Kompas.com - 02/06/2018, 17:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, tidak ada instruksi kepada lurah untuk mengumpulkan zakat sebesar Rp 1 juta per RT. Hal ini untuk mengomentari surat edaran Lurah Cilandak Barat kepada RT di wilayahnya.

"Seruannya kan meningkatkan semangat berbagi amal ibadah kita di Bulan Suci. Tapi enggak ada (arahan) spesifik detail sampai seperti itu. Jadi itu mungkin interpretasi Lurah Cilandak Barat sendiri," ujar Sandiaga di kawasan Menteng, Sabtu (2/6/2018).

Meski demikian, Sandiaga tidak menyalahkan Lurah Cilandak Barat. Pada dasarnya, lanjut dia, membayar zakat merupakan kewajiban umat Islam.

Baca juga: Lurah Cilandak Barat Benarkan RT Diminta Kumpulkan Zakat Minimal Rp 1 Juta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengajak masyarakat membayar zakat ke lembaga resmi, seperti Bazis DKI Jakarta. Bazis DKI sendiri sedang meningkatkan pengumpulannya hingga 25 persen dari tahun sebelumnya.

Namun, Sandiaga menegaskan bahwa besaran yang harus terkumpul tiap RT tidak ditentukan. Sandiaga menilai ini adalah upaya Lurah Cilandak Barat untuk mengingatkan warganya membayar zakat.

"Prinsipnya kembali kerelaan masing masing. Enggak ada harus bayar segini, harus alokasi segini. Mungkin itu bagian adaptasi Pak Lurah untuk mengingatkan RT-nya menjalankan itu," kata Sandiaga.

Sandiaga mengatakan, lurah adalah yang paling mengetahui kondisi warganya. Bisa saja, lanjut dia, Lurah Cilandak Barat punya pengalaman warga tidak mengembalikan map zakat Bazis DKI sehingga pada tahun ini, Lurah menerapkan sanksi membayar Rp 1 juta bagi RT yang tidak mengembalikan sanksi.

"Karena pengalamannya mungkin apakah selama ini kalau dibagikan map suka enggak balik jaadi ada kalau hilang (denda) Rp 1 juta. Kelihatannya seperti ditarget tiap RT Rp 1 juta ya. Padahal itu bukan arahan dari kita," ujar Sandiaga.

Baca juga: Sandiaga Pasang Target Ambisius untuk Wujudkan Wisata Halal di Jakarta

Beredar di medsos

Sebuah surat edaran berkop surat Kelurahan Cilandak Barat beredar di media soal. Surat yang dibuat pada 24 Mei itu berisi permintaan oleh pihak Kelurahan Cilandak Barat kepada seluruh RT se-Cilandak Barat untuk mengumpulkan dana Bazis map Ramadhan kepada warga dengan angka minimal Rp 1 juta dan ancaman denda Rp 1 juta bagi yang menghilangkan map tersebut. Permintaan itu untuk menindaklanjuti seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 07 Tahun 2018 tentang Gerakan amal sosial Ramadhan Tahun 1439 H/2018 M. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baru Sehari Bekerja, ART Diduga Mencuri Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta

Baru Sehari Bekerja, ART Diduga Mencuri Barang Majikan Senilai Rp 50 Juta

Megapolitan
Respons Polda Metro Jaya soal Penyidiknya Diperiksa Itsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Respons Polda Metro Jaya soal Penyidiknya Diperiksa Itsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Megapolitan
Ini 28 Koridor Transjakarta yang Terapkan Tarif Integrasi Rp 10.000

Ini 28 Koridor Transjakarta yang Terapkan Tarif Integrasi Rp 10.000

Megapolitan
Satu Kartu Uang Elektronik Hanya Akan Bisa Digunakan Satu Penumpang Transjakarta

Satu Kartu Uang Elektronik Hanya Akan Bisa Digunakan Satu Penumpang Transjakarta

Megapolitan
Rampung Direvitalisasi, Halte Kwitang Mulai Diujicobakan Kamis Ini

Rampung Direvitalisasi, Halte Kwitang Mulai Diujicobakan Kamis Ini

Megapolitan
Kisah Praktik Pengobatan Mak Erot di Sudut Jakarta, Ilmu Turun-temurun dan Pasien Kalangan Artis

Kisah Praktik Pengobatan Mak Erot di Sudut Jakarta, Ilmu Turun-temurun dan Pasien Kalangan Artis

Megapolitan
Ini Mekanisme Penerapan Tarif Integrasi Rp 10.000 yang Baru Disahkan Pemprov DKI

Ini Mekanisme Penerapan Tarif Integrasi Rp 10.000 yang Baru Disahkan Pemprov DKI

Megapolitan
Buntut Anggota PPSU Aniaya Pacar, Pemkot Jaksel Beri Pembinaan Anti-kekerasan pada 369 Petugas

Buntut Anggota PPSU Aniaya Pacar, Pemkot Jaksel Beri Pembinaan Anti-kekerasan pada 369 Petugas

Megapolitan
Hakim Sakit, Sidang Vonis Kasus Penganiayaan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino Ditunda

Hakim Sakit, Sidang Vonis Kasus Penganiayaan oleh Putra Siregar dan Rico Valentino Ditunda

Megapolitan
Seorang Remaja Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Depok

Seorang Remaja Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Depok

Megapolitan
Ditinggal Pemilik Makan di Warkop, Motor Terparkir di Ciputat Raib Dibobol Maling

Ditinggal Pemilik Makan di Warkop, Motor Terparkir di Ciputat Raib Dibobol Maling

Megapolitan
Revitalisasi Halte Transjakarta Kwitang Rampung, Ada Fasilitas Toilet hingga Wifi

Revitalisasi Halte Transjakarta Kwitang Rampung, Ada Fasilitas Toilet hingga Wifi

Megapolitan
Tarif Integrasi Rp 10.000 Hanya Berlaku di Halte dan Stasiun yang Sudah Terintegrasi

Tarif Integrasi Rp 10.000 Hanya Berlaku di Halte dan Stasiun yang Sudah Terintegrasi

Megapolitan
Update Covid-19 Kota Bekasi: Ada 429 Kasus Baru, Total Kasus Aktif Capai 2.641 Pasien

Update Covid-19 Kota Bekasi: Ada 429 Kasus Baru, Total Kasus Aktif Capai 2.641 Pasien

Megapolitan
LRT Jakarta Masih Sepi Penumpang, Pengamat: Pemilihan Rute Tak Didukung Kajian

LRT Jakarta Masih Sepi Penumpang, Pengamat: Pemilihan Rute Tak Didukung Kajian

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.