Kepala BBWSCC Tanyakan Kelanjutan Normalisasi Sungai ke Gubernur DKI

Kompas.com - 26/06/2018, 14:15 WIB
Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com - Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane ( BBWSCC) yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempertanyakan kelanjutan normalisasi sungai kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Bulan Mei kemarin saya sudah membuat surat ke Bapak Gubernur menanyakan," kata Kepala BBWSCC Jarot Widyoko kepada Kompas.com, Selasa (26/6/2018).

BBWSCC menanyakan kelanjutan normalisasi, sebab pada bulan Agustus dan September, pihaknya sudah mulai melakukan pengadaan untuk tahun 2019.

Jarot tak ingin menganggarkan normalisasi sungai jika DKI tak bisa menyediakan lahannya seperti yang terjadi tahun ini.


"Jangan sampai dialokasikan, tapi karena tidak ada lahan yang dibebaskan, kami enggak kerja. Kan uang mubazir lagi ini," ujar Jarot.

Baca juga: Camat Jatinegara: Saya Harap Normalisasi Dilanjutkan, jika Tidak, Akan Terus-terusan Banjir...

Dalam surat yang dikirimkan ke Anies itu, Jarot menanyakan titik banjir mana yang menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk ditangani. Kendati punya catatan sendiri tentang titik-titik banjir yang sudah mendesak, Jarot membebaskan kepada Pemprov DKI untuk menentukan.

"Untuk itu saya supaya tidak salah, saya jemput bola, saya sudah membuat surat mana yang menjadi prioritas Pemprov DKI yang akan dinormalisasi," kata Jarot.

Sayangnya, hingga saat ini BBWSCC belum menerima surat balasan dari Anies. Jarot berharap Anies bisa menyampaikan langsung kepada dirinya atau ke Menteri PUPR soal kelanjutan normalisasi 13 sungai di Jakarta.

Baca juga: Anies: Pemprov DKI Dukung Penuh Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

"Mohon segera diusulkan ke Bapak Menteri supaya segera dialokasikan dananya. Nanti kalau sudah Pak Menteri, Pak Menteri kan langsung mengalokasikan dananya," ujar Jarot.

Pada 2018, normalisasi Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan dihentikan. Hal ini dikarenakan ketidakpastian pembebasan lahan. Pada 2017, BBWSCC terpaksa mengembalikan anggaran Rp 40 miliar karena normalisasi tidak bisa dilaksanakan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Polisi Tangkap 2 Penjambret Tas Merek Gobelini di Tanjung Priok

Megapolitan
Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Korban Dugaan Pelecehan Seksual Dewan BPJS TK Tiba-tiba Meminta Maaf

Megapolitan
Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Dihadiri 11 Anggota, DPRD Komisi A Sahkan Rancangan Anggaran Dinas Gulkarmat Rp 1,2 Triliun

Megapolitan
Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Empat Rancangan Anggaran Fantastis Gulkarmat Akhirnya Disahkan dengan Diwarnai Perdebatan

Megapolitan
Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Fraksi PSI Minta Empat Anggaran Fantastis Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Ditangguhkan

Megapolitan
Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Peringati Hari Ibu, Iriana Jokowi Hadiri Acara Jalan Sehat bersama Penyandang Disabilitas

Megapolitan
Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Bukan Hanya Nama Jalan, MH Thamrin Juga Pernah Dijadikan Nama Proyek Pembangunan

Megapolitan
Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Polisi Tunggu Hasil Labfor untuk Ungkap Penyebab Kebakaran Mal Lokasari Square

Megapolitan
Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Tercatat 96 Kali Gempa Tektonik di Wilayah Banten pada November 2019

Megapolitan
Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Begini Cara Petugas PJL Atur Pelintasan KA Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Megapolitan
Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Berjaga 24 Jam, Mendengar Aktivitas Alam yang Kian Sulit Dipahami

Megapolitan
DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

DPRD DKI Soroti Usulan Anggaran Sistem Informasi Potensi Bencana Senilai Rp 8 Miliar

Megapolitan
Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Sempat Dicoret, Pembangunan SMK 74 Akhirnya Disahkan DPRD DKI sebagai Boarding School

Megapolitan
Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Ketika Komisi E DPRD DKI Terbelah soal Boarding School SMKN 74...

Megapolitan
BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

BPBD DKI Usulkan Anggaran Simulator Bencana Berteknologi Canggih Senilai Rp 12 Miliar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X