BPK Beri Sejumlah Catatan untuk Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta

Kompas.com - 28/05/2018, 11:58 WIB
Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menemukan sejumlah masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017. Namun, anggota V BPK Perwakilan DKI Jakarta Isma Yatun mengatakan, masalah ini tidak memengaruhi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan SPI antara lain pemanfaatan sistem informasi aset fasos fasum dan penagihan kewajiban fasos fasum belum optimal," kata Ismi dalam pidatonya di DPRD DKI, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Ia juga menyebutkan, penatausahaan belanja dan kas atas dana bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan belum memadai. Temuan lain yang bermasalah tetapi masih tergolong kepatuhan yakni keterlambatan penyelesaian pembangunan rumah susun, gedung sekolah, gedung rumah sakit, dan gedung puskesmas.


"Hal itu menghambat pemanfaatannya untuk pelayanan kepada masyarakat," ujar Ismi.

Terhadap sejumlah masalah itu, BPK memberikan waktu 60 hari kepada pejabat berwenang untuk menindaklanjuti rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

BPK meminta pencatatan dan pengamanan aset DKI serta pengelolaan anggaran lebih baik lagi ke depan.

Pemprov DKI baru terima penilaian WTP lagi setelah empat tahun terakhir secara berturut-turut hanya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP).

Baca juga: Pemprov DKI Raih WTP, Prasetio Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi-Ahok-Djarot

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Megapolitan
Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Megapolitan
Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara 'Ngeyel'

Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara "Ngeyel"

Megapolitan
Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Megapolitan
Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Megapolitan
Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Megapolitan
Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Megapolitan
TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

Megapolitan
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Megapolitan
Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Megapolitan
Jembatan Rawa Buntu yang Retak Sudah Dilaporkan ke Kementerian PUPR

Jembatan Rawa Buntu yang Retak Sudah Dilaporkan ke Kementerian PUPR

Megapolitan
JPO Tanpa Atap, Antara Fungsi dan Estetika, Pilih Mana..?

JPO Tanpa Atap, Antara Fungsi dan Estetika, Pilih Mana..?

Megapolitan
Ada Longsor, Kereta Api Pangrango Lintas Sukabumi-Bogor Tak Beroperasi Hari Ini

Ada Longsor, Kereta Api Pangrango Lintas Sukabumi-Bogor Tak Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Penyangga Jembatan Rawa Buntu Retak, Warga Minta Segera Diperbaiki

Penyangga Jembatan Rawa Buntu Retak, Warga Minta Segera Diperbaiki

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X