Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/06/2018, 22:04 WIB
Sherly Puspita,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan jajarannya untuk bersikap netral saat Pilkada serentak digelar.

"Berkaitan dengan kegiatan Pilkada tadi Bapak Kapolri sudah menyampaikan sudah mengirimkan surat telegram kepada jajarannya bahwa kepolisian netral. Seandainya ditemukan ada petugas kepolisian tidak netral ada sanksinya," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (25/6/2018).

Argo melanjutkan, sanksi yang akan diterima oleh polisi yang tak netral akan berupa demosi atau penurunan jabatan hingga sidang etik.

"Kami lihat sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran yang dilakukan," sebutnya.

Ia meminta masyarakat berperan aktif dalam pengawasan Pilkada dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran dang dilakukan pihak manapun.

Baca juga: Golkar Dorong Polri, TNI, dan BIN Jaga Netralitas pada Pilkada 2018

"Jadi untuk anggota di TPS itu sudah jelas jadi tugasnya adalah mengamankan TPS di luar garis. Nanti kalau dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) meminta bantuan kepolisian baru nanti akan masuk. Anggota tidak mencatat berapa jumlahnya tapi mengamankan TPS-nya, wewenang mengamankan saja," paparnya.

Argo mengatakan, sebanyak 29.000 personel Polda Metro Jaya turut mengamankan Pilkada Jawa Barat pada Rabu (27/6/2018).

"Dari 14.000 lebih TPS (tempat pemungutan suara) yang ada untuk anggota yang bertugas sendiri ada 29.000. Jadi nanti 2 personel dalam 1 TPS, kemudian 4 anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) kemudian juga ada panitia dari KPU ada di masing-masing TPS," ujarnya.

Baca juga: 29.000 Personel Polda Metro Jaya Ikut Amankan Pilkada Jawa Barat

Argo melanjutkan, dalam operasi yang dinamakan Operasi Mantab Praja Jaya ini pihaknya akan melakukan pengamanan bersama-sama dengan stakeholder lainnya

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis menambahkan, pengamanan ini akan dilakukan di wilayah-wilayah di Jawa Barat yang masih masuk dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Kompas TV Lantas benarkah ada aparat yang memihak?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Di Bekasi, Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Dilarang Dipasang di Alun-Alun dan Stadion Patriot

Di Bekasi, Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Dilarang Dipasang di Alun-Alun dan Stadion Patriot

Megapolitan
Inspektorat DKI Periksa Kepsek dan Guru SDN Malaka Jaya 10 Buntut Gaji Rp 300.000

Inspektorat DKI Periksa Kepsek dan Guru SDN Malaka Jaya 10 Buntut Gaji Rp 300.000

Megapolitan
Heru Budi Dampingi Jokowi, Tanam 1.320 Pohon di Kawasan Industri Pulogadung

Heru Budi Dampingi Jokowi, Tanam 1.320 Pohon di Kawasan Industri Pulogadung

Megapolitan
Pentingnya Bergabung Komunitas bagi ODHIV, Tempat Edukasi dan Berbagi Dukungan

Pentingnya Bergabung Komunitas bagi ODHIV, Tempat Edukasi dan Berbagi Dukungan

Megapolitan
Minta Guru Honorer Bergaji Rendah Tak Takut Bersuara, P2G: Harus Diselidiki

Minta Guru Honorer Bergaji Rendah Tak Takut Bersuara, P2G: Harus Diselidiki

Megapolitan
Ada Masalah Percintaan, Perempuan Lompat dari Lantai 17 Apartemen di Serpong

Ada Masalah Percintaan, Perempuan Lompat dari Lantai 17 Apartemen di Serpong

Megapolitan
Ketika Kloud Senopati Ketempuhan akibat Pengunjung Pakai Narkoba, Izin Dicabut dan Puluhan Pegawai Berhenti

Ketika Kloud Senopati Ketempuhan akibat Pengunjung Pakai Narkoba, Izin Dicabut dan Puluhan Pegawai Berhenti

Megapolitan
Tak Berlarut-larut, Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan Usai Heru Budi Lakukan Sidak

Tak Berlarut-larut, Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan Usai Heru Budi Lakukan Sidak

Megapolitan
Kritik Bongkar Pasang Trotoar Margonda, Fraksi PDI-P: Perencanaan Tidak Matang, Buang-buang Anggaran

Kritik Bongkar Pasang Trotoar Margonda, Fraksi PDI-P: Perencanaan Tidak Matang, Buang-buang Anggaran

Megapolitan
Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jakarta Belum Terpenuhi, DPRD DKI Bakal Panggil Bakesbangpol

Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jakarta Belum Terpenuhi, DPRD DKI Bakal Panggil Bakesbangpol

Megapolitan
Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Megapolitan
Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Megapolitan
Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan 'Preorder' iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan "Preorder" iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Megapolitan
Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Megapolitan
Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com