BPK Ungkap Hal yang Menyebabkan Pemprov DKI Raih Opini WTP

Kompas.com - 28/05/2018, 13:24 WIB
Rapat paripurna pengumuman hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin (28/5/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Rapat paripurna pengumuman hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 di Gedung DPRD DKI, Senin (28/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta meraih opini wajar tanpa pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam laporannya, Anggota V BPK Perwakilan DKI Jakarta Isma Yatun mengatakan, opini WTP diberikan kepada DKI atas usahanya menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK.

"Di beberapa tahun terakhir atas rekomendasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta membuat satuan kerja organisasi yaitu Badan Pengelola Aset Daerah. Dari mulai pembentukan organisasi SDM, sampai sistem dengan adanya inventaris barang," kata Ismi, di DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

BPK menilai, dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemprov DKI Jakarta telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan baik.

Selain pembentukan perbaikan BPAD dan inventarisasi aset tetap, ada pula penyusunan Karta Inventaris Barang (KIB) yang lebih informatif, penelusuran dan pengoreksian catatan-catatan aset yang belum valid, pengkoreksian nilai aset yang belum wajar, serta melakukan proses penyempurnaan atas sistem informasi aset.

Baca juga: Anies Sebut Opini WTP DKI Berkah Ramadhan

Ismi menyebut, di tahun sebelumnya, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hal itu dikarenakan pengendalian pencatatan Barang Milik Daerah (aset tetap) yang belum memadai.

BPK meminta pencatatan dan pengamanan aset DKI dikelola lebih baik lagi ke depan.

"BPK juga memberikan penekanan atas suatu hal yaitu perlunya perhatian terhadap penatausahaan aset tetap secara sistematis dan berkelanjutan, mengingat besarnya nilai jumlah serta kompleksitas jenis aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Ismi.

Baca juga: Pemprov DKI Raih WTP, Prasetio Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi-Ahok-Djarot

Penilaian itu merupakan opini WTP pertama yang diterima Pemprov DKI Jakarta setelah empat tahun terakhir. Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi 'Air Terjun' di Tol Becakayu

Bahayakan Kendaraan, Warga Harap Tak Ada Lagi "Air Terjun" di Tol Becakayu

Megapolitan
Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Pengedar Setor Rp 10 Juta untuk 10.000 Dollar Palsu, Dapat Upah Rp 300.000

Megapolitan
Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Dua Bocah Tersengat Tawon, Petugas Damkar Singkirkan Sarang

Megapolitan
Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Rampok Nasabah Bank Bermodus Gembos Ban, Seorang Residivis Ditangkap

Megapolitan
PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

PKL Sudah 3 Tahun Minta Direlokasi ke Pasar Senen Blok III

Megapolitan
PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

PKS Akan Pilih 1 dari 4 Nama Cawagub DKI yang Diajukan Gerindra

Megapolitan
Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Pamit Nobar Persita Tangerang Vs Sriwijaya FC, Remaja Tewas Dibacok

Megapolitan
Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Berbulan-bulan Pelaku Remas Payudara di Bintaro Belum Tertangkap, Ini Kendala Polisi

Megapolitan
Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Satpol PP Jaring 14 Terapis Griya Pijat di Serpong, Diduga Melakukan Asusila

Megapolitan
Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Polisi Tangkap 13 Pelaku Tawuran yang Tewaskan Seorang Pemuda di Bekasi

Megapolitan
Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Polisi Buru Pembuat Dollar AS Palsu yang Dilengkapi Tanda Air seperti Asli

Megapolitan
Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Megapolitan
Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Megapolitan
Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Enggan Komentar, Anies Serahkan Kasus Satpol PP yang Bobol ATM ke OJK dan Polisi

Megapolitan
Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Gara-gara Komentar di Facebook, Dua Karyawan JICT Cekcok Berujung Penganiayaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X