Baca Pergub yang Baru, KSTJ Lihat Ada Peluang Reklamasi Dilanjutkan Anies-Sandi

Kompas.com - 13/06/2018, 13:18 WIB
Deretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang hendak disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018). KOMPAS.com/ARDITO RAMADHANDeretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang hendak disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melihat ada kemungkinan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Hal ini disimpulkan setelah mereka membaca Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura Jakarta).

"Ini karena salah satu dasar pembentukan pergub itu adalah menjalankan Pasal 4 dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995," ujar Anggota KSTJ Tigor Hutapea, ketika dihubungi, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Keluarkan Pergub, Gubernur DKI Bentuk Badan Pengelolaan Reklamasi

Tigor mengatakan, Keppres tersebut mengatur pembentukan badan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengelola proyek reklamasi. Dengan menjadikan Keppres tersebut sebagai landasan, Anies dan Sandiaga dinilai ingin melanjutkan proyek reklamasi ini.

Diketahui, Anies dan Sandiaga berjanji untuk menghentikan reklamasi. Pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tigor mengatakan, pergub tersebut tidak tegas menggambarkan rencana Anies- Sandi tersebut. Tidak ada pasal khusus yang menegaskan bahwa BKP Pantura Jakarta hanya fokus pada pulau reklamasi yang sudah dibuat.

"Di pergub itu tidak terbaca akan mengatur pulau yang sudah ada, tapi di pergub itu dia melaksanakan Keppres 52. Nah, kalau begitu kan berarti melakukan (reklamasi) secara keseluruhan. Tidak secara tegas dalam pergub itu, hanya akan meninjau pulau yang sudah ada," ujar Tigor.

Baca juga: Bestari: Penyegelan Bangunan di Pulau Reklamasi Langkah Politis

"Peluang-peluang bahasa seperti itu kan yang tidak tegas, membuka ruang untuk melanjutkan reklamasi yang ada," tambah Tigor.

Anies dan Sandiaga dinilai seharusnya membentuk badan khusus jika ingin merencanakan nasib pulau yang sudah dibangun. Bukan malah membuat badan yang mengacu pada Keppres tersebut.

"Saya sih berpikir, kalau Anies mau melakukan terkait pulau yang ada, ya bikin sendiri dong badan khusus yang bertugas melakukan kajian terhadap pulau yang sudah ada. Tapi jangan turunan Keppres," ujar Tigor.

Adapun dalam pergub yang dikeluarkan Anies, BKP Pantura Jakarta disebut sebagai lembaga ad hoc dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Baca juga: Penyegelan Ratusan Rukan hingga Rumah di Pulau D Reklamasi...

 

Tugasnya adalah mengoordinaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelengaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, sekaligus terhadap pengelolaan hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.

BKP Pantura Jakarta diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat menjadi wakil ketua dalam BPK Pantura Jakarta ini.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Mengaku sebagai Warga Brunei dan Kapten Kapal

Pelaku Skimming ATM di Jakarta Utara Mengaku sebagai Warga Brunei dan Kapten Kapal

Megapolitan
Sekda DKI Minta Banjir Dinikmati, Politisi PDI-P: Rumah Dia Harus Kebanjiran Dulu

Sekda DKI Minta Banjir Dinikmati, Politisi PDI-P: Rumah Dia Harus Kebanjiran Dulu

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Izin Pendirian Apartemen hingga Gudang

Pemkot Bekasi Akan Evaluasi Izin Pendirian Apartemen hingga Gudang

Megapolitan
Nelayan Masih Beraktivitas di Sekitar Pulau Sebaru

Nelayan Masih Beraktivitas di Sekitar Pulau Sebaru

Megapolitan
Polisi Kesulitan Cari Pencuri Kaca Spion Mobil Quraish Shihab

Polisi Kesulitan Cari Pencuri Kaca Spion Mobil Quraish Shihab

Megapolitan
Polisi Gerebek Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung

Polisi Gerebek Gudang Penimbunan dan Produksi Masker Ilegal di Cakung

Megapolitan
68 Personel Kopaska Siaga Amankan Perairan Pulau Sebaru

68 Personel Kopaska Siaga Amankan Perairan Pulau Sebaru

Megapolitan
4 Tersangka Kasus Penipuan dan Skimming ATM di Jakarta Utara Ditangkap

4 Tersangka Kasus Penipuan dan Skimming ATM di Jakarta Utara Ditangkap

Megapolitan
Kisah Ibu Melahirkan di Planetarium, Ditolong Banyak Orang

Kisah Ibu Melahirkan di Planetarium, Ditolong Banyak Orang

Megapolitan
Polres Bandara Soekarno-Hatta Tangkap Penyebar Hoaks Virus Corona

Polres Bandara Soekarno-Hatta Tangkap Penyebar Hoaks Virus Corona

Megapolitan
Longsor di Area Pemakaman Bogor, Belasan Mayat Hilang

Longsor di Area Pemakaman Bogor, Belasan Mayat Hilang

Megapolitan
Pengacara Sopir Taksi Online yang Didakwa Merampok Ungkap Siapa Pelaku Sebenarnya

Pengacara Sopir Taksi Online yang Didakwa Merampok Ungkap Siapa Pelaku Sebenarnya

Megapolitan
Korban Banjir Minta Sekda DKI Tak Permainkan Perasaan Warga, Tak Ada Nikmatnya Kebanjiran

Korban Banjir Minta Sekda DKI Tak Permainkan Perasaan Warga, Tak Ada Nikmatnya Kebanjiran

Megapolitan
Tahun Ini, PT MRT Jakarta akan Bentuk Perusahaan Patungan Bidang TOD dan Ticketing

Tahun Ini, PT MRT Jakarta akan Bentuk Perusahaan Patungan Bidang TOD dan Ticketing

Megapolitan
Suka dan Duka Maulana, Penjaga Makam Terluas di Jakarta Barat

Suka dan Duka Maulana, Penjaga Makam Terluas di Jakarta Barat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X