta Kuotanya

Megapolitan
Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Kantongi Surat Bebas Covid-19, 2 Penumpang KA Luar Biasa yang Tak Punya SIKM Tidak Dites Ulang

Megapolitan
GOR Pulogadung Disiapkan sebagai Tempat Karantina Pendatang Tanpa SIKM

GOR Pulogadung Disiapkan sebagai Tempat Karantina Pendatang Tanpa SIKM

Megapolitan
Akibat Pandemi Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Pesimistis Raih 5 Juta Pengunjung Tahun Ini

Akibat Pandemi Covid-19, Taman Margasatwa Ragunan Pesimistis Raih 5 Juta Pengunjung Tahun Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X