Ojek "Online" Ditolak sebagai Angkutan Umum, Penggugat Nilai Nasib Pengemudi Tidak Jelas

Kompas.com - 28/06/2018, 21:59 WIB
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online. KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Presidium Komite Aksi Transportasi Online (KATO) Said Iqbal mengaku kecewa karena Mahkamah Konstitusi (MK) menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum.

KATO adalah wadah kumpulan pengemudi ojek online yang menggugat Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Para pengemudi ojek online keberatan karena ketentuan pasal tersebut tidak mengatur motor sebagai angkutan umum.

Said menjelaskan, dengan ditolaknya uji materi tersebut, nasib pengemudi ojek online tidak akan jelas.

Baca juga: MK Tolak Akui Ojek Online sebagai Angkutan Umum

"Karena roda dua tidak diakui sebagai angkutan umum, maka dia (pengemudi) enggak punya hubungan kerja (dengan penyedia aplikasi). Akibatnya, tidak punya hak berunding tentang penentuan bonus per kilometer," kata Said, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/6/2018).

Selain itu, Said menyebut, para pengemudi ojek online tidak akan memiliki jaminan kesehatan dari Grab atau Go-Jek, karena tidak tidak adanya hubungan kerja. Pengemudi ojek online juga tidak bisa memiliki jaminan keselamatan kerja.

"Tidak punya hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, baik itu kecelakaan kerja, kematian, kalau ada tabrakan. Kemudian, jaminan pensiun dia. Tidak punya hak dia untuk kalau terjadi sesuatu dengan kendaraannya, misal tabrakan, rusak, siapa yang mengganti, ada enggak asuransi, enggak jelas," ujar Said.

Menurut Said, MK tidak mempertimbangkan substansi gugatan yang diajukan KATO. Hakim MK, kata dia, hanya memerhatikan tidak adanya larangan pemerintah terhadap beroperasinya ojek online, sehingga ojek online tetap bisa beroperasi.

Baca juga: Tanggapan Pengemudi soal MK Tolak Akui Ojek Online sebagai Angkutan Umum

Padahal, KATO mempersoalkan tidak adanya aturan yang menyebut motor sebagai transportasi umum dalam UU LLAJ.

KATO menilai, aturan itu penting agar nantinya para pengemudi ojek online ini memiliki hubungan kerja dengan Grab atau Go-Jek, yang akan berimbas pada nasib mereka.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Bakal Awasi Hewan Ternak yang Masuk ke Jaksel

Antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Bakal Awasi Hewan Ternak yang Masuk ke Jaksel

Megapolitan
Besok, Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka untuk Umum

Besok, Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka untuk Umum

Megapolitan
Seorang WNA Diduga Pelaku Skimming ATM Ditangkap di Depok

Seorang WNA Diduga Pelaku Skimming ATM Ditangkap di Depok

Megapolitan
Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Pulogadung Kembali Digelar Setelah 2 Tahun

Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Pulogadung Kembali Digelar Setelah 2 Tahun

Megapolitan
Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Mayoritas Jemaah Masih Mengenakan Masker

Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Mayoritas Jemaah Masih Mengenakan Masker

Megapolitan
Rumah yang Digeledah Kejati DKI di Depok Milik Eks Pejabat Dinas Pertamanan DKI Jakarta

Rumah yang Digeledah Kejati DKI di Depok Milik Eks Pejabat Dinas Pertamanan DKI Jakarta

Megapolitan
Shalat Jumat di Masjid Al-Azhom, Jemaah Lebih Nyaman Bawa Alat Ibadah Sendiri

Shalat Jumat di Masjid Al-Azhom, Jemaah Lebih Nyaman Bawa Alat Ibadah Sendiri

Megapolitan
'Car Free Day' di Jakarta Diadakan Kembali Mulai Minggu Ini

"Car Free Day" di Jakarta Diadakan Kembali Mulai Minggu Ini

Megapolitan
Sebuah Rumah di Perumahan Pesona Khayangan Depok Digeledah Penyidik Kejati DKI Jakarta

Sebuah Rumah di Perumahan Pesona Khayangan Depok Digeledah Penyidik Kejati DKI Jakarta

Megapolitan
Dosen IIQ Jakarta Raih Juara 1 Kompetisi Hafalan Al Quran 30 Juz Tingkat Internasional

Dosen IIQ Jakarta Raih Juara 1 Kompetisi Hafalan Al Quran 30 Juz Tingkat Internasional

Megapolitan
Jemaah Diimbau Pakai Masker Saat Shalat Jumat di Masjid Al-Azhom Tangerang

Jemaah Diimbau Pakai Masker Saat Shalat Jumat di Masjid Al-Azhom Tangerang

Megapolitan
Sekelompok Orang Bakal Demo di Kedubes Singapura Buntut Penolakan terhadap UAS

Sekelompok Orang Bakal Demo di Kedubes Singapura Buntut Penolakan terhadap UAS

Megapolitan
Satgas Covid-19 Kota Tangerang Minta Warga Tetap Pakai Masker Saat Shalat Jumat

Satgas Covid-19 Kota Tangerang Minta Warga Tetap Pakai Masker Saat Shalat Jumat

Megapolitan
Dukcapil Rekam E-KTP 168 Pelajar di Jaksel Usai Libur Lebaran 2022

Dukcapil Rekam E-KTP 168 Pelajar di Jaksel Usai Libur Lebaran 2022

Megapolitan
Aturan Diperlonggar, Shalat Jumat di Masjid Istiqlal Tak Lagi Jaga Jarak

Aturan Diperlonggar, Shalat Jumat di Masjid Istiqlal Tak Lagi Jaga Jarak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.