KMMSAJ Ajukan Kontra Memori PK atas PK Swastanisasi Air Kemenkeu - Kompas.com

KMMSAJ Ajukan Kontra Memori PK atas PK Swastanisasi Air Kemenkeu

Kompas.com - 05/06/2018, 15:49 WIB
Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Pengajuan kontra memori PK itu  merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya  oleh Kementerian Keuangan guna upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.KOMPAS.com/DAVID OLIVER PURBA Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018). Pengajuan kontra memori PK itu merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan guna upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan kontra memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara swastanisasi air di Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).

Pengajuan kontra memori PK itu merupakan tanggapan atas memori PK yang telah diajukan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam upaya hukum atas dimenangkannya gugatan KMMSJA di Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA mengabulkan gugatan koalisi yang menolak swastanisasi air di Jakarta.

"Karena kita tahu bahwa kemarin hasil putusan MA merupakan sebuah kebaikan, keberpihakan terhadap rakyat. Bagaimana pengelolaan air sebenarnya sudah dimandatkan di kasasi, tapi sayang Kemenkeu mengajukan PK dan kami sangat kecewa," kata salah satu penggugat, Nurhidayah, saat ditemui di PN Jakarta Pusat.

Baca juga: Kemenkeu Diminta Cabut PK atas Putusan MA yang Tolak Swastanisasi Air

Ada 13 dalil dalam kontra memori PK yang diajukan koalisi itu. Dalil tersebut diantaranya , alasan PK oleh Kemenkeu dianggap hanya pengulangan perbedaan pendapat yang sudah dipertimbangkan dengan baik oleh MA, dan hal tersebut bukan merupakan alasa PK.

Dalil lalin, Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap ingin terus mempertahankan kerugian keuangan negara, dan bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan undang-undang.

"Yang pasti kami penggugat menolak PK Kemenkeu karena kami tahu bahwa sesuatu yang sudah dimandatkan MA atau Pengadilan Negeri pada Maret itu sudah mandat yang baik dalam pengelolaan air Jakarta," ujar Nurhidayah.

Terdapat sejumlah alasan pengajuan PK oleh Kemenkeu. Kemenkeu menilai pertimbangan hukum yang dipakai MA bertentangan dengan karakteristik gugatan warga negara.

Alasan lain, hakim MA dinilai keliru dalam memutus perkara tersebut karena menganggap surat kuasa yang diajukan penggugat cacat hukum.

Kemenkeu juga menilai pertimbangan hukum MA melampui hakikat gugatan warga negara.

Selain itu, Kemenkeu juga menilai penggugat mencampuradukan tuntutan perdata dan tuntutan pembatalan keputusan tata usaha negara.

Baca juga: LBH Jakarta Minta Pemprov DKI Segera Hentikan Swastanisasi Air

Pada 10 April 2017, MA mengabulkan permohonan kasasi KMMSAJ. Dalam amar putusan Nomor 31/Pdt/2017 dinyatakan, pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena gagal memenuhi hak atas air dan merugikan warga Jakarta.

MA memerintahkan penghentikan swastanisasi air di Jakarta, mengembalikan pengelolaan air sesuai Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005, serta sesuai Komentar Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hak Atas Air.


Terkini Lainnya

Musim Kering, Waduk dan Situ di Indramayu Hentikan Pengairan Sawah

Musim Kering, Waduk dan Situ di Indramayu Hentikan Pengairan Sawah

Regional
Hewan Misterius Kembali Serang Kambing Warga

Hewan Misterius Kembali Serang Kambing Warga

Regional
Perum PPD Klaim Kantongi Sertifikat Kepemilikan Tanah di Kebon Sayur Ciracas

Perum PPD Klaim Kantongi Sertifikat Kepemilikan Tanah di Kebon Sayur Ciracas

Megapolitan
Pembunuh Sopir Taksi Online di Palembang Divonis Penjara Seumur Hidup

Pembunuh Sopir Taksi Online di Palembang Divonis Penjara Seumur Hidup

Regional
Risma: Saya Sudah Surati Presiden Jokowi, tetapi Belum Ada Tanggapan...

Risma: Saya Sudah Surati Presiden Jokowi, tetapi Belum Ada Tanggapan...

Regional
Ditemukan Kembali Lubang yang Diduga Bekas Tembakan Peluru di Gedung DPR

Ditemukan Kembali Lubang yang Diduga Bekas Tembakan Peluru di Gedung DPR

Nasional
ICJR Apresiasi Ide Pemerintah Susun Aturan Khusus bagi Napi Lansia

ICJR Apresiasi Ide Pemerintah Susun Aturan Khusus bagi Napi Lansia

Nasional
Cerita Ni'matul Fauziah, Atlet Tuna Netra Peraih Perak Lawnball Asian Paragames 2018 (1)

Cerita Ni'matul Fauziah, Atlet Tuna Netra Peraih Perak Lawnball Asian Paragames 2018 (1)

Regional
Taliban Peringatkan Guru dan Pelajar untuk Tak Ikuti Pemilu

Taliban Peringatkan Guru dan Pelajar untuk Tak Ikuti Pemilu

Internasional
'Nyabu', Pengusaha Kertas Gunarko Papan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara

"Nyabu", Pengusaha Kertas Gunarko Papan Dituntut 1 Tahun 6 Bulan Penjara

Megapolitan
Unicef Kirim Ratusan Tenda Darurat dan Paket Sekolah untuk Anak-anak Korban Bencana Sulteng

Unicef Kirim Ratusan Tenda Darurat dan Paket Sekolah untuk Anak-anak Korban Bencana Sulteng

Nasional
Catatan ICW, Ada 19 Kasus di Internal KPK Selama 2010-2018

Catatan ICW, Ada 19 Kasus di Internal KPK Selama 2010-2018

Nasional
Ini Daftar Rusunawa Siap Huni, Salah Satunya Rusun KS Tubun

Ini Daftar Rusunawa Siap Huni, Salah Satunya Rusun KS Tubun

Megapolitan
5 Fakta Baru Bencana Sulteng, Instruksi Jokowi hingga Anak Korban Perkosaan di Pengungsian

5 Fakta Baru Bencana Sulteng, Instruksi Jokowi hingga Anak Korban Perkosaan di Pengungsian

Regional
Usai Bercinta dengan Istri Tetangga, Kakek Ini Diserang Orang Tak Dikenal

Usai Bercinta dengan Istri Tetangga, Kakek Ini Diserang Orang Tak Dikenal

Regional
Close Ads X