Kepala BBWSCC Tanyakan Kelanjutan Normalisasi Sungai ke Gubernur DKI

Kompas.com - 26/06/2018, 14:15 WIB
Wajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWajah kini normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/10/2017). Warga Bukit Duri yang mengajukan gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sekelompok kecil orang atas nama sebuah kelompok besar) telah dimenangkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (24/10/2017). Mereka berhak untuk menerima ganti rugi setidaknya Rp 18,6 miliar. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

JAKARTA, KOMPAS.com - Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane ( BBWSCC) yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempertanyakan kelanjutan normalisasi sungai kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Bulan Mei kemarin saya sudah membuat surat ke Bapak Gubernur menanyakan," kata Kepala BBWSCC Jarot Widyoko kepada Kompas.com, Selasa (26/6/2018).

BBWSCC menanyakan kelanjutan normalisasi, sebab pada bulan Agustus dan September, pihaknya sudah mulai melakukan pengadaan untuk tahun 2019.

Jarot tak ingin menganggarkan normalisasi sungai jika DKI tak bisa menyediakan lahannya seperti yang terjadi tahun ini.

"Jangan sampai dialokasikan, tapi karena tidak ada lahan yang dibebaskan, kami enggak kerja. Kan uang mubazir lagi ini," ujar Jarot.

Baca juga: Camat Jatinegara: Saya Harap Normalisasi Dilanjutkan, jika Tidak, Akan Terus-terusan Banjir...

Dalam surat yang dikirimkan ke Anies itu, Jarot menanyakan titik banjir mana yang menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta untuk ditangani. Kendati punya catatan sendiri tentang titik-titik banjir yang sudah mendesak, Jarot membebaskan kepada Pemprov DKI untuk menentukan.

"Untuk itu saya supaya tidak salah, saya jemput bola, saya sudah membuat surat mana yang menjadi prioritas Pemprov DKI yang akan dinormalisasi," kata Jarot.

Sayangnya, hingga saat ini BBWSCC belum menerima surat balasan dari Anies. Jarot berharap Anies bisa menyampaikan langsung kepada dirinya atau ke Menteri PUPR soal kelanjutan normalisasi 13 sungai di Jakarta.

Baca juga: Anies: Pemprov DKI Dukung Penuh Normalisasi dan Naturalisasi Sungai

"Mohon segera diusulkan ke Bapak Menteri supaya segera dialokasikan dananya. Nanti kalau sudah Pak Menteri, Pak Menteri kan langsung mengalokasikan dananya," ujar Jarot.

Pada 2018, normalisasi Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan dihentikan. Hal ini dikarenakan ketidakpastian pembebasan lahan. Pada 2017, BBWSCC terpaksa mengembalikan anggaran Rp 40 miliar karena normalisasi tidak bisa dilaksanakan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Pro dan Kontra Warga Jakarta Menyikapi Penerapan Tilang ETLE

Megapolitan
Polisi Duga Komplotan Penganiaya Wartawan Bukan Calo SIM, tetapi Tukang Ojek

Polisi Duga Komplotan Penganiaya Wartawan Bukan Calo SIM, tetapi Tukang Ojek

Megapolitan
Masuk Daftar Pilkada Paling Rawan, Ini Tanggapan KPU Tangsel

Masuk Daftar Pilkada Paling Rawan, Ini Tanggapan KPU Tangsel

Megapolitan
Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun Saat Mampir ke Rumah Saudaranya

Petinggi Sunda Empire Ditangkap di Tambun Saat Mampir ke Rumah Saudaranya

Megapolitan
 Tanggapan PKS soal Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP untuk Menghadapinya di Pilkada Depok

Tanggapan PKS soal Rencana Koalisi Gerindra dan PDIP untuk Menghadapinya di Pilkada Depok

Megapolitan
Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

Megapolitan
Pemindahan Sampah dari TPA Cipayung ke Lulut Nambo Rencananya Dilakukan Juli 2020

Pemindahan Sampah dari TPA Cipayung ke Lulut Nambo Rencananya Dilakukan Juli 2020

Megapolitan
Sebelum Tabrak Gardu Tol Halim, Sopir Sempat Lompat Keluar dari Truk Bersama Anak Kecil

Sebelum Tabrak Gardu Tol Halim, Sopir Sempat Lompat Keluar dari Truk Bersama Anak Kecil

Megapolitan
Pegawai Honorer Dinilai Sangat Membantu, Kadisdukcapil Tangsel Minta Jangan Dihapus

Pegawai Honorer Dinilai Sangat Membantu, Kadisdukcapil Tangsel Minta Jangan Dihapus

Megapolitan
Ramai Virus Corona, Penjualan Masker di Apotek Tangsel Meningkat

Ramai Virus Corona, Penjualan Masker di Apotek Tangsel Meningkat

Megapolitan
PLN: Tiang Roboh di Sawangan Bukan Punya Kita

PLN: Tiang Roboh di Sawangan Bukan Punya Kita

Megapolitan
Angka Kematian Virus Corona Masih Rendah, Warga Diharap Tidak Panik

Angka Kematian Virus Corona Masih Rendah, Warga Diharap Tidak Panik

Megapolitan
Begini Kelengkapan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso untuk Pasien Diduga Terinfeksi Corona

Begini Kelengkapan Ruang Isolasi RSPI Sulianti Saroso untuk Pasien Diduga Terinfeksi Corona

Megapolitan
Kisah Soekarno Ditipu Raja dan Ratu Fiktif, Idrus dan Markonah

Kisah Soekarno Ditipu Raja dan Ratu Fiktif, Idrus dan Markonah

Megapolitan
Polisi Sebut Lokasi Pengeroyokan Wartawan Bukan di Area Kantor Satpas SIM Daan Mogot

Polisi Sebut Lokasi Pengeroyokan Wartawan Bukan di Area Kantor Satpas SIM Daan Mogot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X