Sandiaga Sebut Kemungkinan Batalkan Pembelian RS Sumber Waras Lewat Jalur Hukum

Kompas.com - 30/05/2018, 14:49 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan kemungkinan bakal membatalkan RS Sumber Waras untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami menagih dan (RS Sumber Waras) tidak bersedia, jadi opsi keduanya adalah pembatalan," kata Sandiaga di Balai Kota, Rabu (30/5/2018).

Menurut Sandiaga, opsi pertama untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait pembelian RS Sumber Waras, tak ditanggapi dengan baik oleh Yayasan Sumber Waras.

Yayasan menolak mengembalikan Rp 191 miliar yang menurut BPK adalah kelebihan bayar.

Baca juga: DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

Sandiaga mengatakan pihaknya membuka opsi kedua yakni membatalkan pembelian. Ia tak menyebut secara pasti mekanisme pembatalan, namun menyebut pembatalan akan ditangani Biro Hukum Pemprov DKI.

"Kami limpahkan ke Biro Hukum dan nanti bidang hukum akan memproses. Tentunya ada upaya lanjutan," kata Sandiaga.

Setelah empat tahun terakhir selalu mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI Jakarta akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun 2017.

Pembelian RS Sumber Waras pada 2014 sempat membuat DKI tidak mendapat WTP karena dinilai BPK ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Bangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama, Pemprov DKI Usul Stasiun Transit MRT Diubah

Megapolitan
Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Ketika Kebun Belimbing di Margonda Kota Depok Tinggal Sejarah

Megapolitan
Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Sisir PIK Avenue Saat Malam Minggu, BPRD Temukan 50 Mobil Belum Bayar Pajak

Megapolitan
Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Asal Usul Julukan Kota Belimbing untuk Depok, Bukan Sekadar karena Banyak Kebun Belimbingnya

Megapolitan
Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Wali Kota: Kontraktor Akan Perbaiki Rumah yang Ambruk karena Proyek Saluran Air di Matraman

Megapolitan
Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Rusunami DP 0 di Cilangkap Akan Dilintasi Mikrotrans Jak 36

Megapolitan
Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Jelang Tutup Tahun, BPRD Jakpus Klaim Sudah Penuhi 97 Persen Target Pajak Kendaraan

Megapolitan
Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Ketika Siswa SMP Bantu Bersih-bersih Sampah di Area CFD

Megapolitan
Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Ingat, Buang Puntung Rokok Sembarangan Saat CFD Bisa Kena Denda

Megapolitan
Viral, PPSU Jelambar Disuruh Berendam di Saluran Air untuk Perpanjang Kontrak

Viral, PPSU Jelambar Disuruh Berendam di Saluran Air untuk Perpanjang Kontrak

Megapolitan
Razia Moge di Senayan City, BPRD Temukan Motor Triumph Tunggak Pajak Rp 8 Juta

Razia Moge di Senayan City, BPRD Temukan Motor Triumph Tunggak Pajak Rp 8 Juta

Megapolitan
Anies Akui Belum Minta Persetujuan Menhub untuk Bangun Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Anies Akui Belum Minta Persetujuan Menhub untuk Bangun Rute LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Megapolitan
Tol Layang Jakarta-Cikampek Diprediksi Bisa Kurangi Kepadatan 40 Persen

Tol Layang Jakarta-Cikampek Diprediksi Bisa Kurangi Kepadatan 40 Persen

Megapolitan
Lepas Jalan Sehat, Anies Sebut Jumlah Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Lepas Jalan Sehat, Anies Sebut Jumlah Pejalan Kaki di Jakarta Paling Rendah Sedunia

Megapolitan
Kadis SDA: Rumah yang Ambruk di Matraman Posisinya di Atas Saluran Air

Kadis SDA: Rumah yang Ambruk di Matraman Posisinya di Atas Saluran Air

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X