Terpidana Mati Aman Abdurrahman Resmi Tak Ajukan Banding

Kompas.com - 29/06/2018, 09:34 WIB
Terdakwa kasus teror bom Thamrin, Aman Abdurrahman menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOTerdakwa kasus teror bom Thamrin, Aman Abdurrahman menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/6/2018). Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terpidana kasus terorisme Aman Abdurrahman memutuskan tidak akan mengajukan banding atas vonis hukuman mati yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya.

Kuasa hukum Aman, Asludin Hatjani, mengatakan, kuasa hukum mengikuti sikap kliennya yang memang tidak ingin banding.

"Akhirnya tidak banding, itu keputusan diambil setelah pertemuan dengan keluarga, pengacara, dan Ustaz Oman sendiri," ujar Asludin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/6/2018).

Oman merupakan nama lain dari Aman Abdurrahman.

Menurut Asludin, salah satu alasan Aman tidak mengajukan banding karena dia tidak memercayai sistem demokrasi di Indonesia. Aman juga tidak memercayai pemerintahan Indonesia.

Baca juga: Vonis Mati untuk Aman Abdurrahman

Karena itu, dia juga melarang tim kuasa hukumnya mengajukan banding.

"Dia kan memercayai adanya khilafah, dan khilafah itu identik dengan hukum Islam. Jadi, dia tidak memercayai pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Islam. Saya kira itu alasannya," kata Asludin.

Karena tidak mengajukan banding, putusan majelis hakim telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Aman pun telah resmi berstatus terpidana kasus terorisme.

Aman sebelumnya divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pekan lalu. Aman dinilai terbukti bersalah karena menggerakkan orang lain melakukan tindak terorisme dengan ajaran-ajaran dan ceramahnya.

Aman melanggar Pasal 14 juncto Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kesatu primer.

Dia juga dinilai melanggar Pasal 14 juncto Pasal 7 undang-undang yang sama sebagaimana dakwaan kedua primer.

Baca juga: Hakim: Pembelaan Aman Abdurrahman Tak Beralasan dan Harus Ditolak

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masih Proses Administrasi, Barang Sitaan Kasus First Travel Belum Dilelang

Masih Proses Administrasi, Barang Sitaan Kasus First Travel Belum Dilelang

Megapolitan
Ayah Tiri yang Memperkosanya Belum Ditangkap, Korban Ketakutan dan Sering Melamun

Ayah Tiri yang Memperkosanya Belum Ditangkap, Korban Ketakutan dan Sering Melamun

Megapolitan
Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, Gantungkan Harapan pada DPRD Depok...

Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, Gantungkan Harapan pada DPRD Depok...

Megapolitan
Kisah Remaja Nekat Jadi Polisi Gadungan, Tergerak karena Lihat Pengendara Lawan Arus

Kisah Remaja Nekat Jadi Polisi Gadungan, Tergerak karena Lihat Pengendara Lawan Arus

Megapolitan
Ibu Korban Tabrakan GrabWheels Sebut Orangtua Pelaku Sampaikan Penyesalannya

Ibu Korban Tabrakan GrabWheels Sebut Orangtua Pelaku Sampaikan Penyesalannya

Megapolitan
Remaja 13 Tahun yang Jadi Polisi Gadungan Dapat Seragam dari Kampungnya

Remaja 13 Tahun yang Jadi Polisi Gadungan Dapat Seragam dari Kampungnya

Megapolitan
Ngeri, Jembatan Motor dan Pejalan Kaki Mepet dengan Perlintasan Kereta di Kalianyar

Ngeri, Jembatan Motor dan Pejalan Kaki Mepet dengan Perlintasan Kereta di Kalianyar

Megapolitan
Cerita Juru Fotokopi di Polres Bekasi, Kelabakan Layani Ratusan CPNS Seharian...

Cerita Juru Fotokopi di Polres Bekasi, Kelabakan Layani Ratusan CPNS Seharian...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG, Hujan Turun di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Prakiraan Cuaca BMKG, Hujan Turun di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

Megapolitan
Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Megapolitan
GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Megapolitan
Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Megapolitan
Sulit Dikenali, RS Polri Rekonstruksi Wajah Jenazah Pria Dalam Koper

Sulit Dikenali, RS Polri Rekonstruksi Wajah Jenazah Pria Dalam Koper

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X