DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

Kompas.com - 28/05/2018, 17:18 WIB
Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Pejabat DKI bersorak dan bertepuk tangan setelah BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2017 di rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah empat tahun terakhir selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI Jakarta akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017.

Lalu, apa kabar dengan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng yang sempat jadi alasan LKPD DKI sebelumnya mendapat WDP?

"(RS Sumber Waras) pendapatannya ya belum ada realisasinya, cuma kan tidak ada masalah secara akuntansi, masih tercatat di Dinas Kesehatan. Kan asetnya kami kuasai, masih kami kuasailah," kata Inspektur DKI Jakarta Zainal ketika dihubungi, Senin (28/5/2018).

Baca juga: Setelah 4 Tahun, Pemprov DKI Akhirnya Dapat Opini WTP dari BPK

Pembelian RS Sumber Waras pada 2014 dinilai BPK tidak wajar karena BPK menganggap ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Setelah Anies-Sandi menjabat, keduanya menagih selisih Rp 191 miliar yang merupakan selisih harga berdasar NJOP kepada Yayasan Sumber Waras. Pihak Sumber Waras menolak untuk membayar.

Menurut Zainal, pihaknya masih terus menagih uang itu.

"Iya, harus kami tagih terus. Makanya kami mau cari gimana teknisnya, apakah harus ke pengadilan lagi. Ini belum ada kami putuskan," ujar dia.

Terkait lahan Cengkareng Barat, Zainal mengatakan pihaknya juga mengajukan gugatan kembali.

"Kalau yang Cengkareng itu, kalau masalah hukumnya kan masih tetap. Kalau pencatatan akuntansinya, supaya ada dasar hukum pencatatannya supaya tidak dua pencatatan, antara Dinas Perumahan dan Dinas KPKP. Makanya kami minta Dinas Perumahan mengajukan gugatan, sehingga nanti aset itu tetap tercatat di Dinas KPKP. Jadi ada dasar pencatatannya," kata Zainal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2015 seharga Rp 668 miliar dari Toeti Noezlar Soekarno.

Pembelian dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta). Lahan itu dibeli untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Baca juga: Pemprov DKI Raih WTP, Prasetio Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi-Ahok-Djarot

Pembelian itu belakangan dipermasalahkan saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKPKP) DKI Jakarta. Jika demikian, Pemprov DKI telah membeli lahannya sendiri.

BPK menilai ada indikasi kerugian negara saat proses pembelian lahan tersebut. Penyelidikan kasus lahan Cengkareng Barat kemudian melibatkan Bareskrim Polri sejak 27 Juni 2016.

Pada saat itu, upaya mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Toeti sempat dilakukan. Namun tak ditemui kata sepakat. Toeti justru mengajukan gugatan hukum terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Pada 6 Juni 2017 majelis hakim yang menangani kasus itu memutuskan perkara tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Pemprov menang dan lahan seluas 4,6 hektare itu kembali ke tangan pemerintah.

Meski demikian BPK menilai adanya kerugian negara akibat pembelian lahan itu. Uang senilai Rp 668 harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.

Baca juga: BPK Ungkap Hal yang Menyebabkan Pemprov DKI Raih Opini WTP

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

7 Fakta Kelihaian Azura Luna, Mengaku Sosialita Indonesia dan Menipu di Hong Kong

Megapolitan
Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Mengenal Bilik Pintar, Tempat Belajar di Antara Gunungan Sampah

Megapolitan
Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Penjualan Sepatu Compass di Grand Indonesia Dibatalkan, Pembeli Kecewa

Megapolitan
Calon Pembeli Sepatu Compass, Rela Antre dari Malam hingga Sisihkan Uang Jajan...

Calon Pembeli Sepatu Compass, Rela Antre dari Malam hingga Sisihkan Uang Jajan...

Megapolitan
Geliat Komplotan Jambret Sasar Turis di Kota Tua

Geliat Komplotan Jambret Sasar Turis di Kota Tua

Megapolitan
Mal Belum Buka, Antrean Sepatu Compass 'Darahku Biru' Mengular di Depan Grand Indonesia

Mal Belum Buka, Antrean Sepatu Compass "Darahku Biru" Mengular di Depan Grand Indonesia

Megapolitan
Polemik DWP, Ditolak tetapi Berjalan Mulus

Polemik DWP, Ditolak tetapi Berjalan Mulus

Megapolitan
Ret Ginting, Setia dengan Kamera Analog sejak 1970-an

Ret Ginting, Setia dengan Kamera Analog sejak 1970-an

Megapolitan
Kerja Sama dengan BKSP, Bima Arya Tunggu Bantuan Dana dari Pemprov DKI

Kerja Sama dengan BKSP, Bima Arya Tunggu Bantuan Dana dari Pemprov DKI

Megapolitan
Terperosok ke Dalam Sungai, Kakak Beradik di Bogor Terluka

Terperosok ke Dalam Sungai, Kakak Beradik di Bogor Terluka

Megapolitan
Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Polisi Buru 4 Penjambret HP di Kawasan Kota Tua yang Masih Buron

Megapolitan
Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Dana Bantuan Parpol Naik, Fraksi Nasdem Dituntut Lebih Eksis di DPRD DKI

Megapolitan
Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Bikin Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Anies Belum Minta Persetujuan Menhub

Megapolitan
Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Puskesmas dan RSUD Menyerah, Damkar Kembangan Turun Tangan Lepaskan Cincin di Jari Nunung

Megapolitan
Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Penjambret HP di Kota Tua Tenggak Miras dan Pakai Sabu Sebelum Beraksi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X