Baca Pergub yang Baru, KSTJ Lihat Ada Peluang Reklamasi Dilanjutkan Anies-Sandi - Kompas.com

Baca Pergub yang Baru, KSTJ Lihat Ada Peluang Reklamasi Dilanjutkan Anies-Sandi

Kompas.com - 13/06/2018, 13:18 WIB
Deretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang hendak disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018).KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN Deretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang hendak disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melihat ada kemungkinan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Hal ini disimpulkan setelah mereka membaca Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura Jakarta).

"Ini karena salah satu dasar pembentukan pergub itu adalah menjalankan Pasal 4 dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995," ujar Anggota KSTJ Tigor Hutapea, ketika dihubungi, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Keluarkan Pergub, Gubernur DKI Bentuk Badan Pengelolaan Reklamasi

Tigor mengatakan, Keppres tersebut mengatur pembentukan badan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengelola proyek reklamasi. Dengan menjadikan Keppres tersebut sebagai landasan, Anies dan Sandiaga dinilai ingin melanjutkan proyek reklamasi ini.

Diketahui, Anies dan Sandiaga berjanji untuk menghentikan reklamasi. Pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tigor mengatakan, pergub tersebut tidak tegas menggambarkan rencana Anies- Sandi tersebut. Tidak ada pasal khusus yang menegaskan bahwa BKP Pantura Jakarta hanya fokus pada pulau reklamasi yang sudah dibuat.

"Di pergub itu tidak terbaca akan mengatur pulau yang sudah ada, tapi di pergub itu dia melaksanakan Keppres 52. Nah, kalau begitu kan berarti melakukan (reklamasi) secara keseluruhan. Tidak secara tegas dalam pergub itu, hanya akan meninjau pulau yang sudah ada," ujar Tigor.

Baca juga: Bestari: Penyegelan Bangunan di Pulau Reklamasi Langkah Politis

"Peluang-peluang bahasa seperti itu kan yang tidak tegas, membuka ruang untuk melanjutkan reklamasi yang ada," tambah Tigor.

Anies dan Sandiaga dinilai seharusnya membentuk badan khusus jika ingin merencanakan nasib pulau yang sudah dibangun. Bukan malah membuat badan yang mengacu pada Keppres tersebut.

"Saya sih berpikir, kalau Anies mau melakukan terkait pulau yang ada, ya bikin sendiri dong badan khusus yang bertugas melakukan kajian terhadap pulau yang sudah ada. Tapi jangan turunan Keppres," ujar Tigor.

Adapun dalam pergub yang dikeluarkan Anies, BKP Pantura Jakarta disebut sebagai lembaga ad hoc dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Baca juga: Penyegelan Ratusan Rukan hingga Rumah di Pulau D Reklamasi...

 

Tugasnya adalah mengoordinaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelengaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, sekaligus terhadap pengelolaan hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.

BKP Pantura Jakarta diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat menjadi wakil ketua dalam BPK Pantura Jakarta ini.


Terkini Lainnya

Ini Tiga Persenjataan Militer yang Mungkin Dibeli Taiwan dari AS

Ini Tiga Persenjataan Militer yang Mungkin Dibeli Taiwan dari AS

Internasional
Hampir 12 Jam Setelah Ditangkap, Bupati Bekasi dan Bos Lippo Masih Diperiksa KPK

Hampir 12 Jam Setelah Ditangkap, Bupati Bekasi dan Bos Lippo Masih Diperiksa KPK

Nasional
Mekanik Perbaiki Mobil Sambil Merokok, Avanza Terbakar

Mekanik Perbaiki Mobil Sambil Merokok, Avanza Terbakar

Regional
Seorang WNA Ditemukan Tewas Berlumuran Darah di Ruang Tamu Rumahnya

Seorang WNA Ditemukan Tewas Berlumuran Darah di Ruang Tamu Rumahnya

Megapolitan
Mengintip Hobi Unik Nira Prakasita, Sarjana Fisika Kolektor Aneka Singa

Mengintip Hobi Unik Nira Prakasita, Sarjana Fisika Kolektor Aneka Singa

Regional
3 Minggu Razia, Polisi Garut Tilang 2.328 Pelanggar Lalu Lintas

3 Minggu Razia, Polisi Garut Tilang 2.328 Pelanggar Lalu Lintas

Regional
Di Ukraina, Siswa Sekolah Diajari Cara Menghadapi Ranjau Darat

Di Ukraina, Siswa Sekolah Diajari Cara Menghadapi Ranjau Darat

Internasional
Bupati Malang Ditahan KPK, Mendagri Tunjuk Pelaksana Tugas

Bupati Malang Ditahan KPK, Mendagri Tunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
Pasca-kecelakaan yang Tewaskan 1 Orang, Truk Pindad Diamankan di Sub Denpom

Pasca-kecelakaan yang Tewaskan 1 Orang, Truk Pindad Diamankan di Sub Denpom

Regional
Penerbangan Dialihkan, Kru Ryanair Bermalam di Lantai Bandara

Penerbangan Dialihkan, Kru Ryanair Bermalam di Lantai Bandara

Internasional
Ridwan Kamil: Revitalisasi Kalimalang Dimulai Awal 2019

Ridwan Kamil: Revitalisasi Kalimalang Dimulai Awal 2019

Megapolitan
Sekjen Nasdem Sebut Pelaporan Rizal Ramli terhadap Surya Paloh Mengada-ada

Sekjen Nasdem Sebut Pelaporan Rizal Ramli terhadap Surya Paloh Mengada-ada

Nasional
Bicara Dollar Naik hingga Harga Sembako, Ini Fakta Saat Sandiaga Kunjungi Jawa Barat

Bicara Dollar Naik hingga Harga Sembako, Ini Fakta Saat Sandiaga Kunjungi Jawa Barat

Regional
PKS: Tidak Patut Mengklaim Jokowi-Ma'ruf Lebih Merakyat

PKS: Tidak Patut Mengklaim Jokowi-Ma'ruf Lebih Merakyat

Nasional
5 Fakta Studi Ahli Geologi ITS, Potensi Gempa di Surabaya hingga Arahan Mitigasi Bencana

5 Fakta Studi Ahli Geologi ITS, Potensi Gempa di Surabaya hingga Arahan Mitigasi Bencana

Regional
Close Ads X