Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/05/2018, 17:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah empat tahun terakhir selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI Jakarta akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017.

Lalu, apa kabar dengan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng yang sempat jadi alasan LKPD DKI sebelumnya mendapat WDP?

"(RS Sumber Waras) pendapatannya ya belum ada realisasinya, cuma kan tidak ada masalah secara akuntansi, masih tercatat di Dinas Kesehatan. Kan asetnya kami kuasai, masih kami kuasailah," kata Inspektur DKI Jakarta Zainal ketika dihubungi, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Pembelian RS Sumber Waras pada 2014 dinilai BPK tidak wajar karena BPK menganggap ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Setelah Anies-Sandi menjabat, keduanya menagih selisih Rp 191 miliar yang merupakan selisih harga berdasar NJOP kepada Yayasan Sumber Waras. Pihak Sumber Waras menolak untuk membayar.

Menurut Zainal, pihaknya masih terus menagih uang itu.

"Iya, harus kami tagih terus. Makanya kami mau cari gimana teknisnya, apakah harus ke pengadilan lagi. Ini belum ada kami putuskan," ujar dia.

Terkait lahan Cengkareng Barat, Zainal mengatakan pihaknya juga mengajukan gugatan kembali.

"Kalau yang Cengkareng itu, kalau masalah hukumnya kan masih tetap. Kalau pencatatan akuntansinya, supaya ada dasar hukum pencatatannya supaya tidak dua pencatatan, antara Dinas Perumahan dan Dinas KPKP. Makanya kami minta Dinas Perumahan mengajukan gugatan, sehingga nanti aset itu tetap tercatat di Dinas KPKP. Jadi ada dasar pencatatannya," kata Zainal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2015 seharga Rp 668 miliar dari Toeti Noezlar Soekarno.

Pembelian dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta). Lahan itu dibeli untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Baca juga: Pemprov DKI Raih WTP, Prasetio Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi-Ahok-Djarot

Pembelian itu belakangan dipermasalahkan saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKPKP) DKI Jakarta. Jika demikian, Pemprov DKI telah membeli lahannya sendiri.

BPK menilai ada indikasi kerugian negara saat proses pembelian lahan tersebut. Penyelidikan kasus lahan Cengkareng Barat kemudian melibatkan Bareskrim Polri sejak 27 Juni 2016.

Pada saat itu, upaya mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Toeti sempat dilakukan. Namun tak ditemui kata sepakat. Toeti justru mengajukan gugatan hukum terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Pada 6 Juni 2017 majelis hakim yang menangani kasus itu memutuskan perkara tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Pemprov menang dan lahan seluas 4,6 hektare itu kembali ke tangan pemerintah.

Meski demikian BPK menilai adanya kerugian negara akibat pembelian lahan itu. Uang senilai Rp 668 harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.

Baca juga: BPK Ungkap Hal yang Menyebabkan Pemprov DKI Raih Opini WTP

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 30 Januari-5 Februari 2023

Lokasi Vaksin Booster di Jabodetabek 30 Januari-5 Februari 2023

Megapolitan
Pengakuan Empat Orang 'Nyinte' di Depan Masjid Kampus Depok, Beli Tembakau Sintetis di Instagram

Pengakuan Empat Orang "Nyinte" di Depan Masjid Kampus Depok, Beli Tembakau Sintetis di Instagram

Megapolitan
BPS DKI Ungkap Warga Miskin Ekstrem Terbanyak Berada di Jakarta Utara, Paling Sedikit di Barat

BPS DKI Ungkap Warga Miskin Ekstrem Terbanyak Berada di Jakarta Utara, Paling Sedikit di Barat

Megapolitan
Keluarga Pertanyakan Urgensi Polisi Bentuk TGPF dalam Kasus Tabrakan Hasya dengan Purnawirawan Polri

Keluarga Pertanyakan Urgensi Polisi Bentuk TGPF dalam Kasus Tabrakan Hasya dengan Purnawirawan Polri

Megapolitan
Pencuri Ponsel di Rumah Kos Matraman Sudah Pernah Beraksi 3 Hari Sebelumnya

Pencuri Ponsel di Rumah Kos Matraman Sudah Pernah Beraksi 3 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Minibus Ringsek Usai Tabrak Pembatas di Tol Depok, Diduga akibat Sopir Mengantuk

Minibus Ringsek Usai Tabrak Pembatas di Tol Depok, Diduga akibat Sopir Mengantuk

Megapolitan
Pura-pura Jadi Pembeli, Warga Pamulang Bawa Kabur Sepeda Motor di Bogor

Pura-pura Jadi Pembeli, Warga Pamulang Bawa Kabur Sepeda Motor di Bogor

Megapolitan
BPS DKI Sebut Pengeluaran Satu Warga Miskin Ekstrem Jakarta di Bawah Rp 11.633 Per Hari

BPS DKI Sebut Pengeluaran Satu Warga Miskin Ekstrem Jakarta di Bawah Rp 11.633 Per Hari

Megapolitan
Tepergok Usai Konsumsi Tembakau Sintetis di Depan Masjid Kampus Depok, 4 Orang Ditangkap Polisi

Tepergok Usai Konsumsi Tembakau Sintetis di Depan Masjid Kampus Depok, 4 Orang Ditangkap Polisi

Megapolitan
Gerebek Kolam Renang Lokasi Pesta Miras di Cikarang Timur, Satpol PP Tidak Temukan Narkoba

Gerebek Kolam Renang Lokasi Pesta Miras di Cikarang Timur, Satpol PP Tidak Temukan Narkoba

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pencuri Besi Pagar Pembatas Jalan di Koja

Polisi Tangkap 2 Pencuri Besi Pagar Pembatas Jalan di Koja

Megapolitan
Seorang Pria Nekat Panjat Dinding Rumah Kos di Matraman untuk Curi Ponsel

Seorang Pria Nekat Panjat Dinding Rumah Kos di Matraman untuk Curi Ponsel

Megapolitan
Satpol PP Ancam Cabut Izin Lokasi Pesta Miras di Kolam Renang Bekasi

Satpol PP Ancam Cabut Izin Lokasi Pesta Miras di Kolam Renang Bekasi

Megapolitan
Bacok Lawan Tawuran di Citayam Depok, 2 Remaja Ditangkap Polisi

Bacok Lawan Tawuran di Citayam Depok, 2 Remaja Ditangkap Polisi

Megapolitan
Hendak Curi Uang Rp 17 Juta dari Kasir Minimarket di Setu, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Hendak Curi Uang Rp 17 Juta dari Kasir Minimarket di Setu, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.