Polisi Minta Warga Melapor Jika Temui Ormas yang Memaksa Minta THR

Kompas.com - 28/05/2018, 21:13 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono Kompas.com/Akhdi Martin PratamaKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan ormas-ormas (organisasi kemasyarakatan) yang meminta tunjangan hari raya ( THR) disertai dengan paksaan.

"Kalau ada surat ancaman (permintaan THR) atau pemaksaan silahkan saja laporkan (ke kepolisian)," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/5/2018).

Ia mengatakan, tindakan mengancam merupakan tindakan pidana yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan mengenai tindak pengancaman tersebut tertera dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. 

Pasal tersebut berbunyi, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Baca juga: Gubernur Anies Imbau Warga Laporkan Ormas yang Minta THR dengan Paksa

Meski demikian, Argo tak mempermasalahkan jika permohonan THR tersebut dilayangkan tanpa paksaan dan pihak kedua merasa rela memberikan THR tersebut.

"Jadi ada beberapa yang menyampaikan aspirasi atau meminta ke perusahaan, kalo perusahaan itu ada, lalu memberikan itu tidak masalah," lanjut Argo.

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Darwis M Aji mengatakan hal yang sama. Menurutnya tak ada larangan pasti mengenai permohonan THR oleh ormas jika permohonan tersebut tak disertai dengan ancaman.

Meski demikian ia meminta ormas binaannya tak melayangkan surat permohonan THR dalam bentuk apapun karena pihaknya telah telah menemukan indikasi pemaksaan dari ormas-ormas tertentu terkait permohonan THR ini.

Baca juga: Kesbangpol DKI Minta Ormas Binaannya Tak Minta-minta THR

Indikasi ini ditemukan berdasarkan serangkaian investigasi yang dilakukan pihaknya.

"Kami minta Ormas di bawah binaan kami tak mengedarkan surat edaran permohonan THR ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), perusahaan, atau warga umum," ujar Darwis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/5/2018).

Menurutnya bagi ormas yang nekat menyebarkan surat edaran permohonan THR dengan pemaksaan maka pihaknya akan melakukan tinjauan kembali hingga pencabutan surat keterangan terdata di Kesbangpol DKI untuk ormas yang bersangkutan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Pria Babak Belur Dipukuli Preman Saat Antar Kekasih Pulang

Seorang Pria Babak Belur Dipukuli Preman Saat Antar Kekasih Pulang

Megapolitan
Nasib 12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Ditentukan Setelah Pemeriksaan

Nasib 12 Anggota Satpol PP yang Bobol ATM Ditentukan Setelah Pemeriksaan

Megapolitan
Gaji PNS DKI Capai 28 Juta, Lulusan IPDN Berbondong-bondong Incar Posisi di Jakarta

Gaji PNS DKI Capai 28 Juta, Lulusan IPDN Berbondong-bondong Incar Posisi di Jakarta

Megapolitan
54 Raperda Diusulkan pada 2020, Ketua DPRD DKI Minta Dipangkas

54 Raperda Diusulkan pada 2020, Ketua DPRD DKI Minta Dipangkas

Megapolitan
228 Mobil Mewah di Jakarta Barat Tunggak Pajak

228 Mobil Mewah di Jakarta Barat Tunggak Pajak

Megapolitan
Gudang Kayu di Bekasi Ludes Dilalap Api Pembakaran Sampah

Gudang Kayu di Bekasi Ludes Dilalap Api Pembakaran Sampah

Megapolitan
Detik-detik Api Kepung SMK Yadika 6: Siswa Terjebak, Dievakuasi Pakai Gorden hingga Ring Basket

Detik-detik Api Kepung SMK Yadika 6: Siswa Terjebak, Dievakuasi Pakai Gorden hingga Ring Basket

Megapolitan
BKD Benarkan Gaji PNS Baru DKI Bisa Mencapai Rp 28 Juta

BKD Benarkan Gaji PNS Baru DKI Bisa Mencapai Rp 28 Juta

Megapolitan
Ditanya soal Penggusuran Kawasan Sunter, Anies Hanya Tersenyum Tanpa Berkomentar

Ditanya soal Penggusuran Kawasan Sunter, Anies Hanya Tersenyum Tanpa Berkomentar

Megapolitan
Kurangi Pemakaian Botol Kemasan, Keran Air Siap Minum Kini Dipasang di RSCM

Kurangi Pemakaian Botol Kemasan, Keran Air Siap Minum Kini Dipasang di RSCM

Megapolitan
Dishub DKI Awalnya Minta Jalur Sepeda di Cikini Tak Dibongkar, Tapi...

Dishub DKI Awalnya Minta Jalur Sepeda di Cikini Tak Dibongkar, Tapi...

Megapolitan
Cerita Jubir Keluarga yang Nyaris Kena Selongsong Gas Saat Jenguk 6 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Cerita Jubir Keluarga yang Nyaris Kena Selongsong Gas Saat Jenguk 6 Tersangka Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Megapolitan
Ada Pendarahan di Otak, Siswa yang Lompat Saat Kebakaran di SMK Yadika 6 Dioperasi

Ada Pendarahan di Otak, Siswa yang Lompat Saat Kebakaran di SMK Yadika 6 Dioperasi

Megapolitan
Daftar Korban Kebakaran SMK Yadika 6 Pondok Gede yang Dirawat di Rumah Sakit

Daftar Korban Kebakaran SMK Yadika 6 Pondok Gede yang Dirawat di Rumah Sakit

Megapolitan
Korban Penggusuran Sunter Agung Harap Anies Menemui Mereka

Korban Penggusuran Sunter Agung Harap Anies Menemui Mereka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X