Kompas.com - 28/05/2018, 21:13 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono Kompas.com/Akhdi Martin PratamaKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan ormas-ormas (organisasi kemasyarakatan) yang meminta tunjangan hari raya (THR) disertai dengan paksaan.

"Kalau ada surat ancaman (permintaan THR) atau pemaksaan silahkan saja laporkan (ke kepolisian)," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (28/5/2018).

Ia mengatakan, tindakan mengancam merupakan tindakan pidana yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan mengenai tindak pengancaman tersebut tertera dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP. 

Pasal tersebut berbunyi, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Baca juga: Gubernur Anies Imbau Warga Laporkan Ormas yang Minta THR dengan Paksa

Meski demikian, Argo tak mempermasalahkan jika permohonan THR tersebut dilayangkan tanpa paksaan dan pihak kedua merasa rela memberikan THR tersebut.

"Jadi ada beberapa yang menyampaikan aspirasi atau meminta ke perusahaan, kalo perusahaan itu ada, lalu memberikan itu tidak masalah," lanjut Argo.

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Darwis M Aji mengatakan hal yang sama. Menurutnya tak ada larangan pasti mengenai permohonan THR oleh ormas jika permohonan tersebut tak disertai dengan ancaman.

Meski demikian ia meminta ormas binaannya tak melayangkan surat permohonan THR dalam bentuk apapun karena pihaknya telah telah menemukan indikasi pemaksaan dari ormas-ormas tertentu terkait permohonan THR ini.

Baca juga: Kesbangpol DKI Minta Ormas Binaannya Tak Minta-minta THR

Indikasi ini ditemukan berdasarkan serangkaian investigasi yang dilakukan pihaknya.

"Kami minta Ormas di bawah binaan kami tak mengedarkan surat edaran permohonan THR ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), perusahaan, atau warga umum," ujar Darwis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/5/2018).

Menurutnya bagi ormas yang nekat menyebarkan surat edaran permohonan THR dengan pemaksaan maka pihaknya akan melakukan tinjauan kembali hingga pencabutan surat keterangan terdata di Kesbangpol DKI untuk ormas yang bersangkutan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Hilang Kendali, Pengemudi Mobil BMW Tabrak Pemotor di Sudirman

Diduga Hilang Kendali, Pengemudi Mobil BMW Tabrak Pemotor di Sudirman

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Usul SPBU Ditutup untuk Cegah Pemudik Nekat

Ketua DPRD DKI Usul SPBU Ditutup untuk Cegah Pemudik Nekat

Megapolitan
Polisi Tetapkan 7 Muncikari Prostisusi Online Anak di Tebet sebagai Tersangka

Polisi Tetapkan 7 Muncikari Prostisusi Online Anak di Tebet sebagai Tersangka

Megapolitan
KTT ASEAN di Jakarta, Kapolda Metro: 4.382 Personel Polri Amankan 51 Titik

KTT ASEAN di Jakarta, Kapolda Metro: 4.382 Personel Polri Amankan 51 Titik

Megapolitan
Aki Truk Sampah Digondol Maling, Sudin Lingkungan Hidup Jakbar Lapor Polisi

Aki Truk Sampah Digondol Maling, Sudin Lingkungan Hidup Jakbar Lapor Polisi

Megapolitan
Cerita Novrina Nikmati Manisnya Bisnis Kurma di Masa Pandemi Covid-19

Cerita Novrina Nikmati Manisnya Bisnis Kurma di Masa Pandemi Covid-19

Megapolitan
600 Anggota TNI Disiagakan untuk Amankan Kunjungan PM Vietnam ke Istana Bogor

600 Anggota TNI Disiagakan untuk Amankan Kunjungan PM Vietnam ke Istana Bogor

Megapolitan
Polisi Tak Pakai UU Darurat untuk Jerat Perampok di Ciputat

Polisi Tak Pakai UU Darurat untuk Jerat Perampok di Ciputat

Megapolitan
Ditangkap dalam Penggerebekan Prostitusi Online di Tebet, Empat Anak Dikembalikan ke Orangtua

Ditangkap dalam Penggerebekan Prostitusi Online di Tebet, Empat Anak Dikembalikan ke Orangtua

Megapolitan
Komplotan Perampok di Ciputat Beli Airsoft Gun di Toko Online

Komplotan Perampok di Ciputat Beli Airsoft Gun di Toko Online

Megapolitan
Sambut Libur Lebaran, Ancol Siap Buka Wahana Atlantis

Sambut Libur Lebaran, Ancol Siap Buka Wahana Atlantis

Megapolitan
KPK Duga Ada Kecurangan Kontrak PAM Jaya-Aetra, Ini Respons Pemprov DKI Jakarta

KPK Duga Ada Kecurangan Kontrak PAM Jaya-Aetra, Ini Respons Pemprov DKI Jakarta

Megapolitan
Imigrasi Jelaskan Alasan Kedatangan 117 WN India ke Indonesia

Imigrasi Jelaskan Alasan Kedatangan 117 WN India ke Indonesia

Megapolitan
Jumlah Wisatawan Dibatasi 50 Persen, Pengunjung Ancol Diminta Pesan Tiket Online

Jumlah Wisatawan Dibatasi 50 Persen, Pengunjung Ancol Diminta Pesan Tiket Online

Megapolitan
Prokes di Dufan, Pengunjung Wajib Pakai Masker dan Duduk Sendiri di Wahana

Prokes di Dufan, Pengunjung Wajib Pakai Masker dan Duduk Sendiri di Wahana

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X