KMMSAJ Ajukan Kontra Memori PK atas PK Swastanisasi Air Kemenkeu

Kompas.com - 05/06/2018, 15:49 WIB
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Pengajuan kontra memori PK itu  merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya  oleh Kementerian Keuangan guna upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta. KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBAKoalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Pengajuan kontra memori PK itu merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan guna upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air di Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).

Pengajuan kontra memori PK itu merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.

"Karena kita tahu bahwa kemarin hasil putusan MA merupakan sebuah kebaikan, keberpihakan terhadap rakyat. Bagaimana pengelolaan air sebenarnya sudah dimandatkan di kasasi, tapi sayang Kemenkeu mengajukan PK dan kami sangat kecewa," kata salah satu penggugat, Nurhidayah, saat ditemui di PN Jakarta Pusat.

Baca juga: Kemenkeu Diminta Cabut PK atas Putusan MA yang Tolak Swastanisasi Air

Ada 13 dalil dalam kontra memori PK yang diajukan koalisi itu. Dalil tersebut diantaranya , alasan PK oleh Kemenkeu dianggap hanya pengulangan perbedaan pendapat yang sudah dipertimbangkan dengan baik oleh MA, dan hal tersebut bukan merupakan alasa PK.

Dalil lalin, Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap ingin terus mempertahankan kerugian keuangan negara, dan bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan undang-undang.

"Yang pasti kami penggugat menolak PK Kemenkeu karena kami tahu bahwa sesuatu yang sudah dimandatkan MA atau Pengadilan Negeri pada Maret itu sudah mandat yang baik dalam pengelolaan air Jakarta," ujar Nurhidayah.

Terdapat sejumlah alasan pengajuan PK oleh Kemenkeu. Kemenkeu menilai pertimbangan hukum yang dipakai MA bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara.

Alasan lain, hakim MA dinilai keliru dalam memutus perkara tersebut karena menganggap surat kuasa yang diajukan penggugat cacat hukum.

Kemenkeu juga menilai pertimbangan hukum MA melampui hakikat gugatan warga negara.

Selain itu, Kemenkeu juga menilai penggugat mencampuradukan tuntutan perdata dan tuntutan pembatalan keputusan tata usaha negara.

Baca juga: LBH Jakarta Minta Pemprov DKI Segera Hentikan Swastanisasi Air

Pada 10 April 2017, MA mengabulkan permohonan kasasi KMMSAJ. Dalam amar putusan Nomor 31/Pdt/2017 dinyatakan, pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta.

MA memerintahkan penghentikan swastanisasi air di Jakarta, mengembalikan pengelolaan air sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, serta sesuai Komentar Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hak Atas Air.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Megapolitan
Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Megapolitan
Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Megapolitan
26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

Megapolitan
Langgar Protokol Kesehatan, Lebih dari 208 Tempat Usaha di Jakarta Ditutup Sementara

Langgar Protokol Kesehatan, Lebih dari 208 Tempat Usaha di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Selama Isolasi di RS, Rektor IPB Ciptakan Lagu

Selama Isolasi di RS, Rektor IPB Ciptakan Lagu

Megapolitan
Setelah 3 Jam, Kebakaran di Sebuah Restoran di Kebayoran Baru Akhirnya Padam

Setelah 3 Jam, Kebakaran di Sebuah Restoran di Kebayoran Baru Akhirnya Padam

Megapolitan
Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan

Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan

Megapolitan
Sembuh dari Corona, Rektor IPB University Diperbolehkan Pulang

Sembuh dari Corona, Rektor IPB University Diperbolehkan Pulang

Megapolitan
Profil Cai Changpan, Bandar Narkoba Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara

Profil Cai Changpan, Bandar Narkoba Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara

Megapolitan
Pesan 87 Permen Mengandung Ganja dari Amerika, Pria Ini Ditangkap

Pesan 87 Permen Mengandung Ganja dari Amerika, Pria Ini Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 25 September: Bertambah 19 Kasus Positif dan 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 25 September: Bertambah 19 Kasus Positif dan 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Pamulang, Sita Sabu Senilai Rp 2,5 Miliar

Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Pamulang, Sita Sabu Senilai Rp 2,5 Miliar

Megapolitan
UPDATE 25 September: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.289 Orang, Kasus Aktif Jadi 12.898

UPDATE 25 September: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.289 Orang, Kasus Aktif Jadi 12.898

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X