Baca Pergub yang Baru, KSTJ Lihat Ada Peluang Reklamasi Dilanjutkan Anies-Sandi - Kompas.com

Baca Pergub yang Baru, KSTJ Lihat Ada Peluang Reklamasi Dilanjutkan Anies-Sandi

Kompas.com - 13/06/2018, 13:18 WIB
Deretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang hendak disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018).KOMPAS.com/ARDITO RAMADHAN Deretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang hendak disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melihat ada kemungkinan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Hal ini disimpulkan setelah mereka membaca Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura Jakarta).

"Ini karena salah satu dasar pembentukan pergub itu adalah menjalankan Pasal 4 dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995," ujar Anggota KSTJ Tigor Hutapea, ketika dihubungi, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Keluarkan Pergub, Gubernur DKI Bentuk Badan Pengelolaan Reklamasi

Tigor mengatakan, Keppres tersebut mengatur pembentukan badan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengelola proyek reklamasi. Dengan menjadikan Keppres tersebut sebagai landasan, Anies dan Sandiaga dinilai ingin melanjutkan proyek reklamasi ini.

Diketahui, Anies dan Sandiaga berjanji untuk menghentikan reklamasi. Pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tigor mengatakan, pergub tersebut tidak tegas menggambarkan rencana Anies- Sandi tersebut. Tidak ada pasal khusus yang menegaskan bahwa BKP Pantura Jakarta hanya fokus pada pulau reklamasi yang sudah dibuat.

"Di pergub itu tidak terbaca akan mengatur pulau yang sudah ada, tapi di pergub itu dia melaksanakan Keppres 52. Nah, kalau begitu kan berarti melakukan (reklamasi) secara keseluruhan. Tidak secara tegas dalam pergub itu, hanya akan meninjau pulau yang sudah ada," ujar Tigor.

Baca juga: Bestari: Penyegelan Bangunan di Pulau Reklamasi Langkah Politis

"Peluang-peluang bahasa seperti itu kan yang tidak tegas, membuka ruang untuk melanjutkan reklamasi yang ada," tambah Tigor.

Anies dan Sandiaga dinilai seharusnya membentuk badan khusus jika ingin merencanakan nasib pulau yang sudah dibangun. Bukan malah membuat badan yang mengacu pada Keppres tersebut.

"Saya sih berpikir, kalau Anies mau melakukan terkait pulau yang ada, ya bikin sendiri dong badan khusus yang bertugas melakukan kajian terhadap pulau yang sudah ada. Tapi jangan turunan Keppres," ujar Tigor.

Adapun dalam pergub yang dikeluarkan Anies, BKP Pantura Jakarta disebut sebagai lembaga ad hoc dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Baca juga: Penyegelan Ratusan Rukan hingga Rumah di Pulau D Reklamasi...

 

Tugasnya adalah mengoordinaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelengaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, sekaligus terhadap pengelolaan hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.

BKP Pantura Jakarta diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat menjadi wakil ketua dalam BPK Pantura Jakarta ini.


Terkini Lainnya

8 Keluarga di Lokasi Longsor Toba Samosir Diungsikan

8 Keluarga di Lokasi Longsor Toba Samosir Diungsikan

Regional
5 Fakta di Balik Kematian Eril Dardak, Dugaan Salah Eksperimen hingga Duka Penjaga Rumah

5 Fakta di Balik Kematian Eril Dardak, Dugaan Salah Eksperimen hingga Duka Penjaga Rumah

Regional
5 Fakta Pesta Seks di Yogyakarta, Sudah 4 Kali 'Pertunjukan' hingga Uang Tunai Rp 1,5 Juta

5 Fakta Pesta Seks di Yogyakarta, Sudah 4 Kali "Pertunjukan" hingga Uang Tunai Rp 1,5 Juta

Regional
BMKG Ingatkan Potensi Gelombang 4 Meter di Perairan Talaud

BMKG Ingatkan Potensi Gelombang 4 Meter di Perairan Talaud

Regional
Aparat Diminta Cepat Tuntaskan Kasus Perusakan Polsek Ciracas, Demi Menjaga Sinergitas TNI-Polri

Aparat Diminta Cepat Tuntaskan Kasus Perusakan Polsek Ciracas, Demi Menjaga Sinergitas TNI-Polri

Nasional
7 Fakta Ratusan Warga Tertipu Penjualan Rumah Rp 130 Juta di Tangsel

7 Fakta Ratusan Warga Tertipu Penjualan Rumah Rp 130 Juta di Tangsel

Megapolitan
Truk Terguling ke Jurang, Sopir Selamat setelah Melompat ke Luar

Truk Terguling ke Jurang, Sopir Selamat setelah Melompat ke Luar

Regional
Kunjungi Aceh, Ini Agenda Jokowi Hari Ini...

Kunjungi Aceh, Ini Agenda Jokowi Hari Ini...

Nasional
Istri Merencanakan Pembunuhan Suami karena Korban Sering Selingkuh

Istri Merencanakan Pembunuhan Suami karena Korban Sering Selingkuh

Regional
Pemeriksaan Lanjutan Dahnil Anzar sebagai Saksi Kasus Dana Kemah Ditunda

Pemeriksaan Lanjutan Dahnil Anzar sebagai Saksi Kasus Dana Kemah Ditunda

Megapolitan
Antisipasi Intimidasi, Pemilih Penyandang Disabilitas Didampingi saat Mencoblos

Antisipasi Intimidasi, Pemilih Penyandang Disabilitas Didampingi saat Mencoblos

Regional
KRL Jakarta Kota-Bekasi Alami Gangguan karena Operasional Kereta Barang

KRL Jakarta Kota-Bekasi Alami Gangguan karena Operasional Kereta Barang

Megapolitan
Senat AS Setuju Hentikan Bantuan Militer ke Saudi untuk Konflik Yaman

Senat AS Setuju Hentikan Bantuan Militer ke Saudi untuk Konflik Yaman

Internasional
Banjir di Kota Bandung, Sopir Taksi Online Terjebak di Mobil dan Diselamatkan Warga

Banjir di Kota Bandung, Sopir Taksi Online Terjebak di Mobil dan Diselamatkan Warga

Regional
Tawuran Antar Pelajar di Sawah Besar, Satu Orang Tewas

Tawuran Antar Pelajar di Sawah Besar, Satu Orang Tewas

Megapolitan

Close Ads X