Baca Pergub yang Baru, KSTJ Lihat Ada Peluang Reklamasi Dilanjutkan Anies-Sandi

Kompas.com - 13/06/2018, 13:18 WIB
Deretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang hendak disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018). KOMPAS.com/ARDITO RAMADHANDeretan ruko telah berdiri di Pulau D hasil reklamasi yang hendak disegel oleh Pemprov DKI pada Kamis, (7/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melihat ada kemungkinan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta dilanjutkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.

Hal ini disimpulkan setelah mereka membaca Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura Jakarta).

"Ini karena salah satu dasar pembentukan pergub itu adalah menjalankan Pasal 4 dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995," ujar Anggota KSTJ Tigor Hutapea, ketika dihubungi, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Keluarkan Pergub, Gubernur DKI Bentuk Badan Pengelolaan Reklamasi

Tigor mengatakan, Keppres tersebut mengatur pembentukan badan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengelola proyek reklamasi. Dengan menjadikan Keppres tersebut sebagai landasan, Anies dan Sandiaga dinilai ingin melanjutkan proyek reklamasi ini.

Diketahui, Anies dan Sandiaga berjanji untuk menghentikan reklamasi. Pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Tigor mengatakan, pergub tersebut tidak tegas menggambarkan rencana Anies- Sandi tersebut. Tidak ada pasal khusus yang menegaskan bahwa BKP Pantura Jakarta hanya fokus pada pulau reklamasi yang sudah dibuat.

"Di pergub itu tidak terbaca akan mengatur pulau yang sudah ada, tapi di pergub itu dia melaksanakan Keppres 52. Nah, kalau begitu kan berarti melakukan (reklamasi) secara keseluruhan. Tidak secara tegas dalam pergub itu, hanya akan meninjau pulau yang sudah ada," ujar Tigor.

Baca juga: Bestari: Penyegelan Bangunan di Pulau Reklamasi Langkah Politis

"Peluang-peluang bahasa seperti itu kan yang tidak tegas, membuka ruang untuk melanjutkan reklamasi yang ada," tambah Tigor.

Anies dan Sandiaga dinilai seharusnya membentuk badan khusus jika ingin merencanakan nasib pulau yang sudah dibangun. Bukan malah membuat badan yang mengacu pada Keppres tersebut.

"Saya sih berpikir, kalau Anies mau melakukan terkait pulau yang ada, ya bikin sendiri dong badan khusus yang bertugas melakukan kajian terhadap pulau yang sudah ada. Tapi jangan turunan Keppres," ujar Tigor.

Adapun dalam pergub yang dikeluarkan Anies, BKP Pantura Jakarta disebut sebagai lembaga ad hoc dan bertanggung jawab kepada gubernur.

Baca juga: Penyegelan Ratusan Rukan hingga Rumah di Pulau D Reklamasi...

 

Tugasnya adalah mengoordinaskan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelengaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta, sekaligus terhadap pengelolaan hasil reklamasi dan penataan kembali kawasan daratan Pantai Utara Jakarta.

BKP Pantura Jakarta diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Gamal Sinurat menjadi wakil ketua dalam BPK Pantura Jakarta ini.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Tangsel Catat Penambahan 174 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Kasus Kerumunan di Petamburan, Polda Metro Periksa Rizieq Shihab 1 Desember

Megapolitan
UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

UPDATE 29 November: Kasus Aktif di DKI Jadi 9.947 Orang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Mulai Hari Ini, PT KAI Daop 1 Buka Pemesanan Tiket Jarak Jauh untuk 43 KA

Megapolitan
Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Polda Metro Layangkan Surat Pemanggilan Rizieq Shihab Terkait Kerumunan di Petamburan

Megapolitan
Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Menyoal Rizieq Shihab yang Tinggalkan RS Diam-diam dari Segi Aturannya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Positif Covid-19, Wagub DKI Tertular dari Staf Pribadinya

Megapolitan
Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Positif Covid-19, Wagub DKI Riza Patria dalam Kondisi Stabil dan Isolasi Mandiri

Megapolitan
Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Wagub DKI Riza Patria Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

UPDATE 29 November: Tambah 49 Kasus Baru, Covid-19 di Kabupaten Bekasi Jadi 6.807

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi: Sudah Sakit 4 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Balita Meninggal saat Dibawa Mengemis, Polisi Sebut Tak Temukan Tanda-tanda Kekerasan

Megapolitan
Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Bantah Rizieq Shihab Kabur dari RS, FPI: Bodoh Akut yang Bicara!

Megapolitan
Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Polemik Pasca Rizieq Shihab di Tanah Air: 7 Pejabat Dicopot, Klaster Covid-19, hingga Tindak Pidana

Megapolitan
FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

FPI Benarkan Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi Bogor dan Tak Lagi Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X