Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Fakta tentang Pengadaan Tempat Sampah Buatan Jerman di Jakarta

Kompas.com - 05/06/2018, 06:00 WIB
Jessi Carina,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadaan tempat sampah di Jakarta menjadi viral di media sosial. Warganet mempersoalkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membeli tempat sampah impor dari Jerman dengan anggaran Rp 9,6 miliar.

Berikut ini merupakan fakta-fakta terkait pengadaan tempat sampah yang ramai diperbincangkan di media sosial. 

1. Beli lewat e-katalog

Pengadaan tempat sampah ini melalui pembelian e-katalog Lembaga Kebijakan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan demikian, tidak ada pemenang lelang dalam pengadaan ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, pembelian lewat e-katalog memberikan keuntungan bagi pemerintah.

"Mekanisme e-purchasing memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk memilih produk yang benar-benar sesuai kebutuhan dengan harga terbaik," ujar Isnawa ketika dihubungi, Senin (4/6/2018).

Baca juga: Lewat Video, Dinas Lingkungan Hidup Tunjukkan Manfaat Tempat Sampah Jerman yang Viral

Isnawa mengatakan, hal ini pun terbukti dari harga yang didapat Dinas LH. Awalnya Dinas LH menganggarkan Rp 12 miliar untuk pengadaan 2.600 tempat sampah ini.

Namun, Dinas LH mendapatkan harga Rp 9,6 miliar melalui pembelian e-katalog sehingga ada efisiensi anggaran. Isnawa mengatakan, sisanya akan dikembalikan ke kas negara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (3/8/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (3/8/2017).

Isnawa mengatakan, harga tersebut sebenarnya lebih murah dari pasaran. Harga satuan tempat sampah yang dibeli Dinas LH hanya sekitar Rp 3,6 juta.

"Kalau dibandingkan dengan toko online malah lebih mahal. Di sana bisa Rp 4,4 juta untuk satuannya dan itu buatan China yang belum bersertifikasi," ujar Isnawa.

2. Standar internasional

Tempat sampah yang dibeli Dinas LH memiliki spek sesuai standar internasional. Tempat sampah itu dibuat di Jerman dan didatangkan ke Jakarta melalui PT Groen Indonesia sebagai importir.

Isnawa mengatakan, Dinas LH sebenarnya mau membeli barang dalam negeri dengan standar internasional. Namun, Dinas LH tidak menemukan itu dalam e-katalog LKPP.

Baca juga: Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Barat Terima 93 Tong Sampah Jerman

"Buatan dalam negeri itu enggak ada. Kalau ada yang buatan dalam negeri pasti kita pakai dalam negeri. Di LKPP itu tinggal dua, yang buatan China sama buatan Jerman," ujar Isnawa.

Isnawa mengatakan, PT Groen Indonesia memang bergerak dalam bidang waste management dan perangkat pendukungnya. Perusahaan ini pernah menyediakan tempat sampah yang sama untuk Surabaya. Dengan demikian, kualitas barang yang didatangkan oleh PT Groen Indonesia pasti baik.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

Megapolitan
Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Sepakat Koalisi di Pilkada Bogor, Gerindra-PKB Siap Kawal Program Prabowo-Gibran

Megapolitan
Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Foto Presiden-Wapres Prabowo-Gibran Mulai Dijual, Harganya Rp 250.000

Megapolitan
Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal 'Fogging' buat Atasi DBD di Jakarta

Pemprov DKI Diingatkan Jangan Asal "Fogging" buat Atasi DBD di Jakarta

Megapolitan
April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

April Puncak Kasus DBD, 14 Pasien Masih Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

Megapolitan
“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

“Curi Start” Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura Pakai Foto Editan

Megapolitan
Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Stok Darah Bulan Ini Menipis, PMI Jakbar Minta Masyarakat Berdonasi untuk Antisipasi DBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com