Kemenhub: Kalau Ojek "Online" Disahkan, Bagaimana Menjamin Keselamatan Penumpang?

Kompas.com - 29/06/2018, 20:01 WIB
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para  pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa saat demo di depan Gedung DPR/MPR RI untuk berunjuk rasa menyampaikan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan bagi ojek online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pembinaan Keselamatan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan, langkah Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat untuk menolak melegalkan ojek online sebagai angkutan umum.

Ia menilai salah satu penyebab sepeda motor tidak bisa menjadi transportasi umum karena faktor keselamatan.

"Harus diketahui motor memiliki risiko lebih besar dalam hal keselamatan," ucap Ahmad saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/6/2018).

Baca juga: MK Tolak Akui Ojek Online sebagai Angkutan Umum, Ini Kata Manajemen Go-Jek

Ia mengatakan, berdasarkan data, tren angka kecelakaan motor lebih tinggi dibandingkan jenis kendaraan lainnya. 

Selain itu, jumlah pengemudi ojek online yang semakin banyak dianggap tidak seimbang dengan kebutuhan penumpang.

"Antara penumpang dan jumlah ojek online tidak seimbang, bahkan bisa-bisa lebih banyak ojek online-nya dari penumpangnya, karena itu penghasilan mereka juga tidak seperti dulu lagi, kan," katanya. 

Baca juga: Pengamat: Langkah MK Tolak Legalisasi Ojek Online Jadi Transportasi Umum Sudah Benar

Ahmad mengatakan, di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, kendaraan roda dua tidak termasuk transportasi umum.

"Kalau sampai (ojek online) disahkan, lantas bagaimana menjamin keselamatan untuk penumpang? Ini, kan, malah lebih bahaya," ujar Ahmad. 

MK menolak legalitas ojek online sebagai transportasi umum berdasarkan uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan para pengendara ojek online

Baca juga: Ojek Online Hanya Angkut Orang dan Barang, tetapi Tak Layak Disebut Angkutan Umum

MK menganggap motor bukan kendaraan yang aman untuk angkutan umum. 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Cabut Laporan terhadap Caleg Gerindra Wahyu Dewanto 

Polda Metro Jaya Cabut Laporan terhadap Caleg Gerindra Wahyu Dewanto 

Megapolitan
Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar karena Rapuh

Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar karena Rapuh

Megapolitan
Kolong Flyover Arief Rachman Hakim Depok Jadi Lahan Parkir Liar

Kolong Flyover Arief Rachman Hakim Depok Jadi Lahan Parkir Liar

Megapolitan
Cara Planetarium Siasati Polusi dan Gedung Tinggi di Jakarta demi Melihat Bintang

Cara Planetarium Siasati Polusi dan Gedung Tinggi di Jakarta demi Melihat Bintang

Megapolitan
Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar

Instalasi Bambu Getih Getah di Bundaran HI Dibongkar

Megapolitan
Serikat Karyawan Garuda: Unggahan Rius Vernandes Merugikan Perusahaan

Serikat Karyawan Garuda: Unggahan Rius Vernandes Merugikan Perusahaan

Megapolitan
Pihak Pengelola Bantah Gerombolan Rusa Kebun Binatang Ragunan Kabur ke Permukiman

Pihak Pengelola Bantah Gerombolan Rusa Kebun Binatang Ragunan Kabur ke Permukiman

Megapolitan
Dilaporkan ke Polisi, Rian Ernest Siap Hadapi

Dilaporkan ke Polisi, Rian Ernest Siap Hadapi

Megapolitan
Cerita Kurir Sepeda, Bertarung Lawan Ojek Online, Macet hingga Kotornya Udara Jakarta

Cerita Kurir Sepeda, Bertarung Lawan Ojek Online, Macet hingga Kotornya Udara Jakarta

Megapolitan
Anies Terlalu Lama Tanpa Wagub dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan di Jakarta

Anies Terlalu Lama Tanpa Wagub dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan di Jakarta

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Anjing yang Tercebur ke Sumur di Ciracas

Petugas Damkar Evakuasi Anjing yang Tercebur ke Sumur di Ciracas

Megapolitan
Hidup Baru Korban Kebakaran Cipinang di Rusun Jatinegara Kaum

Hidup Baru Korban Kebakaran Cipinang di Rusun Jatinegara Kaum

Megapolitan
Penjelasan Singkat Wali Kota Tangerang soal Perselisihannya dengan Menkumham

Penjelasan Singkat Wali Kota Tangerang soal Perselisihannya dengan Menkumham

Megapolitan
Pengamat: Pemasangan Lagu di Lampu Merah Depok Tidak Punya Target dan Tujuan Jelas

Pengamat: Pemasangan Lagu di Lampu Merah Depok Tidak Punya Target dan Tujuan Jelas

Megapolitan
Pengamat: Tanpa Wagub, Anies Pincang Jalankan Pemerintahan DKI

Pengamat: Tanpa Wagub, Anies Pincang Jalankan Pemerintahan DKI

Megapolitan
Close Ads X