Baca Pergub yang Baru, KSTJ Lihat Ada Peluang Reklamasi Dilanjutkan Anies-Sandi - Kompas.com

Baca Pergub yang Baru, KSTJ Lihat Ada Peluang Reklamasi Dilanjutkan Anies-Sandi

Kompas.com - 13/06/2018, 13:18 WIB
Deretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang hendak disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018).KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN Deretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang hendak disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melihat ada kemungkinan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Hal ini disimpulkan setelah mereka membaca Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura Jakarta).

"Ini karena salah satu dasar pembentukan pergub itu adalah menjalankan Pasal 4 dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995," ujar Anggota KSTJ Tigor Hutapea, ketika dihubungi, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Keluarkan Pergub, Gubernur DKI Bentuk Badan Pengelolaan Reklamasi

Tigor mengatakan, Keppres tersebut mengatur pembentukan badan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengelola proyek reklamasi. Dengan menjadikan Keppres tersebut sebagai landasan, Anies dan Sandiaga dinilai ingin melanjutkan proyek reklamasi ini.

Diketahui, Anies dan Sandiaga berjanji untuk menghentikan reklamasi. Pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tigor mengatakan, pergub tersebut tidak tegas menggambarkan rencana Anies- Sandi tersebut. Tidak ada pasal khusus yang menegaskan bahwa BKP Pantura Jakarta hanya fokus pada pulau reklamasi yang sudah dibuat.

"Di pergub itu tidak terbaca akan mengatur pulau yang sudah ada, tapi di pergub itu dia melaksanakan Keppres 52. Nah, kalau begitu kan berarti melakukan (reklamasi) secara keseluruhan. Tidak secara tegas dalam pergub itu, hanya akan meninjau pulau yang sudah ada," ujar Tigor.

Baca juga: Bestari: Penyegelan Bangunan di Pulau Reklamasi Langkah Politis

"Peluang-peluang bahasa seperti itu kan yang tidak tegas, membuka ruang untuk melanjutkan reklamasi yang ada," tambah Tigor.

Anies dan Sandiaga dinilai seharusnya membentuk badan khusus jika ingin merencanakan nasib pulau yang sudah dibangun. Bukan malah membuat badan yang mengacu pada Keppres tersebut.

"Saya sih berpikir, kalau Anies mau melakukan terkait pulau yang ada, ya bikin sendiri dong badan khusus yang bertugas melakukan kajian terhadap pulau yang sudah ada. Tapi jangan turunan Keppres," ujar Tigor.

Adapun dalam pergub yang dikeluarkan Anies, BKP Pantura Jakarta disebut sebagai lembaga ad hoc dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Baca juga: Penyegelan Ratusan Rukan hingga Rumah di Pulau D Reklamasi...

 

Tugasnya adalah mengoordinaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelengaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, sekaligus terhadap pengelolaan hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.

BKP Pantura Jakarta diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat menjadi wakil ketua dalam BPK Pantura Jakarta ini.


Kompas TV Pemprov DKI Jakarta belum akan membongkar lebih dari 900 bangunan pulau reklamasi yang disegel.

Komentar

Terkini Lainnya

PDI-P: SBY 'Playing Victim', Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

PDI-P: SBY "Playing Victim", Dihantui Cara Berpikirnya Sendiri

Nasional
Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan

Bertolak ke AS, Sandiaga Uno Akan Tinjau Teknologi Atasi Kemacetan

Megapolitan
Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Kemenkumham: KPU Tak Berwenang Larang Eks Koruptor Jadi Caleg

Nasional
Kembali Jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Kampanyekan Jangan Golput

Kembali Jadi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil Kampanyekan Jangan Golput

Regional
Kemenkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Berlaku jika Belum Diundangkan

Kemenkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Tak Berlaku jika Belum Diundangkan

Nasional
Ridwan Kamil dan Oded Kembali Pimpin Kota Bandung

Ridwan Kamil dan Oded Kembali Pimpin Kota Bandung

Regional
Polisi Serahkan ke Imigrasi 7 WNA Asal China yang Ditangkap di Perairan Kupang

Polisi Serahkan ke Imigrasi 7 WNA Asal China yang Ditangkap di Perairan Kupang

Regional
PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Suaminya Terlibat Kasus Ekstasi Jumbo

PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Suaminya Terlibat Kasus Ekstasi Jumbo

Megapolitan
Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

Kemenhub Akan Bagikan 5000 Jaket Keselamatan untuk Operator Kapal di Danau Toba

Nasional
Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kaburnya 2 Tahanan Polres Jaktim...

Mencari Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kaburnya 2 Tahanan Polres Jaktim...

Megapolitan
Guru Asal Mesir Ditemukan Meninggal Dunia di Ponpes Pabelan Magelang

Guru Asal Mesir Ditemukan Meninggal Dunia di Ponpes Pabelan Magelang

Regional
Gerindra Soroti Pengurus Projo Terpilih Jadi Komisioner KPUD Padang Pariaman

Gerindra Soroti Pengurus Projo Terpilih Jadi Komisioner KPUD Padang Pariaman

Nasional
Sabu yang Diselundupkan PNS Mabes Polri Diduga Akan Digunakan Suaminya dan Tahanan Lain

Sabu yang Diselundupkan PNS Mabes Polri Diduga Akan Digunakan Suaminya dan Tahanan Lain

Megapolitan
PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Polda Metro Jadi Tersangka

PNS Mabes Polri yang Selundupkan Sabu ke Rutan Polda Metro Jadi Tersangka

Megapolitan
Mengetahui Asal-usul Nama Daerah di Jakarta Lewat Pameran di Ancol

Mengetahui Asal-usul Nama Daerah di Jakarta Lewat Pameran di Ancol

Megapolitan

Close Ads X