DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

Kompas.com - 28/05/2018, 17:18 WIB
Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah empat tahun terakhir selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI Jakarta akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017.

Lalu, apa kabar dengan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng yang sempat jadi alasan LKPD DKI sebelumnya mendapat WDP?

"(RS Sumber Waras) pendapatannya ya belum ada realisasinya, cuma kan tidak ada masalah secara akuntansi, masih tercatat di Dinas Kesehatan. Kan asetnya kami kuasai, masih kami kuasailah," kata Inspektur DKI Jakarta Zainal ketika dihubungi, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Pembelian RS Sumber Waras pada 2014 dinilai BPK tidak wajar karena BPK menganggap ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Setelah Anies-Sandi menjabat, keduanya menagih selisih Rp 191 miliar yang merupakan selisih harga berdasar NJOP kepada Yayasan Sumber Waras. Pihak Sumber Waras menolak untuk membayar.

Menurut Zainal, pihaknya masih terus menagih uang itu.

"Iya, harus kami tagih terus. Makanya kami mau cari gimana teknisnya, apakah harus ke pengadilan lagi. Ini belum ada kami putuskan," ujar dia.

Terkait lahan Cengkareng Barat, Zainal mengatakan pihaknya juga mengajukan gugatan kembali.

"Kalau yang Cengkareng itu, kalau masalah hukumnya kan masih tetap. Kalau pencatatan akuntansinya, supaya ada dasar hukum pencatatannya supaya tidak dua pencatatan, antara Dinas Perumahan dan Dinas KPKP. Makanya kami minta Dinas Perumahan mengajukan gugatan, sehingga nanti aset itu tetap tercatat di Dinas KPKP. Jadi ada dasar pencatatannya," kata Zainal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2015 seharga Rp 668 miliar dari Toeti Noezlar Soekarno.

Pembelian dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta). Lahan itu dibeli untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Baca juga: Pemprov DKI Raih WTP, Prasetio Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi-Ahok-Djarot

Pembelian itu belakangan dipermasalahkan saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKPKP) DKI Jakarta. Jika demikian, Pemprov DKI telah membeli lahannya sendiri.

BPK menilai ada indikasi kerugian negara saat proses pembelian lahan tersebut. Penyelidikan kasus lahan Cengkareng Barat kemudian melibatkan Bareskrim Polri sejak 27 Juni 2016.

Pada saat itu, upaya mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Toeti sempat dilakukan. Namun tak ditemui kata sepakat. Toeti justru mengajukan gugatan hukum terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Pada 6 Juni 2017 majelis hakim yang menangani kasus itu memutuskan perkara tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Pemprov menang dan lahan seluas 4,6 hektare itu kembali ke tangan pemerintah.

Meski demikian BPK menilai adanya kerugian negara akibat pembelian lahan itu. Uang senilai Rp 668 harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.

Baca juga: BPK Ungkap Hal yang Menyebabkan Pemprov DKI Raih Opini WTP



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Dishub DKI Antisipasi Penumpukan Penumpang Jelang Sanksi Gage

Cara Dishub DKI Antisipasi Penumpukan Penumpang Jelang Sanksi Gage

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Perempuan di Margonda Residence

Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Perempuan di Margonda Residence

Megapolitan
Anies Sebut Toa Peringatan Banjir Banyak yang Tidak Berfungsi, BPBD Jangan Beli Lagi

Anies Sebut Toa Peringatan Banjir Banyak yang Tidak Berfungsi, BPBD Jangan Beli Lagi

Megapolitan
Operasi Patuh Jaya, 2.031 Pengendara Kena Tilang di Kabupaten Bekasi

Operasi Patuh Jaya, 2.031 Pengendara Kena Tilang di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Polisi Saran Pembebasan Lahan di Kecamatan Pinang Ditunda agar Tak Terjadi Keributan

Polisi Saran Pembebasan Lahan di Kecamatan Pinang Ditunda agar Tak Terjadi Keributan

Megapolitan
Polisi Olah TKP dan Periksa Saksi Perampokan Warung Sembako di Ciracas

Polisi Olah TKP dan Periksa Saksi Perampokan Warung Sembako di Ciracas

Megapolitan
Polisi Tangkap Penyerang Kantor Kecamatan Pinang yang Bawa Senjata Tajam

Polisi Tangkap Penyerang Kantor Kecamatan Pinang yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Tujuh Pegawai Positif Covid-19, Kantor BNN Jakut Tetap Beroperasi

Tujuh Pegawai Positif Covid-19, Kantor BNN Jakut Tetap Beroperasi

Megapolitan
Polisi Temukan Fakta Berbeda dengan Pengakuan Pembunuh Perempuan di Margonda Residence

Polisi Temukan Fakta Berbeda dengan Pengakuan Pembunuh Perempuan di Margonda Residence

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan Ratusan Kios di Pasar Timbul Tomang Tinggi

Kebakaran Hanguskan Ratusan Kios di Pasar Timbul Tomang Tinggi

Megapolitan
Ketangguhan Elita Gafar, Ditinggal Suami karena Tak Selevel, Berjuang Sendiri Biayai 6 Adik...

Ketangguhan Elita Gafar, Ditinggal Suami karena Tak Selevel, Berjuang Sendiri Biayai 6 Adik...

Megapolitan
Perjuangan Deasy, Narik Ojol Ditemani Anak demi Sambung Hidup

Perjuangan Deasy, Narik Ojol Ditemani Anak demi Sambung Hidup

Megapolitan
Reaktif Covid-19, 3 Polisi dan 2 PHL Polsek Kemayoran Langsung Jalani Swab Test

Reaktif Covid-19, 3 Polisi dan 2 PHL Polsek Kemayoran Langsung Jalani Swab Test

Megapolitan
Dulu Gunakan Toa untuk Peringatan Dini Banjir, Anies: Kenapa Kita Pakai Alat Ini?

Dulu Gunakan Toa untuk Peringatan Dini Banjir, Anies: Kenapa Kita Pakai Alat Ini?

Megapolitan
Viral, Video Warga Berkerumun Kepung Sepasang Pencuri di Cengkareng

Viral, Video Warga Berkerumun Kepung Sepasang Pencuri di Cengkareng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X